Aprisindo Minta Pembayaran THR Mengedepankan Dialog Bipartit
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aprisindo Minta Pembayaran THR Mengedepankan Dialog Bipartit

Selasa, 13 April 2021 | 15:06 WIB
Oleh : Herman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie menilai kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang harus dibayar penuh atau tidak dicicil sangat memberatkan pelaku usaha, khususnya yang masih mengalami kesulitan cash flow. Pasalnya meskipun kondisi ekonomi secara umum mulai memperlihatkan adanya tren perbaikan, namun kondisi masing-masing perusahaan sangatlah berbeda.

Karenanya, Firman berharap perundingan secara bipartit dapat dilakukan apabila perusahaan tersebut memang masih mengalami kesulitan cash flow. Dialog tersebut juga harus dilakukan dengan buruhnya langsung, bukan dengan serikat buruh di level kabupaten/kota, provinsi, atau nasional. Sebab yang paling tahu kondisi perusahaan adalah buruh perusahaan tersebut.

“Yang pasti, kami pasti akan berusaha memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada yang masih tidak mampu, kita mendorong dilakukannya sosial dialog antara pengusaha dengan pekerja. Saya rasa, pekerja di perusahaan pasti lebih memahami kondisi perusahaannya daripada serikat pekerja yang ada di tingkat nasional. Mereka (pekerja) kan juga tahu kalau saat ini kapasitas produksi juga belum penuh,” kata Firman Bakrie kepada Beritasatu.com, Selasa (13/4/2021).

Firman mengungkapkan, sebetulnya perlu ada legalitas terhadap fleksibilitas pemberian THR bagi perusahaan yang tidak mampu. Hal ini penting untuk bisa menjamin kelangsungan usaha perusahaan, terutama yang melakukan kegiatan ekspor dan kondisi keuangannya belum terlalu kuat. Sebab apabila regulasinya terlalu ketat dan perusahaan tidak mampu, peluang pasar Indonesia bisa hilang.

“Ada beberapa perusahaan yang membutuhkan legalitas. Ketika mereka tidak mampu, mereka itu butuh legalitas karena diaudit oleh buyernya, misalkan untuk perusahaan alas kaki yang melakukan ekspor. Standar dari buyer itu kan selain kualitas produk, dia juga melihat apakah perusahaan ini comply dengan peraturan pemerintah. Kalau kemudian aturan pemerintahnya tidak fleksibel dan dia tidak bisa memenuhi, buyer bisa berfikir ulang apakah akan order lagi ke perusahaan tersebut atau tidak. Ini krusial untuk beberapa perusahan kita, termasuk UMKM yang juga melakukan kegiatan ekspor,” kata Firman.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia. Menaker Ida meminta THR dibayar penuh dan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan," ungkapnya.

Menaker Ida menambahkan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pelindo Bersiap Kembali Layani Kedatangan Kapal Pesiar

Pelindo telah melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut peningkatan wisman yang datang melalui kapal pesiar.

EKONOMI | 6 Desember 2021

AIA-CIMB Bantu Nasabah Siapkan Proteksi

PT AIA Financial (AIA) bersama PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) meluncurkan produk bancassurance Fortuna Saver Protection.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Kolaborasi PUPR, PTPP dan Autoconz Hasilkan Beton Cetak 3D

Inovasi teknologi atau 3D concrete printing atau beton cetak 3D akan mengubah ekosistem dalam dunia konstruksi menjadi lebih efektif dan efisien.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Raih 4 Penghargaan, Astra Land Akan Terus Berinovasi

Komitmen itu ditegaskan Astra Land Indonesia setelah meraih empat penghargaan dalam ajang Indonesia Property Awards 2021.

EKONOMI | 6 Desember 2021

PTPN XII Salurkan Bantuan untuk Korban Erupsi Semeru

Bantuan yang diberikan PTPN XII merupakan wujud kepedulian sosial terhadap lingkungan sekitar terutama masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Airlangga: Serapan Anggaran PC-PEN Capai 68,6%

"Sampai dengan 3 Desember 2021, realisasi anggaran PC-PEN sudah mencapai Rp 513,17 triliun atau 68,6% dari pagu Rp 744,77 triliun," kata Airlangga.

EKONOMI | 6 Desember 2021

BKF: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Konsisten di Atas Global

Hanya dua negara lain di luar Indonesia yang pertumbuhan ekonominya di atas pertumbuhan ekonomi global, yaitu Tiongkok dan India.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Erupsi Semeru, Kemenkominfo: 19 BTS Masih Belum Beroperasi

Beberapa operator telekomunikasi mengalami kendala jaringan akibat tidak beroperasinya beberapa site BTS karena aliran listrik padam.

EKONOMI | 6 Desember 2021

PLN UIP Jawa Bagian Barat Rampungkan 3 Proyek 

Ketiga proyek ini telah rampung dan mulai dialiri listrik secara bertahap sejak 25 November hingga Minggu (5/12/2021) pukul 12.22 WIB.

EKONOMI | 6 Desember 2021

Startup Didorong Kembangkan Power User

Pengembangan basis power user atau pengguna setia, menjadi salah satu kunci penting bagi startup dalam membangun produk-produk baru sesuai kebutuhan.

EKONOMI | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
Wali Kota Bogor: Anak Terpengaruh Iklan Rokok 

Wali Kota Bogor: Anak Terpengaruh Iklan Rokok 

MEGAPOLITAN | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings