Logo BeritaSatu

KPK Kaji Kembali Tata Niaga Impor Bawang Putih

Selasa, 11 Mei 2021 | 10:31 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Perdagangan (Mendag) ke Gedung Merah Putih, Jakarta, guna melakukan pertemuan pendahuluan (kick off meeting) terkait Kajian Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura dan Kajian Tata Kelola Buffer Stock dalam Penyediaan Pangan, Kamis (22/4/2021) lalu. Kajian ini akan dilakukan pada tahun 2021 ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding membenarkan adanya pertemuan tersebut. Menurut Ipi, pertemuan tersebut untuk meminta penjelasan, data dan informasi yang dibutuhkan untuk memulai Kajian Tata Kelola Impor Komoditas Hortikultura dan Kajian Tata Kelola Buffer Stock dalam Penyediaan Pangan,

"Informasi dan data yang dimiliki kedua kementerian tersebut tentu sangat penting mengingat kedua kementerian ini memiliki kewenangan terkait importasi dan pengelolaan pangan di Indonesia," ujar Ipi, Senin (10/5/2021).

Ipi menjelaskan, KPK telah mengidentifikasi kelemahan kebijakan tata niaga impor komoditas pangan strategis. Khususnya yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dan mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kebijakan tata niaga impor pangan strategis dan implementasinya di lapangan.

"Untuk kemudian memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan impor pangan strategis dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," paparnya.

Ipi menegaskan, kajian ini penting karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Apalagi kasus suap terkait dengan impor produk pangan dan hortikultura sudah beberapa kali ditangani KPK. Yang terakhir adalah suap pengurusan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kemtan dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemdag tahun 2019 atas kuota impor bawang putih.

Ipi mengungkapkan, hasil kajian KPK terhadap bawang putih menemukan bahwa persoalannya ada pada kebijakan swasembada bawang putih itu sendiri yang penetapannya melalui Permentan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dalam Permentan 16/2017 itu, Kementan mewajibkan para pelaku usaha/importir melakukan penanaman bawang putih di dalam wilayah Indonesia sebesar lima persen dari total kuota impor yang diajukan.

Masalahnya lanjut Ipi, Permentan tentang RIPH ini tidak optimal. Sepanjang 2017 sampai 2018, realisasi tanam RIPH hanya mencapai 38-39 persen. Ditambah konflik kepentingan importir, di satu sisi mereka dipaksa untuk menumbuhkan produksi dalam negeri yang jika berhasil tentu akan menggerus bisnisnya sendiri sebagai importir.

"Di sisi lain, sebagai importir, yang tentu orientasinya adalah keuntungan sebesar-besarnya, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi wajib tanam bawang putih pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui penyesuaian harga jual bawang putih," paparnya.

Karena itu, sambung Ipi, hasil kajian bawang putih yang dilakukan KPK tahun 2019, merekomendasikan beberapa poin. Pertama, pemerintah perlu mengevaluasi program swasembada bawang putih. Kedua, pemerintah membangun sistem integrasi data antar kementerian/lembaga terkait, yaitu Kemtan, Kemdag, Kemkeu, BPS dan Pemda.

"Ketiga, pemerintah melakukan evaluasi implementasi kebijakan post border komoditas bawang putih, terutama terkait pengawasannya," jelasnya.

Terpisah, Direktur Riset dan Program SUDRA (Sudut Demokrasi Riset dan Analisis), Surya Vandiantara mengatakan, yang menjadi sumber masalah terhadap tata niaga importasi pangan strategis adalah ketika pemerintah membuat aturan yang bisa memberikan hak eksklusif kepada beberapa importir tertentu saja untuk melakukan impor komoditas hortikultura. Aturan semacam ini harus segera dihapuskan, karena memberikan ruang bagi mafia rente untuk memperjual-belikan izin kuota impor.

"Penangkapan atas pelaku mafia rente impor komoditas hortikultura, seharusnya bisa dilakukan KPK hingga ke akar-akarnya. Tindakan rente ini dilakukan secara teroganisir dengan baik sehingga melibatkan berbagai tingkatan. Maka penting bagi KPK terus melakukan pengembangan kasus rente ini hingga tingkatan paling bawah, agar pemberantasan korupsi bisa dilaksanakan secara menyeluruh tanpa pandang bulu," tandasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemerintah Diminta Hapus Pembayaran Subsidi Bunga Obligasi Rekap Eks BLBI

Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah fokus pada upaya penghapusan pos pembayaran subsidi bunga obligasi rekap eks BLBI.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Penunjukkan Mantan Petinggi Google dan Tokopedia untuk Rebranding Fazz

Fazz kini punya dua eksekutif senior yang ditunjuk untuk melaksanakan rebranding perusahaan.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Dinilai Mendesak

Burhanuddin Muhtadi mengatakan, responden yang menginginkan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok dalam survei betul-betul dominan mencapai 42,9%.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Terapkan Praktik Tambang Baik, PPA Diapresiasi ESDM

PT Putra Perkasa Abadi (PPA) mendapatkan penghargaan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) terbaik dari Kementerian ESDM.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Tidak Hanya MBR, Kelas Menengah Butuh Stimulus Perumahan

Kebijakan dan stimulus perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dinilai perlu diperluas untuk kelas menengah.

EKONOMI | 2 Oktober 2022

Danone Indonesia Fokus Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial

Danone Indonesia fokus mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalams setiap tahap bisnisnya.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

Sandiaga Uno Minta ASEAN Tourism Forum 2023 Dimatangkan

Sandiaga Uno terkesima dengan inovasi layanan akomodasi kekinian di pinggiran Yogyakarta menjelang perhelatan ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

Arab Saudi Sediakan Ratusan Ribu Peluang Kerja bagi Warga Indonesia

Afriansyah Noor, mengatakan, Arab Saudi membuka kesempatan bagi 200.000 pekerja dari Indonesia untuk bekerja di negeri itu.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

KSP: Masih Banyak yang Salah Memahami Garis Kemiskinan Bank Dunia

Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari US$1,9 menjadi US$2,15 per kapita per hari.

EKONOMI | 1 Oktober 2022

BI dan Kemendag Gencarkan Penerapan SIAP QRIS di Mal

Dukung pemulihan ekonomi, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong penerapan SIAP QRIS di berbagai mal dan pusat perbelanjaan.

EKONOMI | 1 Oktober 2022


TAG POPULER

# Tragedi Kanjuruhan


# Lesti Kejora


# Pembantaian di Papua Barat


# Arema FC


# Raja Charles III


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kapolri dan Menpora Datangi Stadion Kanjuruhan

Kapolri dan Menpora Datangi Stadion Kanjuruhan

BOLA | 9 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings