Banggar DPR: Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi agar Subsidi Tepat Sasaran
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-4)   |   COMPOSITE 5975 (-54)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-17)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-16)   |   IDXHIDIV20 416 (-2)   |   IDXINDUST 956 (-20)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-10)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-2)   |   IDXTECHNO 3348 (-19)   |   IDXTRANS 1056 (-5)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-10)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Banggar DPR: Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi agar Subsidi Tepat Sasaran

Rabu, 7 April 2021 | 20:27 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Anggaran (Banggar) DPR menyatakan pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang kebijakan subsidi. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui kebijakan tersebut sehingga program subsidi bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

Anggota Badan DPR dari Fraksi Parta Demokrat Suhardi Duka mengatakan, subsidi merupakan bentuk kehadiran negara terhadap rakyat yang lemah. Semakin banyak subsidi yang diberikan ke rakyat maka wajah pemerintah semakin baik di mata rakyat. Namun dalam pelaksanaan program subsidi sering tidak berjalan optimal. “Saya melihat persoalannya adalah bahwa sasaran yang tidak jelas siapa yang harus menerima atau tidak. Sebab sosialisasinya tidak tuntas, sehingga hampir semua rakyat merasa berhak untuk mendapatkan LPG 3 kg,” ucap Suhardi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (7/4/2021).

Bila pemerintah ingin mengubah skema dari subsidi komoditas menjadi subsidi orang, maka kunci keberhasilan pelaksanaan ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Suhardi mengatakan dalam penyusunan DTKS sendiri masih terjadi perbedaan cara pandang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Menurutnya perlu kebijakan khusus pembagian kewenangan atau kriteria dalam menentukan DTKS antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Sehingga subsidi yang cukup banyak ini benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau kita kumpulkan secara menyeluruh sebenarnya (masyarakat miskin) sudah terakomodasi semua dalam subsidi ini,” ucapnya.

Mengenai subsidi pupuk ia mengatakan perlu kajian untuk mengubah dari subsidi komoditas ke orang. Sebab sampai saat ini belum ada jelas mengenai petani yang berhak untuk menerima subsidi. Dalam hal ini perlu kesesuaian data antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, termasuk memperbaiki sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi. “Kita juga belum setujui atau sepakati siapa yang berhak menerima apakah yang memiliki lahan 1 hektar atau sampai dengan 2 hektare. Hal ini juga harus menjadi kajian utama dalam menentukan siapa penerima subsidi pupuk,” ucap Suhardi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pelaku Usaha Diimbau Cerdas Jaga Merek dengan Konsep Dilusi

Merek terkenal dapat menjadi kekayaan komersial yang berharga dan disebut sebagai harta tidak berwujud (intangible assets) bagi suatu perusahaan.

EKONOMI | 7 April 2021

Diversifikasi Energi Perlu Diprioritaskan Antisipasi Membengkaknya Subsidi LPG

Besarnya angka subsidi LPG tersebut seharusnya bisa digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur gas bumi.

EKONOMI | 7 April 2021

Bursa Segera Terbitkan Indeks Saham Syariah BUMN

BEI berencana menerbitkan indeks saham syariah baru dalam waktu dekat.

EKONOMI | 7 April 2021

Airlangga: Pembayaran THR Pekerja Tambah Dana di Pasar Rp 215 Triliun

Momentum positif penanganan pandemi Covid-19 harus tetap terjaga yang diikuti keseimbangan pemulihan ekonomi nasional.

EKONOMI | 7 April 2021

Kemperin Dorong Peningkatan Kolaborasi IKM dan Startup Teknologi

Kemperin memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan perusahaan startup teknologi.

EKONOMI | 7 April 2021

Riset Colliers: Pengembang dan Konsumen Mulai Percaya Diri

Kebijakan insentif PPN dan program vaksinasi mendorong kepercayaan diri pengembang dan konsumen properti.

EKONOMI | 7 April 2021

KSK Insurance Targetkan Pertumbuhan Premi 30%

KSK Indonesia pada 2020 membukukan pertumbuhan premi bruto sebesar 18% dibandingkan kinerja perseroan pada tahun 2019.

EKONOMI | 7 April 2021

Sejumlah Industri Mamin Kesulitan Pasokan Gula Rafinasi

Industri mamin di Jawa Timur sudah lama mendapat jaminan pasokan gula rafinasi dari perusahaan industri yang lokasinya berada di Jawa Timur.

EKONOMI | 7 April 2021

Adhi City Sentul Mulai Pembangunan Klaster Pertama Bhumi Anvaya

Adhi City Sentul diproyeksikan sebagai kawasan mixed-use township yang mengadaptasi konsep transit oriented development (TOD) di atas lahan seluas 150 hektare.

EKONOMI | 7 April 2021

Pastikan Lokasi Istana Negara, Suharso Kunjungi Ibu Kota Baru Pekan Depan

Titik nol telah ditentukan di masterplan, namun Suharso perlu meninjau secara langsung.

EKONOMI | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS