Kementerian Investasi Diharapkan Pangkas Obesitas Regulasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kementerian Investasi Diharapkan Pangkas Obesitas Regulasi

Selasa, 27 April 2021 | 18:48 WIB
Oleh : WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Investasi yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memiliki kejelasan dan ketegasan peran antara lain dalam rangka mengatasi obesitas atau gemuknya regulasi yang kerap menghambat investasi di berbagai daerah.

"Dibentuknya Kementerian Investasi mungkin mencerminkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi, tetapi masih belum jelas apakah kementerian ini akan mampu menjawab tantangan tumpang tindih regulasi yang selama ini banyak menghambat investasi," kata Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Menurut dia, kalangan dunia usaha yang menyambut baik reformasi investasi lewat UU Cipta Kerja dan Perpres 10/2021, masih memiliki keraguan mengenai dampaknya terhadap obesitas dan tumpang tindih regulasi di tingkat kementerian dan pemerintah daerah.

Dia mengemukakan diperlukan kepastian apakah wewenang Online Single Submission (OSS) yang sudah ada dan mengintegrasikan perizinan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di bawah satu atap akan dikembalikan ke kementerian/lembaga dan pemda terkait atau malah diambil alih sepenuhnya oleh Kementerian Investasi.

"Selain itu, ada juga bidang usaha yang saat ini di luar kewenangan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), misalnya migas dan jasa keuangan. Apakah nanti ini akan menjadi ranah kementerian ini juga masih belum diketahui. Bagaimanapun bentuknya nanti, perlu perhatian khusus untuk menghindari tumpang tindih kewenangan karena investasi bisa terjadi di semua bidang usaha," ujar Andree.

Dengan kata lain, untuk memastikan kelancaran investasi, perlu perhatian khusus agar Kementerian Investasi tidak menciptakan tumpang tindih peraturan baru yang malah akan menghambat investasi.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pembentukan Kementerian Investasi merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan ia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan terkait kementerian tersebut.

"Saya ini pembantu Presiden. Jadi, urusan yang kebijakan Bapak Presiden, mohon maaf, dengan segala hormat, kami tidak pada posisi untuk menjelaskan karena bukan domain BKPM," katanya pada konferensi pers virtual paparan realisasi investasi, Senin (26/4/2021).

Jawaban itu dikemukakan Bahlil saat ditanya soal pembentukan Kementerian Investasi dan status BKPM yang disebut-sebut akan naik kelas menjadi kementerian.

Dari berbagai isu yang berkembang, pembentukan Kementerian Investasi juga akan dipimpin oleh seorang menteri. Nama mantan Ketua Umum Hipmi itu pun digadang-gadang masuk jadi kandidat kuat Menteri Investasi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

112 Gardu Listrik PLN Terdampak Erupsi Gunung Semeru

PLN mencatat sebanyak 30.523 pelanggan di wilayah Kabupaten Lumajang, terdampak erupsi Gunung Semeru.  

EKONOMI | 4 Desember 2021

Rachmat Gobel Minta Syarikat Islam Fokus Dakwah Ekonomi

Gobel mendorong Syarikat Islam (SI) membuat rumusan yang konkret dan terukur dalam program aksi di bidang ekonomi.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Erupsi Gunung Semeru, PLN Utamakan Pemulihan Suplai Listrik

PT PLN (Persero) fokus mempercepat pemulihan suplai listrik terdampak bencana erupsi Gunung Semeru di beberapa wilayah Kabupaten Lumajang.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Industri Fintech dan E-Commerce Dorong Pemulihan Ekonomi

Momentum pertumbuhan industri fintech pendanaan bersama dan e-commerce diproyeksi terus meningkat di tahun 2022.

EKONOMI | 4 Desember 2021

10 BTS Telkomsel Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Telkomsel memastikan layanan telekomunikasi dan layanan data di sekitar wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru masih tetap berjalan lancar.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Diminati Investor, IPO Tays Bakers Oversubscribed 26X 

Saham PT Jaya Swarasa Agung Tbk atau Tays Bakers (TAYS)  kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 26 kali.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Menteri Basuki Minta BUJT Tingkatkan Kualitas Layanan Tol

Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, didorong untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tol secara berkelanjutan.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Menteri PUPR Pacu Pembangunan Infrastruktur di Papua

Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat dengan lebih terpadu, tepat, dan fokus.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Dubes Djauhari: Ekspor Indonesia ke Tiongkok Tumbuh 59,7%

Hingga September 2021, kinerja ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami peningkatan 59,7%.

EKONOMI | 4 Desember 2021

Cegah Omicron Meluas, Kemenhub Perketat Pintu Masuk Udara

Pengetatan pintu masuk ini berlaku bagi WNI dan WNA, serta personel atau kru pesawat udara asing (pilot, pramugari/pramugara, teknisi, dan engineering).

EKONOMI | 4 Desember 2021


TAG POPULER

# Lili Pintauli Siregar


# Insentif PPN


# Kekayaan Nurul Ghufron


# Greysia/Apriyani


# Jokowi



TERKINI
Kemenkes: Sesuai Peta Jalan, Vaksin Sinovac Jadi Dosis Kedua

Kemenkes: Sesuai Peta Jalan, Vaksin Sinovac Jadi Dosis Kedua

KESEHATAN | 20 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings