Pemerintah Terbitkan Peraturan untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Migran
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-52)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-13)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-12)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-2)   |   IDXENERGY 747 (-0)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-13)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-19)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-4)   |   IDXPROPERT 877 (-9)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-20)   |   IDXTRANS 1056 (-4)   |   IDXV30 127 (-0)   |   INFOBANK15 952 (-12)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-4)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-9)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-2)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Terbitkan Peraturan untuk Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

Kamis, 22 April 2021 | 20:53 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PP Nomor 59/2021).

Regulasi ini merupakan salah satu aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). PP yang telah diundangkan ini merupakan bagian perjuangan dan bukti kehadiran negara untuk pelindungan pekerja migran.

“Ini adalah aturan yang sangat ditunggu-tunggu, karena di samping PP ini memuat aturan yg lebih menjelaskan substansi UU 18/2017 juga merupakan instrumen hukum yang penting untuk memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan bagi pekerja migran kita,” ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (22/4/2021).

Ida mengatakan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia harus mengedepankan aspek pelindungan dan jaminan sosial, mengingat proses dan pergerakan migrasi pekerja antarnegara sangat dinamis.

Pemerintah ingin kedepannya pekerja migran yang bekerja ke luar negeri semakin banyak berorientasi kepada mereka yang terampil (skilled) dan kompeten.

“Prinsipnya pemerintah memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan pekerja migran Indonesia dan salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keahlian pekerja migran dan penerapan regulasi yang baik, “ tutur Ida.

Ida menjelaskan, PP No. 59/2021 terdiri dari 7 Bab. Bab I memuat tentang Ketentuan Umum. Bab II mengatur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Bab III PP No. 59/2021 mengatur tentang Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) penempatan dan pelindungan PMI. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi. LTSA ini akan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan 8 layanan instansi/lembaga dalam bentuk desk.

“Pelindungan PMI ini adalah isu sentralnya. Sehingga dalam pelaksanaanya, PP ini mengatur mengenai pelindungan sebelum PMI berangkat bekerja, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah bekerja,” jelas Menaker Ida.

Delapan layanan dari instansi/lembaga tersebut terdiri atas desk ketenagakerjaan; desk pengaduan dan informasi; desk kependudukan dan pencatatan sipil; desk Kesehatan; desk keimigrasian; desk kepolisian; desk perbankan; dan desk jaminan sosial.

Bab IV PP Nomor 59/2021 mencakup tentang pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarganya secara terintegrasi dan terkoordinasi.

“Bahkan dalam PP ini, Pemerintah Desa juga dilibatkan dalam proses migrasi. Karena perbaikan tata Kelola migrasi ini benar-benar membuthkan komitmen seluruh pihak, termasuk elemen pemerintahan terkecil di desa,” tutur Ida.

Bab V PP No. 59/2021 mengatur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Bab VI mengatur tentang pembinaan dan pengawasan.

“Dalam menjalankan pembinaan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan fungsi tersebut secara terpadu dan terkoordinasi. Untuk fungsi pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat mengikutsertakan masyarakat,” kata Ida.

Adapun Bab VII sebagai bab terakhir mengatur ketentuan penutup. Dalam bab ini, beberapa aturan sebelumnya yaitu PP No. 3 Tahun 2013; PP No. 5 Tahun 2013; PP No. 4 Tahun 2015; dan Perpres No. 64 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ekspansi, Cibinong City Mall Bangun Hotel Bintang Empat

Perluasan usaha ini membuat Cibinong City Mall akan terkoneksi dengan hotel.

EKONOMI | 22 April 2021

Kuartal I, Insentif Dunia Usaha Dimanfaatkan 286.000 Wajib Pajak

Nilai insentif usaha yang telah dimanfaatkan wajib pajak pada kuartal I 2021 mencapai Rp 14,95 triliun.

EKONOMI | 22 April 2021

Penumpang Pesawat Tetap Bisa Terbang pada 22 April-5 Mei dari Bandara Soetta

Penumpang pesawat yang telah memesan tiket untuk tanggal keberangkatan 22 April sampai 5 Mei 2021 tetap bisa terbang sesuai SE 13 dan Adendum SE 13.

EKONOMI | 22 April 2021

Menkeu: Pengelolaan Dana Abadi Telah Mencapai Rp 70 Triliun

Angka ini merupakan akumulasi sejak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdiri tahun 2012.

EKONOMI | 22 April 2021

Asosiasi Blockchain Ingatkan Investasi Bitcoin Juga Berisiko

Investasi dengan asset digital bitcoin saat ini telah meningkat di Indonesia.

EKONOMI | 22 April 2021

Per April, Realisasi Program PEN Capai Rp 134,07 Triliun

Bidang kesehatan terealisasi Rp 18,59 triliun atau sudah 11% dari pagu Rp 175,2 triliun.

EKONOMI | 22 April 2021

Kolaborasi Fintech dan UMKM Percepat Pemulihan Ekonomi

Kolaborasi antara fintech dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

EKONOMI | 22 April 2021

Multifiling Bagikan Dividen Interim Rp 11,3 Miliar

Multifiling Mitra Indonesia meraih pendapatan sebesar Rp 36,21 miliar hingga periode 31 Maret 2021 naik 3,41% dari pendapatan Rp 35,01 miliiar.

EKONOMI | 22 April 2021

Kuartal I, BSD Catat Marketing Sales Rp 2,5 Triliun

Segmen residensial menjadi kontributor tertinggi marketing sales tersebut, yakni sebesar 69% dari total prapenjualan atau sebesar Rp 1,7 triliun.

EKONOMI | 22 April 2021

Pengetatan Syarat Perjalanan, Hasil Tes Covid-19 Hanya Berlaku 1x24 Jam

Masyarakat perlu memahami bahwa melakukan mudik di tengah kondisi pandemi Covid-19 membahayakan mereka yang lansia.

EKONOMI | 22 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS