Ketum Dekopin: Indonesia Tak Bisa Hidup Tanpa Koperasi dan UMKM
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Gugatan Nurdin Halid Ditolak PT TUN Jakarta

Ketum Dekopin: Indonesia Tak Bisa Hidup Tanpa Koperasi dan UMKM

Rabu, 28 April 2021 | 22:01 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Negara Indonesia tidak bisa hidup tanpa koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Artinya, ekonomi Indonesia tetap bertahan dalam setiap krisis ekonomi karena adanya koperasi dan UMKM.

Demikian dikatakan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Untari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/4/2021).

Konferensi pers itu dilaksanakan dalam rangka menyambut gembira atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Jakarta yang memenangkan gugatan Nurdin Halid melawan Sri Untari dalam perebutan atau legal standing sebagai Ketua Umum Dekopin.

“Di Pengadilan TUN Jakarta, gugatan Pak Nurdin diterima, dengan demikian kami kalah. Namun, PT TUN Jakarta, pada Senin, 27 April 2021, dalam putusannya memenangkan kami. Dengan demikian saya-lah sebagai Ketua Umum Dekopin yang sah,” kata Sri Untari.

Sri Untari mengatakan, pihaknya menyambut gembira atas putusan PT TUN Jakarta. “Saya pikir putusan itu sudah tepat, karena Bapak NH (Nurdin Halid) sudah empat periode (20 tahun) menjabat sebagai Ketum Dekopin. Padahal AD/ART Dekopin maksimal dua periode,” kata dia.

Ia mengatakan, tanpa adanya putusan PT TUN itu, pihaknya selama ini tetap bekerja keras dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait terutama pihak Kementerian Koperasi dan UKM untuk terus membina koperasi dan UMKM.

“Selama ini kita sudah bekerja keras, terutama dalam menghadapi industry 4.0, kami juga melakukan digitalisasi koperasi,” kata dia.

Sri Untari mengajak semua jajaran Dekopin dan pelaku koperasi dan UMKM agar terus bekerja agar koperasi dan UMKM Indonesia terus bertahan di tengah pandemi ini, bahkan bangkit.

Sementara kuasa hukum Dekopin Syamsul Huda Yudha, mengatakan, Pengadilan Tinggi TUN, Jakarta, Senin (27/4/2021), memutuskan Nurdin Halid tidak mempunyai legal standing sebagai Ketua Umum Dekopin.

Eksepsi Dekopin Sri Untari tentang ketidakabsahan legal standing Nurdin Halid di Dekopin diterima Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. “Demikian bunyi Putusan PT TUN Jakarta itu,” kata dia.

Menurut Syamsul, karena ketidakabsahan legal standing tersebut bahkan pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan oleh PT TUN Jakarta. “Dengan demikian Nurdin Halid tidak mempunyai hak untuk mengatasnamakan diri sebagai Ketua Umum Dekopin. Sehingga keputusan PTUN No.160/PDT.G/2020/PTUN Jakarta, 12 Januari 2021 batal dengan sendirinya,” kata dia.

Dalam eksepsi yang diterima oleh PT TUN tersebut menyatakan antara lain bahwa NH sebagai penggugat yang mendasarkan pada AD Dekopin hasil Musyawarah Nasional Dekopin, 11-14 November 2019 di Hotel Claro Makassar adalah tidak sah secara hukum.

Pasalnya, perubahan AD Dekopin pada Munas Makassar yang dijadikan rujukan NH untuk menggugat belum disahkan lembaga yang berwewenang atau pemerintah.

Padahal, menurut Syamsul, Pasal 59 UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian menyebut secara tegas bahwa AD Dekopin harus disahkan pemerintah.

Karena itu, dalam ekseksi Dekopin Sri Untari, menyatakan bahwa segalah keputusan yang mendasarkan dan merujuk pada AD hasil Munas Dekopin, Makassar, 11-14 Nov 2019 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat termasuk mengangkat NH sebagai Ketua Umum Dekopin.

Selain itu, eksespsi Dekopin Sri Untari yang diterima PT TUN adalah soal masa jabatan dua periode yang dilanggar oleh NH sesuai dengan ketentuan AD yang masih sah sampai hari ini yaitu pasal 19 AD Dekopin yang disahkan oleh Keppres Nomor 06/2011 yang menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan Dekopin adalah lima tahun (ayat 1) dan masa jabatan Pimpinan Dekopin paling lama dua kali berturut-turut (ayat 3).

Karena tidak adanya legal standing dari NH tersebut, maka Majelis Hakim PT TUN Jakarta tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara. Artinya, Nurdin Halid tidak sah menjadi Ketua Umum Dekopin.

Ketika ditanya apakah pihak Nurdin Halid akan mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan itu, Syamsul menjawab belum tahu.

Namun, ia mengatakan, kalau pihak Nurdin mengajukan kasasi itu menjadi haknya. Syamsul optimistis bahwa kalau pihak Nurdin mengajukan upaya hukum kasasi, maka pihak Mahkamah Agung (MA) akan menolak kasasi yang akan disampaikan. “Ya, kita yakin putusan PT TUN pasti dibenarkan majelis kasasi nanti,” kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pengamat: Holding BUMN Pangan Jaga Stabilitas, Distribusi dan Harga

Holding BUMN Pangan dengan sebutan ID Food diakui sangat tepat, karena akan menjaga stabilitas pangan, distribusi hingga harga di Indonesia.

EKONOMI | 20 Januari 2022

Presiden Jokowi: Waspadai Omicron dan Ketidakpastian Ekonomi Global

Presiden Jokowi meminta seluruh pelaku usaha tetap berhati-hati meskipun indikator ekonomi mengalami perbaikan.

EKONOMI | 20 Januari 2022

Presiden: 2022 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi

Tahun 2022 akan menjadi momentum dan penanganan pandemi sudah semakin terkendali meskipun hati-hati masih ada varian Omicron.

EKONOMI | 20 Januari 2022

Jokowi: Pandemi Terkendali, Momentum Pebisnis Lanjutkan Ekonomi

Jokowi mengatakan penanganan pandemi yang semakin terkendali harus digunakan sebagai momentum untuk membangkitkan optimisme.

EKONOMI | 20 Januari 2022

Jeda Siang, IHSG Menguat 38 Poin Jadi 6.630

Sebanyak 274 saham naik, 228 saham melemah dan 152 saham stagnan.

EKONOMI | 20 Januari 2022

Ekonomi Mulai Pulih, Kredit Perbankan Tumbuh 5,2%

Ekonomi mulai pulih didukung dengan membaiknya penanganan Covid-19 sehingga kredit bank tumbuh.

EKONOMI | 20 Januari 2022

Ada 882 Kasus Omicron di Indonesia, 361 Orang Telah Sembuh

Kasus positif Covid-19 varian Omicron di Indonesia ada 882 kasus dan 361 orang telah sembuh.

EKONOMI | 20 Januari 2022

53 Menit Perdagangan, Rupiah Naik 8 Poin

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.337- Rp 14.368 per dolar AS.

EKONOMI | 20 Januari 2022

22 Menit Perdagangan, IHSG Menguat 3 Poin

Pukul 09.22 WIB, IHSG naik 3,2 poin (0,05%) menjadi 6.594.

EKONOMI | 20 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
PN Surabaya Ganti Posisi Hakim Itong Isnaeni yang Ditangkap KPK

PN Surabaya Ganti Posisi Hakim Itong Isnaeni yang Ditangkap KPK

NASIONAL | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings