Logo BeritaSatu

Indef: Ekonomi Digital Jangan Sampai Perparah Ketimpangan

Rabu, 28 April 2021 | 14:51 WIB
Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat ekonomi digital dari Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyampaikan, dalam mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia, hal utama yang harus dibenahi pemerintah adalah terkait infrastruktur digital, di mana masih adanya ketimpangan (gap) digital antar daerah. Masih banyak desa di luar pulau Jawa yang mengalami susah sinyal, bahkan tidak ada sinyal sama sekali.

Huda menegaskan, jangan sampai percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia justru semakin memperparah ketimpangan di Indonesia. Sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah mengurangi gap tersebut sebelum melangkah lebih jauh dalam meningkatkan kapasitas digitalisasi ekonomi dan keuangan.

“Permasalahan internet ini menjadi hal utama yang harus diselesaikan pemerintah sebelum kita bisa menginjak lebih jauh bagaimana digitalisasi ekonomi ini bisa menekan ketimpangan ekonomi dan sosial,” kata Nailul Huda dalam webinar "Percepatan Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi" yang merupakan kerja sama antara Majalah Investor dengan PT BCA Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pembiayaan Digital Indonesia, serta didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, Rabu (28/4/2021).

Huda menyampaikan, pembangunan infrastruktur internet yang masih timpang menyebabkan penggunaan internet hanya berkonsentrasi di pulau Jawa. Provinsi seperti Maluku dan Papua masih sangat terbatas akses internetnya.

“Dari data OJK, untuk penyaluran pinjaman dari fintech P2P lending, sekitar 80% ada di pulau Jawa. Artinya manfaat dari ekonomi digital seperti fintech P2P lending dan juga e-commerce lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di pulau Jawa,” ujar Huda.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemerintah Diminta Masifkan Uji Coba Kompor Listrik Induksi

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah memasifkan uji coba kompor listrik.

EKONOMI | 26 September 2022

Karabha Digdaya Komitmen Fasilitasi Kemajuan Pelaku UMKM

PT Karabha Digdaya bersama-sama stakeholders meresmikan gerai UMKM di wilayah Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

EKONOMI | 26 September 2022

Green Pramuka City Optimistis Pemerintah Mampu Atasi Pandemi

Green Pramuka City turut merasakan pandemi Covid-19 telah membentuk suatu ketidakpastian dan mendorong turunnya indeks demand properti.

EKONOMI | 26 September 2022

Multifinance Bidik Peluang Pembiayaan Kendaraan Listrik

Inpres 7/2022 terkait Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, menjadi angin segar untuk industri multifinance.

EKONOMI | 26 September 2022

Anson Company dan Mayekawa Perkuat Bisnis Rantai Pendingin

Kerja sama strategis Anson Company dan Mayekawa selama 49 tahun pecahkan rekor pembelian produk dengan 29 unit kompresor rantai pendingin industri.

EKONOMI | 26 September 2022

Proshop Card, Strategi Daikin Perkuat Layanan Konsumen

Ketatnya persaingan bisnis AC di Indonesia memacu PT Daikin Airconditioning Indonesia untuk memperkenalkan Daikin Proshop Card.

EKONOMI | 26 September 2022

Konversi Kompor LPG ke Listrik Dinilai Bisa Sia-sia Jika...

Program konversi kompor LPG ke listrik dengan membagikan kompor induksi gratis tanpa melakukan penarikan tabung LPG 3 kg akan sia-sia.

EKONOMI | 26 September 2022

Sri Mulyani Catat Realisasi PC-PEN Capai Rp 214,9 Triliun

Sri Mulyani menyatakan, program PC-PEN telah terealisasi Rp 214,9 triliun hingga 16 September 2022 atau 47,2% dari pagu anggaran Rp 455,62 triliun.

EKONOMI | 26 September 2022

Ambisius, RHB Sekuritas Targetkan Masuk Peringkat 10 Besar

PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai anak perusahaan dari RHB Investment Bank, memiliki misi menjadi salah satu dari 10 sekuritas terbaik di Indonesia.

EKONOMI | 26 September 2022

Heboh Minuman Berpemanis Kena Cukai? Ini Kata Kemenkeu

Askolani menyampaikan, pemerintah berencana untuk mengenakan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

EKONOMI | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022

NEWS | 5 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings