SKK Migas: Industri Migas Membutuhkan Penyederhanaan Perizinan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 473 (4)   |   COMPOSITE 5928 (47)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1400 (9)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 165 (0)   |   IDX30 468 (4)   |   IDX80 126 (1)   |   IDXBASIC 1227 (14)   |   IDXBUMN20 356 (2)   |   IDXCYCLIC 731 (3)   |   IDXENERGY 739 (8)   |   IDXESGL 128 (1)   |   IDXFINANCE 1321 (7)   |   IDXG30 132 (2)   |   IDXHEALTH 1286 (3)   |   IDXHIDIV20 414 (2)   |   IDXINDUST 951 (5)   |   IDXINFRA 866 (3)   |   IDXMESBUMN 101 (0)   |   IDXNONCYC 729 (12)   |   IDXPROPERT 870 (4)   |   IDXQ30 134 (0)   |   IDXSMC-COM 279 (2)   |   IDXSMC-LIQ 330 (4)   |   IDXTECHNO 3335 (-5)   |   IDXTRANS 1037 (14)   |   IDXV30 125 (1)   |   INFOBANK15 950 (3)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 403 (3)   |   ISSI 174 (1)   |   JII 570 (7)   |   JII70 202 (2)   |   KOMPAS100 1121 (10)   |   LQ45 880 (8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1578 (13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 299 (2)   |   PEFINDO25 291 (6)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 291 (3)   |   SRI-KEHATI 338 (2)   |   TRADE 872 (0)   |  

SKK Migas: Industri Migas Membutuhkan Penyederhanaan Perizinan

Sabtu, 17 April 2021 | 13:30 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - SKK Migas mendorong penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha melalui implementasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Kebutuhan ini mendesak dilakukan untuk meningkatkan kepastian berusaha kegiatan usaha, termasuk di sektor hulu migas.

“Berdasarkan data yang dihimpun SKK Migas, perizinan dan pengadaan lahan membutuhkan waktu antara 30% hingga 50% dari seluruh waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pengembangan. Ini harus diubah agar bisa lebih dipercepat, agar efisien dan pada akhirnya menguntungkan pemerintah karena biaya untuk mendukung kegiatan juga semakin efisien,” kata Sekretaris SKK Migas, Taslim Yunus di Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Taslim sangat berterima kasih kepada pemerintah yang selama beberapa tahun belakangan ini mengusahakan percepatan perizinan di sektor hulu migas. Proses tersebut telah membuahkan hasil. Jika di tahun 2015 perizinan hulu migas masih mencapai sekitar 340 izin, saat ini sudah mampu diperpendek hanya 146 perizinan. Namun harus diakui pula, negara lain juga melakukan upaya yang lebih agresif sehingga upaya mendorong penyederhanaan perizinan diharapkan dapat terus dilakukan di sektor hulu migas. Fakta lainnya adalah faktor perizinan menjadi salah satu country risk yang menjadi pertimbangan international oil company (IOC) dalam salah satu pertimbangan investasinya.

SKK Migas telah menjadikan percepatan penyelesaian perizinan menjadi salah satu pilar dalam transformasi hulu migas. Melalui layanan one door service policy (ODSP) yang diluncurkan pada Januari 2020, SKK Migas berhasil mempercepat layanan rekomendasi di SKK Migas dari 14 hari menjadi rata-rata 3,2 hari dan di tahun 2021 ditargetkan dapat meningkat menjadi 3 hari.

Lebih lanjut Taslim mengatakan, dampak dari country risk menyebabkan munculnya permintaan investor terkait dengan insentif yang pada akhirnya akan menurunkan potensi penerimaan negara. UU Cipta Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 diharapkan dapat diikuti dengan peraturan pelaksana lainnya ditingkat kementerian.

“Untuk meningkatkan daya saing investasi hulu migas di tanah air, maka upaya percepatan dan penyederhanaan perizinan harus terus dilakukan. UU Cipta Tenaga Kerja dan PP No 5 Tahun 2021 adalah momentum untuk melakukan pembenahan perizinan di hulu migas. SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan perizinan tersebut, baik ditingkat pusat maupun di daerah,” kata Taslim.

Taslim menambahkan, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus meningkatkan upaya mempercepat cadangan menjadi produksi. Seperti Blok Saka Kemang yang POD tahap I diselesaikan hanya dalam waktu 22 bulan sejak ditemukannya potensi migas di struktur Kaliberau Dalam di tahun 2019. Saat ini dalam proses penyelesaian berbagai perizinan agar tahapan selanjutnya dapat diselesaikan dan bisa onstream pada kuartal 4 tahun 2023.

“Jika perencanaan ini dapat direaliasikan, maka POD I Sakakemang akan dapat berproduksi hanya dalam waktu 4 tahun 10 bulan sejak ditemukannya gas di blok tersebut. Ini adalah suatu benchmark dalam pengembangan industri hulu migas ke depan. Salah satu kunci penyelesaian proyek pengembangan migas di POD I Kaliberau adalah penyelesaian perizinan yang 90% merupakan domain Pemerintah,“ kata Taslim.

Selanjutnya dia menambahkan bahwa dampak dari berlarutnya penyelesaian perizinan akan menurunkan tingkat keekonomian pengembangan proyek hulu migas. “Untuk itu SKK Migas bersama KKKS terus melakukan koordinasi untuk dapat memitigasi perizinan yang dapat menghambat penyelesaian proyek, serta mencari cara agar kendala ini dapat diselesaikan”.

“Selanjutnya SKK Migas melakukan koordinasi dengan instansi penerbit perizinan untuk bersama-sama mencari solusi agar tidak ada kendala dalam penerbitan perizinan. Intinya adalah kami mengharapkan dukungan dari seluruh stakholders terutama instansi penerbit perizinan di pusat maupun di daerah agar memberikan kemudahan dan dukungan industri hulu migas,” pungkas Taslim.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bahlil Lahadalia Dinilai Cocok Pimpin Kementerian Investasi

Bahlil Lahadalia merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Kementerian Investasi.

EKONOMI | 17 April 2021

BI Malang Siapkan Uang Tunai Rp 4,5 T untuk Ramadan dan Lebaran

BI Malang menyiapkan kebutuhan uang tunai selama Ramadan dan Idulfitri 2021 sebesar Rp 4,511 triliun.

EKONOMI | 17 April 2021

Baznas Terima Zakat dari Nasional Re Sebesar Rp 893 Juta

Baznas terima zakat perushaan dari PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasional Re) sebesar Rp 893.929.549 juta.

EKONOMI | 17 April 2021

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Hipmi Harap Tak Ada Perubahan Besar

Ajib Hamdani berharap tidak ada perubahan besar dalam jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju.

EKONOMI | 17 April 2021

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Harus Lebih Profesional

Koperasi di daerah butuh pendampingan, penyuluhan dan pendataan untuk mewujudkan 100 koperasi modern di tahun 2021 ini.

EKONOMI | 17 April 2021

Kemkop dan UKM: Tidak Ada Pengurangan Jumlah Pelaku Usaha Formal dan Informal

Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil memang mengalami perubahan sebagai akibat dampak pandemi Covid-19.

EKONOMI | 17 April 2021

Restock.ID Telah Salurkan Pendanaan Rp 97 M untuk UMKM Sepanjang Tahun Ini

Restock.ID, telah menyalurkan pendanaan sebanyak Rp 247,38 miliar, untuk perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

EKONOMI | 17 April 2021

Mandiri secara Finansial, Literasi Keuangan untuk Perempuan Harus Ditingkatkan

Kemandirian finansial adalah langkah pertama bagi perempuan untuk memecahkan belenggu untuk keluar dari etergantungan keuangan hanya pada suami.

EKONOMI | 17 April 2021

Emil Salim: Pemerintah Sebaiknya Fokus Atasi Covid-19 daripada Bangun Ibu Kota Baru

Pembangunan ibu kota baru diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun. Menurut Emil Salim, dana itu sebaiknya digunakan untuk menangani Covid-19.

EKONOMI | 17 April 2021

First Media Kembali Raih Penghargaan WOW Brand

PT Link Net Tbk, dengan brand First Media, untuk yang keenam kalinya meraih penghargaan Indonesia WOW Brand 2021 dari MarkPlus Inc di kategori Pay TV.

EKONOMI | 17 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS