Pemerintah Terbitkan Peraturan untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Migran
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Terbitkan Peraturan untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

Kamis, 22 April 2021 | 20:53 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PP Nomor 59/2021).

Regulasi ini merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). PP yang telah diundangkan ini merupakan bagian perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk pelindungan pekerja migran.

“Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yg lebih menjelaskan substansi UU 18/2017 juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran kita,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (22/4/2021).

Ida mengatakan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia harus mengedepankan aspek pelindungan dan jaminan sosial, mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja antarnegara sangat dinamis.

Pemerintah ingin kedepannya pekerja migran yang bekerja ke luar negeri semakin banyak berorientasi kepada mereka yang terampil (skilled) dan kompeten.

“Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja migran dan penerapan regulasi yang baik, “ tutur Ida.

Ida menjelaskan, PP No. 59/2021 terdiri dari 7 Bab. Bab I memuat tentang Ketentuan Umum. Bab II mengatur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Bab III PP No. 59/2021 mengatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan pelindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi. LTSA ini akan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan 8 layanan instansi/lembaga dalam bentuk desk.

“Pelindungan PMI ini adalah isu sentralnya. Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja,” jelas Menaker Ida.

Delapan layanan dari instansi/lembaga tersebut terdiri atas desk ketenagakerjaan; desk pengaduan dan informasi; desk kependudukan dan pencatatan sipil; desk Kesehatan; desk keimigrasian; desk kepolisian; desk perbankan; dan desk jaminan sosial.

Bab IV PP Nomor 59/2021 mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.

“Bahkan dalam PP ini, Pemerintah Desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata Kelola migrasi ini benar-benar membuthkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen pemerintahan terkecil di desa,” tutur Ida.

Bab V PP No. 59/2021 mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Bab VI mengatur tentang pembinaan dan pengawasan.

“Dalam menjalankan pembinaan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengikutsertakan masyarakat,” kata Ida.

Adapun Bab VII sebagai bab terakhir mengatur ketentuan penutup. Dalam bab ini, beberapa aturan sebelumnya yaitu PP No. 3 Tahun 2013; PP No. 5 Tahun 2013; PP No. 4 Tahun 2015; dan Perpres No. 64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bank NTT Maksimalkan Peran Agen Pembangunan Pasca Pandemi

Bank NTT sejak Juni 2021 dinyatakan berstatus sehat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

EKONOMI | 28 November 2021

Asosiasi Apresiasi Permendag Nomor 23 Tahun 2021 Dijalankan

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan mengungkapkan, Permendag nomor 23 tahun 2021 sudah aman untuk dijalankan dan tidak ada revisi pada pasal 11.

EKONOMI | 28 November 2021

Pemerintah Revitalisasi Koperasi Berbasis Sektor Produksi

Pemerintah akan melakukan revitalisasi koperasi berbasis sektor produksi yang memiliki komoditas unggulan.

EKONOMI | 28 November 2021

Kinerja Industri Pengolahan Kakao Kian Manis

Kemenperin berupaya meningkatkan daya saing industri pengolahan kakao di kancah global dan menjadi sektor yang berkelanjutan.

EKONOMI | 28 November 2021

Arrayan Group Merambah Pasar Properti Komersial

Sukses bangun ribuan rumah MBR, Arrayan Group merambah pasar properti komersial dengan mengembangkan proyek rumah toko (Ruko) Grand Cikarang City 2.

EKONOMI | 28 November 2021

Terapkan Prokes Ketat, PHRI Harap Tidak Ada Larangan Liburan

- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cianjur, Jawa Barat, berharap tidak ada larangan bagi tamu yang akan menghabiskan libur panjang Nataru.

EKONOMI | 28 November 2021

Anak Usaha GEMS Bayar di Muka Pinjaman ke GenBV

Anak usaha PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), PT DSI, menandatangani perjanjian pembayaran di muka atas fasilitas pinjaman kepada GMR Energy BV (GENBV).

EKONOMI | 28 November 2021

Stafsus Menteri: BUMN Jangan Hindari Media

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan transparansi informasi dibutuhkan oleh kementerian dan BUMN.

EKONOMI | 28 November 2021

Kementerian PUPR Percepat Pengembangan Kawasan Perbatasan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, jalan akses perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis.

EKONOMI | 28 November 2021

Ekspansi Bisnis, OHM Buka Hotel Baru di Solo dan Palembang

Sebagai operator hotel, Omega Hotel Management (OHM) telah membuka 2 hotel baru di kota Solo dan Palembang dalam dua bulan terakhir.

EKONOMI | 28 November 2021


TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Penghinaan Etnis


# Sembunyi di Roda Pesawat


# Razia Vaksinasi Covid-19


# Omicron



TERKINI
Jaksa Banding atas Vonis 4 Terdakwa Korupsi Masjid Sriwijaya

Jaksa Banding atas Vonis 4 Terdakwa Korupsi Masjid Sriwijaya

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings