Logo BeritaSatu

Kemkop dan UKM Dorong Penyaluran BPUM Patuhi Protokol Kesehatan

Selasa, 20 April 2021 | 21:05 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koperasi (Kemkop) dan UKM memastikan proses penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan diupayakan tertib serta tidak serampangan.

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Eddy Satriya mengatakan dari hasil pantauan di beberapa daerah, ada pencairan BPUM yang menyebabkan antrian panjang sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan.

“Kami sangat menyayangkan terjadinya proses penyaluran BPUM yang tidak tertib. Karena itu, kami mendorong pihak terkait melaksanakan penyaluran baik saat pendaftaran dan pencairan nanti agar tertib dan mentaati protokol kesehatan," kata Eddy Satriya, Selasa (20/4/2021).

Eddy mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM telah berkoordinasi dengan Bank penyalur dalam hal ini Bank BRI dan Bank BNI, untuk pengaturan proses pencairan sesuai dan mematuhi protokol kesehatan yang ketat serta berkoordinasi dengan aparat pemerintah dan keamanan setempat,” ujar Eddy.

Kementerian Koperasi dan UKM juga sudah memberikan sosialisasi terkait SOP pencairan untuk teman – teman di daerah agar dapat beradaptasi dengan tata cara penyaluran terbaru. “Karena memang, untuk tahun 2021, beberapa penerima lama mendapatkan lagi, bersama penerima baru, yang dicairkan secepat mungkin, untuk mendongkrak ekonomi kita di kuartal I,” kata Eddy.

Bagi pelaku usaha mikro yang tidak lolos validasi sebagaimana dimaksud pasal 10A Permenkop 2 Tahun 2021 dapat diusulkan kembali pada tahun 2021 dengan mekanisme dan pengaturan tahun 2021. “Disamping itu, secara bersamaan juga dapat diusulkan pelaku usaha mikro yang belum pernah diusulkan sama sekali tahun sebelumnya,” katanya.

Kedepan, Kementerian Koperasi dan UKM akan merencanakan proses elektronik dalam penyaluran BPUM, termasuk Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari penerima, sehingga bisa mempersingkat waktu dan mempermudah pelaku usaha mikro, guna menghindari antrian.

“Dalam mengantisipasi kondisi pandemi, kita telah melakukan pembahasan untuk penerapan dokumen elektronik bersama teman-teman kementerian keuangan yang sudah juga didukung, oleh KPK, BPK dan lainya, tapi ternyata ada Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, yang masih membutuhkan tanda tangan basah, namun demikian kami akan berjuang terus untuk dapat membuat terobosan aturan tersebut sehingga kedepan, pada saat pencairan nanti kita bisa mewujudkan hal tersebut, sehingga bisa mengurangi antrian seperti yang terjadi saat ini,” tegas Eddy.

Hasil Survei

Berdasarkan survei Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden RI dan Kementerian Koperasi dan UKM, kepada 1.261 responden sebanyak 88,5 persen penerima BPUM memanfaatkan dana untuk pembelian bahan baku.

Tidak berbeda berdasarkan Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap UMKM, Lembaga Demografi- LPEM FEB UI (Desember 2020), dimana 99% UMKM responden sudah menerima bantuan lebih dari 50% dengan adanya program bantuan pemerintah mayoritas UMKM optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan serta cukup optimis bahwa omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Hal ini dikarenakan dana yang diperoleh dari program bantuan pemerintah di pergunakan untuk pembelian bahan baku (34%), pembelian barang modal (33%) serta 58% membutuhkan tambahan modal mempercepat pemulihan usahanya.

“Hasil berbagai survei menunjukkan bahwa bantuan modal kerja ini sangat dibutuhkan bagi usaha mikro guna menjaga aktivitas usahanya agar dapat bertahan dan membuka usahanya kembali bagi yang sudah tutup dan mencegah mereka tidak jatuh ke dalam kategori masyarakat pra sejahtera/miskin serta menimbulkan risiko sosial di kemudian hari,” katanya.

Berdasarkan capaian atas program BPUM tahun 2020 maka pemerintah pada tahun 2021 melaksanakan kembali program tersebut dengan memberikan kembali BPUM kepada pelaku usaha mikro penerima tahun 2020 dan berharap mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-1.

Disamping itu, pemerintah juga akan memberikan BPUM kepada pelaku usaha mikro yang belum menerima pada tahun 2020 mengingat baru 12 juta usaha mikro yang sudah memanfaatkan BPUM.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hey Coco Ajak Pelanggan Jadi Mitra

Hey Coco, produsen air minum dengan bahan dasar air kelapa dari Thailand, mengajak pelanggan menjadi mitra bisnis.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Kredit Usaha Rakyat Diharapkan Menyentuh Petani Kecil

Kredit usaha rakyat (KUR) diharapkan menyentuh petani kecil. Pasalnya, selama ini KUR dinilai tidak menyentuh petani kecil.

EKONOMI | 7 Oktober 2022

KHE Gandeng Sumitomo Garap Proyek PLTA Rp 270 T di Kaltara

PT Kayan Hydro Energy (KHE) menggandeng Sumitomo Corporation, pada proyek pembangunan PLTA di Kalimantan Utara (Kaltara) senilai US$ 17,8 miliar.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

OJK Perkuat Tiga Aspek Perlindungan Konsumen di Era Digital

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau pelaku usaha terus menjaga dan meningkatkan aspek perlindungan konsumen di era digital.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) Lakukan Buyback

Emiten sektor teknologi, PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) mengumumkan akan melakukan aksi korporasi pembelian kembali saham (buyback) secara bertahap.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Bukit Asam Borong MTN PT Timah Senilai Rp 391,25 Miliar

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membeli Medium Term Notes (MTN) I PT Timah TBK (TINS) Tahun 2022 sebanyak 25 lembar atau senilai Rp 391,25 miliar.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Mayoritas Masyarakat Puas dengan Pelayanan Petugas Pajak

Mayoritas responden yang memiliki NPWP merasa puas dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Telkom Dukung Digitalisasi Pendidikan di Daerah 3T

Telkom menyerahkan bantuan berupa perangkat device, network, application ke 321 sekolah di seluruh Indonesia terutama yang berada di wilayah 3T.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

Survei Indikator: 80% Masyarakat Indonesia Belum Punya NPWP

Mayoritas responden dari survei Indikator Politik Indonesia menyatakan belum mempunyai nomor pajak wajib pajak (NPWP), yakni sekitar 80%.

EKONOMI | 6 Oktober 2022

TransNusa Mulai Terbang Jakarta-Bali-Yogyakarta

TransNusa lepas landas pertamanya bersama penerbangan 8B 5532 pada pukul 08.20 WIB pagi dari Soekarno-Hatta dan mendarat di Yogyakarta pukul 09.25 WIB.

EKONOMI | 6 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Daftar Korban Meninggal Kanjuruhan


# Jilat Kue HUT TNI


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Lesti Kejora Diisukan Akan Umrah untuk Tenangkan Diri

Lesti Kejora Diisukan Akan Umrah untuk Tenangkan Diri

NEWS | 45 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings