Ekonom: Sembako Kena Pajak, Daya Beli Akan Tertekan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ekonom: Sembako Kena Pajak, Daya Beli Akan Tertekan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 14:19 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core), Yusuf Rendy Manilet mengatakan apabila nanti kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) barang kebutuhan pokok diterapkan, besar kemungkinannya penjualan akan melakukan penyesuaian harga untuk barang yang mereka jual. Padahal, inflasi bahan makanan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam komponen inflasi umum.

“Jika ini terjadi dan di saat yang bersamaan tidak ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah, maka hal ini akan bermuara pada tertekannya daya beli masyarakat, apalagi jika pengenaan PPN ini dilakukan secara serentak,” kaya Yusuf Rendy saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (12/6/2021).

Dikatakan Rendy, pemerintah memang perlu melanjutkan reformasi perpajakan, termasuk didalamnya reformasi PPN. Tapi substansi pembahasannya harus lebih difokuskan ke berapa kenaikan tarif PPN-nya dan/atau apakah akan mengenakan skema single tarif atau multitarif, bukan ke pembahasan pengenaan PPN ke barang-barang yang sifatnya basic needs seperti sembako dan juga jasa pendidikan.

“Kalau berbicara sektor PPN-nya sendiri, saya kira diskusinya lebih kepada apakah skemamya tetap single tarif atau multitarif, lalu jika multitarif berapa tarif tertingginya dan dikenakan untuk barang dan jasa apa saja. Sementara dari pos lain, rencana perubahan tarif tertinggi dalam PPh, bisa dilanjutkan. Pemerintah juga bisa fokus dalam transisi perpindahan rezim pajak dari worldwide ke teritorial. Kebijakan apa yang diperlukan agar rezim pajak ini berhasil, inilah yang perlu dikaji lebih lanjut,” kata Rendy.

Ketua Pengurus Harian Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga menilai PPN untuk kebutuhan pokok tidak pantas diterapkan, apalagi untuk kelas menengah ke bawah.

"Kalau tarif PPN-nya 1% pun, saya rasa itu tidak layak diterapkan,” tegas Tulus Abadi dalam acara diskusi “Publik Teriak, Sembako Dipajak”, Sabtu (12/6/2021).

Dikatakan Tulus, pemerintah seharusnya lebih kreatif lagi dalam menggali pendapatan dana APBN, bukan dengan cara memungut pajak dari sembako. Menurutnya, pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan. Dengan menaikkan cukai rokok, menurut Tulus, potensinya bisa mencapai lebih dari Rp 200 triliun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ekosistem Pembayaran Digital Perkuat Point of Sales

POS Bayarind dilengkapi kemampuan mengirim dan mencetak struk yang terhubung dengan berbagai platform lain, seperti sosial media.

EKONOMI | 12 Juni 2021

BRI Gandeng Chatat.ID Edukasi Pencatatan Keuangan Digital

Chatat.ID memberikan materi-materi tentang pentingnya pencatatan keuangan yang baik bagi UMKM.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Kenaikan Utang PLN Berbanding Lurus dengan Jumlah Aset

Pinjaman tersebut wajar karena digunakan untuk kegiatan produktif.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Selain Beras, Sembako Ini Juga akan Dikenakan PPN

Mulai dari jagung, garam, telur, daging, sayur dan buah hingga aneka bumbu dapur.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Ini Daftar Kegiatan dan Jenis Pendidikan yang Akan Dikenakan PPN

Jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN jika revisi KUP disahkan.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Pengenaan PPN Jasa Pendidikan Ancam Upaya Majukan SDM

Rencana PPN bertentangan dengan upaya memulihkan dampak pandemi pada sektor pendidikan.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Selain Sektor Pendidikan, Ini Daftar Jenis Jasa yang Juga Akan Dikenakan PPN

Pemerintah keluarkan 11 jenis jasa yang sebelumnya tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Sejak Awal Tahun, Obligasi dan Sukuk di BEI Rp 37,4 Triliun

Sepanjang tahun 2021 ada 33 emisi dari 27 emiten senilai Rp 37,43 triliun.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Perusahaan Perantara Transaksi Kripto Zipmex Tertarik IPO di BEI

Selain di Indoneia, Zipmex juga memiliki rencana menjadi tercatat di Bursa Nasdaq, Amerika Serikat dan Bursa Hong Kong.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Sepekan Transaksi, Kapitalisasi Bursa Bertambah Rp 33 Triliun

Peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian bursa sebesar 23,4% menjadi 24,161 miliar saham.

EKONOMI | 12 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS