Reformasi Perpajakan, Pemerintah Pertimbangkan Integrasikan PPnBM ke PPN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Reformasi Perpajakan, Pemerintah Pertimbangkan Integrasikan PPnBM ke PPN

Jumat, 21 Mei 2021 | 12:31 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai bagian dari reformasi perpajakan, Pemerintah tengah mempertimbangkan adanya integrasi pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan cara mengenakan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap barang-barang tertentu.

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjalankan reformasi perpajakan di tahun 2022. Reformasi diarahkan untuk memperbarui sistem perpajakan agar sesuai dengan best-practice dan mampu mengantisipasi dinamika sosial ekonomi dan demografis dalam jangka menengah panjang. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan menyempurnakan pemungutan sekaligus mengurangi regresivitas PPN.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022, ada dua pokok perubahan ketentuan PPN yang sedang dipertimbangkan dan dikaji pemerintah. Keduanya adalah pengurangan fasilitas PPN serta implementasi PPN multitarif.

“Tujuan penerapan fasilitas PPN terutama untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi tertentu yang berprioritas dalam skala nasional, untuk mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkattkan daya saing,” tutur dokumen tersebut yang dikutip Jumat (21/5/2021).

Akan tetapi dalam praktiknya, pemerintah menilai pemberian fasilitas PPN dalam bentuk pembebasan justru dapat menjadi distorsi terhadap daya saing produk lokal. Selain itu terdapat indikasi yang menunjukkan fasilitas PPN justru tidak tepat sasaran dan mengikis basis pemajakan serta berpotensi mengurangi penerimaan pajak

Oleh karena itu, perluasan basis PPN dengan cara mengenakan PPN terhadap barang-barang yang selama ini mendapatkan fasilitas menjadi salah satu alternatif yang dapat diambil untuk membiayai APBN.

Meski fasilitas PPN dikurangi, pemerintah berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui penetapan tarif yang lebih rendah atau pemberian bantuan sosial (bansos) atau dana transfer.

Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimbangkan adanya integrasi pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan PPN dengan cara mengenakan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap barang-barang tertentu.

“Dengan perbaikan sistem PPN ini, ke depan diharapkan sistem PPN akan lebih sehat dan dapat menjadi sumber utama penerimaan pajak,” pernyataan dokumen tersebut

Dikonfirmasi terpisah, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa alasan adanya opsi untuk mempertimbangkan integrasi pengenaan PPnBM ke dalam PPN untuk menjamin efektivitas dan mempermudah administrasi.

Namun ia menegaskan rencana ini masih dalam pengkajian dan opsi yang dibahas oleh Kementerian Keuangan.

“Pada dasarnya opsi opsi ini masih dikaji, harapannya jika memungkinkan integrasi ini lebih menjamin efektivitas dan kesederhanaan administrasi,” tuturnya saat dihubungi Investor Daily, Jumat (21/5/2021).

Yustinus mengaku pemerintah belum memiliki klasifikasi barang mewah apa saja yang akan diintegrasikan ke PPN, karena saat ini masih terus dalam ranah pembahasan.

Sementara itu, terkait target pembahasan bersama Kemko Perekonomian, ia menyebut belum diagendakan, sebab saat ini Kementerian Keuangan masih harus memantapkan dulu secara konsep dan skemanya. Setelah itu nanti baru akan fasilitasi Kemko untuk melakukan diskusi bersama kementerian di bawah Kemko Perekonomian, agar ketika diimplementasikan semakin sempurna.

“Ini kita dudukkan dulu konsep dan skemanya lalu, kita diskusikan dengan stakeholder biar mendapatkan masukan,” jelasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

IHSG Melemah di Tengah Aksi Beli Asing Rp 700 M

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,15% ke 6.113,1 pada akhir perdagangan hari ini, Selasa (28/9/2021).

EKONOMI | 28 September 2021

Transformasi Digital, Jababeka Infrastruktur Gandeng Global Sukses Solusi

Jababeka dan Global Sukses Solusi akan membantu ribuan tenant industri yang berlokasi di kawasan tersebut, untuk melakukan transformasi digital bisnis.

EKONOMI | 28 September 2021

Pemerintah Akan Rehabilitasi Mangrove di Seluruh Tanah Air

Pemerintah akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh Tanah Air seluas 34.000 hektare.

EKONOMI | 28 September 2021

Sari Kresna Group Akuisisi Kartunindo Perkasa Abadi Rp 500 Miliar

Sari Kresna Group mengakuisisi PT Kartunindo Perkasa Abadi senilai Rp 500 miliar, sebagai strategi untuk memperkuat lini bisnis perseroan di sektor properti.

EKONOMI | 28 September 2021

Tata Ulang, Waskita Karya Tidak Lagi Garap Proyek Tol

PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan kembali fokus pada core bisnis konstruksi terutama infrastruktur air, perkeretaapian, dan bandara.

EKONOMI | 28 September 2021

Mobilitas Rumah Lantai Bertingkat Lebih Nyaman dengan Lift Orkanda

Penggunaan lift dinilai lebih efisien dan modern serta memudahkan mobilitas di dalam rumah.

EKONOMI | 28 September 2021

Kementerian PUPR Lanjutkan Modernisasi Jaringan Irigasi Rentang hingga 2024

Kementerian PUPR selain membangun jaringan irigasi baru juga terus merehabilitasi jaringan irigasi rentang yang telah ada hingga 2024.

EKONOMI | 28 September 2021

Gojek dan AMSI Gelar Penghargaan Karya Jurnalistik KPAB

Gojek dan AMSI gelar penghargaan untuk membangun semangat dan optimisme masyarakat di tengah pandemi melalui karya jurnalistik berkualitas.

EKONOMI | 28 September 2021

Bocah Buka Tuas Pintu Darurat, Citilink Jakarta-Batam Mendarat Darurat

Citilink membenarkan adanya penumpang anak-anak di seat row 11 dalam penerbangan Jakarta-Batam yang melepas penutup pelindung tuas pintu darurat.

EKONOMI | 28 September 2021

Kemenaker Usul Penerima Bantuan Subsidi Upah Diperluas

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengusulkan agar penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) diperluas.

EKONOMI | 28 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Pakar: Disesuaikan Level PPKM Wilayah, Aktivitas Masyarakat Harus Hati-hati

Pakar: Disesuaikan Level PPKM Wilayah, Aktivitas Masyarakat Harus Hati-hati

KESEHATAN | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings