Pengamat: Kebijakan Tarif Cegah Rente Ekonomi Importasi Pangan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Kebijakan Tarif Cegah Rente Ekonomi Importasi Pangan

Rabu, 7 April 2021 | 16:27 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Beberapa komoditas pangan yang diimpor seperti gula, daging, buah-buahan dan bawang putih mewajibkan izin rekomendasi baik dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sehingga seringkali bukan saja menimbulkan monopoli dan rente ekonomi oleh para pemain kuota impor, tetapi juga memicu kisruh harga di konsumen karena banyaknya pungutan untuk mendapatkan izin kuota impor.

Menanggapi isu tersebut, Felippa Ann Amanta, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), “Sistem impor yang lebih transparan dan otomatis akan meningkatkan kompetisi sehingga menutup celah rente di impor, karena pemberian izin impor jadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Felippa melalui keterangan, Rabu (7/4/2021).

Ia melanjutkan, praktik monopoli dan rente ekonomi dalam importasi pangan berdampak ke konsumen karena biaya yang dikeluarkan akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga pangan yang lebih mahal.

Felippa menanggapi yang terjadi dengan komoditi bawang putih saat ini di mana muncul banyak celah rente.

“Saya tidak bisa mengatakan ada permainan karena saya tidak memiliki bukti. Yang jelas, proses impor proses impor penerbitan RIPH dan SPI yang tidak transparan dan berbelit akan menimbulkan keterlambatan impor, penambahan biaya impor, serta memunculkan banyak celah rente. Hal ini disayangkan karena konsumen yang dirugikan," jelasnya.

Kalau dikatakan pemberlakuan RIPH dan SPI, lanjut Felippa, untuk melindungi petani bawang putih. Bawang putih itu kurang optimal untuk ditanam di Indonesia, dibandingkan di Tiongkok, karena perbedaan iklim dan kondisi geografis.

"Para petani yang dipaksa menanam bawang putih jadi dirugikan karena bawang putih kurang menguntungkan. Konsumen juga dirugikan karena akses terhadap suplai bawang putih yang murah dan berkualitas dibatasi," ungkapnya.

Ia menyarankan, seharusnya impor bawang putih dibuka sehingga konsumen bisa menikmati kestabilan pasokan dan harga. Di sisi lain petani bawang putih perlu diberi dukungan untuk meningkatkan daya saing jika ingin tetap menanam bawang putih. "Atau retraining atau reskilling untuk menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan," tambahnya.

Mengenai usulan tarif impor di kalangan pelaku usaha, ia berpendapat, pengenaan tarif sebagai ganti kuota impor memang lebih transparan, namun ini harus disertai dengan kompetisi yang baik antar importir saja. Jangan sampai izin impornya tetap hanya diberikan ke beberapa importir saja. Importir yang mendapatkan izin impor harus memiliki track record yang baik dan sudah membuktikan kapasitasnya dalam membaca kebutuhan pasar.

"Kalau ada yang mengatakan kebijakan tarif impor itu melanggar WTO, penerapan kuota bawang putih (RIPH dan SPI) justru melanggar prinsip WTO bahwa pemberian izin harus dilakukan secara transparan, sistematis dan non diskriminatori," tegasnya.

Dalam hal ini KPPU sendiri sudah berulangkali mengingatkan soal importasi bawang putih. “Komoditas bawang putih memang agak aneh dibandingkan komoditas lainnya. Karena izin impor bawang putih tidak mudah. Padahal relatif petani bawang putih domestik sangat sedikit. Hal ini berbeda dengan perlakuan pemerintah untuk beras, yang mana impor dilakukan justru saat panen raya," ujar Komisioner KPPU, Guntur S Saragih.

Hal tersebut dikatakan Guntur S Saragih menanggapi PP Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan masalah hambatan permohonan RIPH kepada Dirjen Hortikultura Kementan sebagai syarat memperoleh kuota impor bawang putih. Karena rekomendasi tersebut hingga saat ini masih dikeluhkan oleh para pengusaha atau importir, dengan alasan kuota sudah penuh dan sementara tutup.

Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian dan jajarannya ketika diminta konfirmasinya oleh media mengenai tetap diberlakukannya RIPH dan wajib tanam meskipun PP Nomor 26 Tahun 2021 sudah tidak menyebutkan lagi, menghindar dan tidak menjawab.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IHSG di Zona Hijau, Ini Deretan Saham Top Gainers

Level tertinggi indeks mencapai 6.040,45, sedangkan terendah 5.982,06.

EKONOMI | 7 April 2021

Summarecon Bidik Dana Rp 1,5 Triliun Lewat Right Issue

Summarecon saat ini telah melakukan pengembangan kota terpadu di beberapa kawasan, seperti Kelapa Gading, Serpong, Bekasi, Bandung, Karawang, Makassar, dan Bogor.

EKONOMI | 7 April 2021

Perhatikan Hal Ini Agar Tidak Jadi Korban Investasi Bodong

BRI Danareksa Sekuritas Friderica Widyasari mengingatkan untuk tidak terjebak dengan janji-janji palsu, seperti menjanjikan return yang tinggi dengan nol risiko

EKONOMI | 7 April 2021

Mengenal Diversifikasi Portofolio Investasi untuk Pemula

Friderica mengungkapkan, diversifikasi portofolio investasi perlu dilakukan oleh para investor pemula untuk meminimalisir risiko.

EKONOMI | 7 April 2021

Menkeu Terbitkan Aturan Penjamin Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Terkait ketentuan mengenai keterlibatan BUPI dalam memberikan jaminan pemerintah, disusun melalui tiga skema pengaturan terkait pemberian jaminan pemerintah.

EKONOMI | 7 April 2021

Mata Uang Asia Terkoreksi, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp 14.495

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.470- Rp 14.514 per dolar AS.

EKONOMI | 7 April 2021

Berkinerja Stabil Positif Sepanjang 2020, WIKA Dorong Kelanjutan Ekspor di Pasar Global

Catatan impresif WIKA di luar negeri ditunjukkan melalui proyek Istana Presiden Nigeria yang menjadi proyek prestisius di Afrika.

EKONOMI | 7 April 2021

Meski Asing Lepas Saham Rp 587,8 Miliar, IHSG Berhasil Ditutup Menguat

Sementara indeks LQ-45 naik 4,1 poin (0,45%) ke level 904,1.

EKONOMI | 7 April 2021

Jelang MotoGP Mandalika, Dorna Sports Tinjau Kesiapan Bandara Lombok

Pihak Dorna Sports menyampaikan, sektor logistik pada ajang MotoGP menjadi faktor yang sangat penting.

EKONOMI | 7 April 2021

Bangkitkan Pariwisata, Sandiaga Uno Usulkan Masyarakat Bekerja dari Destinasi Wisata

Kebangkitan pariwisata nasional bisa terjadi jika angka kasus positif (positivity rate) Covid-19 bisa ditekan serendah mungkin.

EKONOMI | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS