Ombudsman Minta PLN Agar Perbaharui Meteran Listrik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ombudsman Minta PLN Agar Perbaharui Meteran Listrik

Jumat, 4 Juni 2021 | 11:45 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Yogyakarta, Beritasatu.comOmbudsman Republik Indonesia (RI) meminta pihak PT PLN Indonesia agar lakukan pembaruan alat meteran listrik untuk menghindari kesalahan hitung (data dari Kemdag tahun 2020 ada 14 JutaKWH meter listrik kadaluarsa).

Hal itu disampaikan anggota Ombudsman Hery Susanto dalam acara yang digelar PLN di Yogyakarta, Kamis (3/6/2021).

Selanjutnya, kata Hery, PLN harus mensosialisasi secara masif dari PT PLN jika ada kenaikan tarif listrik dan perubahan kebijakan terkait P3TL.

PLN, kata dia, hendaknya dilakukan sesuai azas-azas pelayanan publik sepertikepastian hukum, kesamaan hak, keprofesionalan, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan waktu, kemudahan dan keterjangkauan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik.

Hery meminta PLN agar pengelolaan keberatan terhadap P3TL harus dikelola dengan baik, berkualitas dan respons cepat, dan mengedepankan cara yang humanisdan kelima, keberatan atas penyelesaian kasus P3TL bisa dilakukan dengan pola mediasi.

Sementara itu, dalam pengelolaan kelistrikan, Hery Susanto dalam kesempatan yang sama menyampaikan saran perbaikan kepada PT PLN.

Pertama, PLN diminta untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kedua, transparansi dalam regulasi dan SOP PT PLN di unit pelayanan melalui websitenya.

Ketiga, meningkatkan pelayanan transmisi jaringan untuk mencegah pemadaman listrik. Keempat, sosialisasi ke publik untuk memperoleh kompensasi persyaratan dan mekanisme hak publik yang dirugikan atas pemakaian listrik.

Kelima, integrasi data masyarakat penerima subsidi kelistrikan dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

Keenam, evaluasi penyelesaian laporan tentang Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL) dengan melibatkan partisipasi publik dan kerja sama dengan para pihak terkait. Ketujuh, PT PLN tidak mendominasi dalam P2TL.

Ia mengatakan, tata cara pelaksaan P2TL di lapangan dan memberi penekanan bahwa aset bukan milik PLN yang menjadi temuan P2TL harus diambil oleh penyidik.

Penyambungan langsung dalam kondisi pemutusan sementara yang Alat Pembatas dan Pengukur (APP)
bersangkutan telah diambil petugas PLN (atau yang dibongkar rampung) ditetapkan sebagai penyalahgunaan mempengaruhi energi dan batas daya.

Tidak mengenakan sanksi/denda akan tetapi memberikan peringatan kepada Konsumen yang membantu levering (syarat penyerahan benda) menggunakan instalasi miliknya ke konsumen yang masih dalam proses P2TL perubahan jenisdan golongan pelanggaran pada pelanggaran golongan II, III , dan IV.

Ada pun perubahan pelayanan bagi pelanggan listrik yakni, pertama, memindahkan meter dalam satu persil, bukan lagi ditetapkan sebagai pelanggaran penyalahgunaan energi listrik, selama pemakaian energinya masih tetap terukur.

PT PLN akan memberikan sosialisasi bahwa hal tersebut harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi.

Kedua, pelanggan yang sudah dilakukan pemutusan sementara karena tunggakan rekening listrik lalu dengan sengaja menyambung kembali tanpa izin PLN, bukan lagi ditetapkan sebagai pelanggaran penyalahgunaan energi listrik, selama pemakaian energinya masih tetap terukur.

Ketiga, bahwa jawaban atas surat pengajuan keberatan, pelanggan memperoleh kepastian atas surat keberatan karena sudah ditetapkan waktu maksimal yang harus direspon oleh PLN, dari 30 hari kerja menjadi paling cepat maksimal 15 hari kerja.

Menurut Hery Susanto, PT PLN telah membangun tradisi baru yang aspiratif dan kolaboratif dalam korporasi BUMN kelistrikan itu.

Dimana dalam penyusunan Perdir perusahaan BUMN tersebut melibatkan secara langsung para pihak terkait dan masyarakat guna memberikan masukan dalam penyusunan regulasi PT PLN.

Regulasi itu tentunya berimplikasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di substansi kelistrikan."Kegiatan yang dilakukan PT PLN ini merupakan terobosan positif yang aspiratif dan kolaboratif dengan para pihak terkait khususnya elemen masyarakat. Ini harus diikuti oleh para penyelenggara pelayanan publik lainnya. Kami akan menyampaikan kepada kementerian/lembaga guna melakukan langkah tersebut," kata Hery Susanto.

Menurutnya Hery, peran yang berbeda antara masyarakat dengan Ombudsman RI bukanlah saling bertentangan, melainkan melengkapi satu sama lain dalam rangka pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang dapat menunjang terlaksananya fungsi, tugas dan kewenangan Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu tentunya berlaku juga bagi penyelenggara pelayanan publik khususnya PT PLN.

"Tanpa partisipasi masyaraka, dapat dipastikan bahwa pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan publik tidak akan maksimal sebagaimana harapan banyak kalangan.
Permasalahan pelayanan publik yang sering dilaporkan masyarakat ke Ombudsman dalam substansi kelistrikan yakni Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), kenaikan biaya tarif/ tagihan listrik, permohonan sambungan baru, kasus pungutan liar dan pemadaman listrik," pungkas Hery.

Hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya perwakilan dari Kementerian ESDM, Jajaran PT PLN dari pusat dan daerah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional(BPKN) RI, pimpinan YLKI dan perwakilan kalanganmasyarakat pegiat kelistrikan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


Aliansi Pelayaran Nasional, Strategi Menhub Atasi Hambatan Ekspor

Menhub menegaskan, Indonesia SEA bertujuan agar perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo untuk pangsa pasar luar negeri atau ekspor.

EKONOMI | 27 September 2021

Pelindo Gencarkan Sosialisasi Merger BUMN Pelabuhan

Keputusan penggabungan atau merger PT Pelindo I, II, III, dan IV disosialisasikan kepada berbagai perwakilan asosiasi dan instansi terkait pelabuhan.

EKONOMI | 27 September 2021

Bank Banten Apresiasi Rencana Pemisahan Perseroan dari BGD

Dengan Bank Banten menjadi BUMD baru, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan langsung menjadi pemegang saham penuh dan tidak lagi melalui PT BGD.

EKONOMI | 27 September 2021

Tiongkok Larang Cryptocurrency, CEO Indodax: Investor Tak Perlu Was-was

"Menurut saya, pengumuman Tiongkok ini hanya akan berdampak jangka pendek karena aksi market jual yang sifatnya memang hanya sementara," kata Oscar.

EKONOMI | 27 September 2021

Sektor Properti Cemerlang, Lippo Karawaci Yakin Target Prapenjualan Terpenuhi

Baru-baru ini Lippo Karawaci merevisi target pra-penjualan tahun 2021 menjadi Rp 4,2 triliun dari estimasi sebelumnya Rp 3,5 triliun.

EKONOMI | 27 September 2021

Menko Airlangga Ungkap Strategi Pulihkan Sektor Parekraf

Airlangga menegaskan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) juga mendapat dukungan dari pemerintah untuk bisa pulih.

EKONOMI | 27 September 2021

JP Morgan Tawarkan Saham Bukalapak US$ 50 Juta Pakai Skema ADS

JP Morgan Chase Bank N.A. menawarkan saham PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) melalui skema American Depositary Share (ADS) senilai US$ 50 juta.

EKONOMI | 27 September 2021

Funsnap Luncurkan Stabilizer Capture untuk Ponsel Cerdas

Hanya butuh waktu satu detik untuk melipat dan memasukkannya ke dalam tas saku.

EKONOMI | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Piala Sudirman 2021: Indonesia Tundukkan Kanada 3-2

Piala Sudirman 2021: Indonesia Tundukkan Kanada 3-2

OLAHRAGA | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings