Menkominfo: Sampoerna Telekomunikasi Tunggak Pemasukan Negara
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Menkominfo: Sampoerna Telekomunikasi Tunggak Pemasukan Negara

Senin, 19 April 2021 | 22:13 WIB
Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia menunggak pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio pada Rentang 450-457,5 MHz berpasangan dengan 460-467,5 MHz selama dua tahun.

Tunggakan atas pembayaran BHP IPFR Tahun Keempat (2019) dan Tahun Kelima (2020) itu berdampak terhadap pemasukan negara. Sementara, PT STI masih tetap menyelenggarakan layanan komersil menggunakan pita frekuensi itu.

“PT STI hingga saat ini memperlihatkan niat yang perlu dipertanyakan karena belum melaksanakan pembayaran BHP IPFR Tahun Keempat (2019) dan Tahun Kelima (2020) namun tetap mempergunakan secara komersial spektrum frekuensi radio pada Pita 450 MHz. Hal ini tentu berdampak pada penerimaan negara,” ujar Johnny di Jakarta, Senin (19/04/2021).

Johnny menyatakan PT STI adalah pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada pita frekuensi 450 MHz berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1660 Tahun 2016 tertanggal 20 September 2016.

“Berdasarkan izin tersebut, PT STI dikenakan BHP Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan formula BHP Izin Pita (IPFR) yang besarannya ditetapkan setiap tahunnya melalui suatu Keputusan Menteri,” tutur dia.

Keputusan Menteri Kominfo Nomor 456 Tahun 2020 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran BHP SFR untuk IPFT Tahun Kelima menurut Menkominfo merupakan penetapan BHP IPFR PT STI Tahun Kelima yakni Tahun 2020.

“Penetapan keputusan menteri tersebut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 dimana diatur bahwa Menteri menetapkan besaran dan waktu pembayaran BHP IPFR tiap tahunnya. Dan berdasarkan PP 53 Tahun 2000 pembayaran wajib dilakukan dimuka sebelum spektrum frekuensi radio dipergunakan untuk tiap tahunnya,” jelas Johnny.

Johnny menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penerbitan KM 456/2020 masih berlaku dan belum pernah dibatalkan baik oleh suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun oleh suatu putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keputusan Menteri Kominfo Nomor 456 Tahun 2020, lanjut dia, telah ditetapkan pada tanggal 25 September 2020. Mengacu pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu keputusan administrasi negara dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

“Keberatan PT STI juga telah ditolak Kementerian Kominfo pada tanggal 12 Januari 2021, sehingga apabila gugatan baru diajukan tanggal 16 April 2021 maka gugatan telah sangat lewat waktu,” tandasnya.

Mengenai gugatan PT STI, Menkominfo menyatakan hingga saat ini, Kementerian Kominfo belum menerima panggilan sidang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

“Terkait informasi adanya gugatan, sampai dengan saat ini Kementerian Kominfo belum menerima Relaas atau Panggilan Sidang dari PTUN Jakarta. Dan selanjutnya Kementerian Kominfo akan mengikuti jalannya proses persidangan dengan melibatkan asistensi dan bantuan hukum dari Jaksa Pengacara Negara,” jelasnya

Menurut Johnny, jika gugatan yang dimaksud dikabulkan akan mengakibatkan ketidakpastian iklim usaha telekomunikasi dan kerugian negara.

“Jika gugatan PT STI dimaksud dikabulkan, dapat membuat ketidakpastian iklim usaha penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia termasuk menyebabkan kerugian keuangan negara dengan tidak dibayarkannya PNBP yang menjadi kewajiban dari PT STI,” pungkas Johnny.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PGN Butuh US$ 5 Miliar Siapkan Infrastruktur Gas Terintegrasi

PGN mempersiapkan infrastruktur gas bumi di wilayah barat dengan dominan infrastruktur pipa dan wilayah timur dengan infrastruktur non-pipa.

EKONOMI | 19 April 2021

Sentul City Jual AEON Mall Rp 1,9 Triliun untuk Bayar Utang

Dana hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi pinjaman ke PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar Rp 900 miliar.

EKONOMI | 19 April 2021

Airlangga Pastikan Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Sudah Sesuai Jalur

Airlangga Hartarto memastikan berbagai upaya penanganan ekonomi dan sosial masyarakat yang dilakukan pemerintah sampai saat ini telah sesuai jalur.

EKONOMI | 19 April 2021

Kinerja Positif, Laba Bersih Pyridam Farma Naik 137%

Pertumbuhan laba bersih Pyridam Farma didorong kenaikan penjualan produk vitamin, suplemen, dan alat kesehatan.

EKONOMI | 19 April 2021

Angkasa Pura I Giat Gandeng Mitra Strategis

PT Angkasa Pura I (Persero) kian giat menggandeng mitra strategis untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan bandara.

EKONOMI | 19 April 2021

Chandra Asri Raih Fasilitas Green Loan US$ 13 Juta

Pembiayaan inovatif dan tanpa jaminan ini akan digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan yang dilakukan oleh Chandra Asri.

EKONOMI | 19 April 2021

Kementerian BUMN Selesaikan Restrukturisasi PTPN

Kementerian BUMN telah melakukan restrukturisasi keuangan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

EKONOMI | 19 April 2021

Pos Indonesia Gandeng 1.000 Pondok Pesantren Jadi Agen Pos

Alasan PT Pos Indonesia menggandeng Pondok Pesantren lantaran dinilai lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di pedesaan.

EKONOMI | 19 April 2021

Airlangga Sebut Perekonomian Nasional Membaik

Airlangga Hartarto menyebutkan pertumbuhan perekonomian nasional membaik.

EKONOMI | 19 April 2021

Penjualan Saumata Suites Capai 60%

Apartemen mewah Saumata Suites dihiasi karya seni I Nyoman Nuarta.

EKONOMI | 19 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS