Bisa Buat Wajib Pajak Tak Patuh, Core Tak Setuju Tax Amnesty Jilid II
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bisa Buat Wajib Pajak Tak Patuh, Core Tak Setuju Tax Amnesty Jilid II

Kamis, 20 Mei 2021 | 09:41 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Center of Reform of Economics (Core), Yusuf Rendy tidak setuju adanya wacana pengampunan pajak jilid II atau tax amnesty (TA), dan menilai hal ini bertolak belakang dengan komitmen pelaksanaan TA jilid I yang hanya akan dilakukan satu kali, serta bisa membuat wajib pajak (WP) tak patuh.

Pasalnya terdapat perubahan pola umum yakni tax amnesty seharusnya dilakukan satu kali, atau pun seharusnya dilakukan dengan jarak yang cukup jauh antara pelaksanaan TA I ke TA II.

"Dengan adanya wacana tax amnesty jilid II ini, tentu ini berbeda dengan pola umum selama ini, karena baru lima tahun lalu pemerintah baru melaksanakan program ini" tutur Rendy saat dihubungi, Rabu (19/5/2021).

Rendy mengatakan bahwa kebijakan TA seringkali dipergunakan sebagai salah satu bentuk dari reformasi pajak. Pasalnya melalui pelaksanaan program TA, pemerintah bisa membarui database perpajakan.

Menurutnya saat pelaksanaan TA I pemerintah berkomitmen bahwa kebijakan pengampunan pajak hanya akan dilakukan satu kali. Kala itu TA jilid I dilakukan melalui tiga periode.

Periode pertama tax amnesty berlangsung dari 28 Juni 2016 hingga 30 September 2016. Dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016. Kemudian periode ketiga dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017.

"Jadi memang wacana TA jilid II, ini bertolak belakang dengan semangat TA jilid I ketika itu," tutur Rendy.

Lebih lanjut, Rendy mengungkapkan jika rencana pelaksanaan TA II untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Maka menurut Yusuf pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan sebenarnya ini juga sudah dilakukan.

Kemudian jika pemerintah ingin mendorong pemasukan, bisa dilakukan dengan misalnya menaikkan tarif tertinggi dari PPh misalnya, atau menjalankan program multarif di PPN yang saat ini direncanakan pemerintah.

"Lagipula, belajar dari pengalaman TA jilid I, belum ada pengaruh signifikan ke penerimaan pajak, terutama dilihat dari tax ratio," katanya.

Disamping itu sisi keadilan wacana TA jilid II, tentu berpotensi mereduksi tujuan dari TA itu sendiri. Karena wajib pajak (WP) bisa berpikir tidak perlu disiplin dalam membayar atau melaporkan pajak, karena nanti ada TA jilid berikutnya.

"Masalah kepatuhan, betul bahwa setelah program TA jilid I, terjadi peningkatan rasio kepatuhan WP khususnya non-karyawan, tapi masalah kepatuhan ini masih bisa diusahakan oleh DJP melalui extra effort intensifikasi dari para fiskus," tegas Rendy.

Direktur Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan tax amnesty secara teori seharusnya hanya diberikan sekali seumur hidup.

"Kalau diberikan berulang kali maka tax amnesty akan kehilangan maknanya, dan pemerintah kehilangan wibawa dan kredibilitas," jelas Piter.

Menurutnya tax amnesty yang tadinya dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan justru akan membuat wajib pajak semakin tidak patuh.

"Saya meyakini teori ini. Oleh karena itu saya sangat tidak sependapat dengan rencana tax amnesty II," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ini Empat Tips Jitu Buat Menabung Jadi Mudah

Dengan menabung, masyarakat memiliki dana darurat yang bisa dipakai saat sedang dibutuhkan.

EKONOMI | 16 September 2021

Start-Up Jangan Tunggu Besar untuk Go Public

Bursa Efek Indonesia (BEI) terus menggodok revisi Peraturan BEI Nomor 1-A sebagai upaya mendorong startup untuk IPO.

EKONOMI | 16 September 2021

BRI Paling Aktif Saat IHSG Menguat 0,67%

BBRI turun 0,55%, ANTM melemah 3,21%, BBCA terangkat 0,08%, AGRO menguat 6,96%, dan ARTO naik 0,68%.

EKONOMI | 16 September 2021

BCA Diburu Asing Saat IHSG Melemah Ke Level 6,109,94

Harga BBCA naik 0,08%, BBRI melemah 0,55%, BUKA turun 1,72%, ASSA terangkat 7,19%, dan BMRI meningkat 0,41%.

EKONOMI | 16 September 2021

IHSG Melemah ke Level 6,109,94, Saham Dharma Samudera Untung 34,21%

Harga DSFI menguat 34,21%, TRUE naik 24,81%, KOTA meningkat 14,29%, ARKA melonjak 10,45%, dan MINA terangkat 10%.

EKONOMI | 16 September 2021

Salurkan KUR Rp 2,42 Miliar, OJK-LJK Jatim Dukung UMKM Bangkit dari Pandemi

OJK Regional 4 Jawa Timur bersama industri jasa keuangan berkomiten mendukung pemulihan ekonomi Jatim lewat penyaluran Kredit Usaha Rakayat (KUR).

EKONOMI | 16 September 2021

Kempupera Optimistis Bendungan Margatiga Selesai Akhir 2021

Bendungan Margatiga merupakan salah satu dari 13 bendungan yang akan diselesaikan 2021.

EKONOMI | 16 September 2021

AAEI: Investor Lokal Overestimate, IHSG Sulit Capai Level Tertinggi

Penasihat AAEI Edwin Sebayang memproyeksikan pada akhir 2021 tidak akan bisa mencapai level tertinggi yang pernah dicapai di level 6.600 poin.

EKONOMI | 16 September 2021

AAEI: Peningkatan Aksi Rights Issue Didorong Emiten Bank

Dari data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga September 2021, tercatat ada 22 perusahaan yang melakukan rights issue dengan total nilai Rp 109,73 triliun.

EKONOMI | 16 September 2021



TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Cristiano Ronaldo


# Kebakaran Lapas Tangerang


# Anies Baswedan


# Rimbun Air



TERKINI
Kementerian Kesehatan Berduka, Nakes Gabriella Tewas di Tangan KKB di Kiwirok, Papua

Kementerian Kesehatan Berduka, Nakes Gabriella Tewas di Tangan KKB di Kiwirok, Papua

NASIONAL | 3 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings