Pedagang Pasar Terheran-heran dengan Wacana PPN Sembako
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pedagang Pasar Terheran-heran dengan Wacana PPN Sembako

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:37 WIB
Oleh : Herman / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ferry Juliantono heran dengan wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako.

Padahal, saat ini masyarakat masih berjuang untuk kembali pulih setelah ekonominya dihantam pandemi Covid-19.

“Kok kepikiran mengeluarkan sembako dalam daftar barang yang tidak dikenakan PPN dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, apalagi rakyat juga sedang bertahan dengan segala caranya,” kata Ferry Juliantono dalam acara diskusi Publik Teriak, Sembako Dipajak, Sabtu (12/6/2021).

Dikatakan Ferry, saat ini APPSI sebetulnya sedang mencari jalan untuk bisa memanfaatkan gudang milik koperasi unit desa sebagai tempat menyediakan barang-barang kebutuhan pokok.

Harapannya, pelaku usaha bisa menjual ke warung, toko atau pedagang pasar dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau untuk menghilangkan distorsi rantai distribusi.

“Di saat kita sedang mencoba menghilangkan distorsi rantai distribusi ini, tiba-tiba pemerintah mau mengenakan PPN sembako yang nanti distorsi harganya muncul, kemudian pemerintah tidak bisa mengendalikan itu seperti persoalan daging,” ujarnya.

Ferry berkesimpulan, pemerintah saat ini dalam kondisi bokek, sehingga kemudian mengambil langkah yang justru akan menyulitkan rakyat. Seharusnya pemerintah memikirkan cara lain, misalkan merumuskan objek cukai baru yang bisa dikenakan cukai.

“Harusnya dalam situasi seperti sekarang, ide ini (PPN sembako) belakangan lah. Apalagi sekarang ini ada ketidakpercayaan dalam proses pengambil keputusan rancangan undang-undang. Datang usulan pemerintah ke DPR, secara ekspres diambil keputusan. Jadi menurut kami untuk sembako tetap harus dibuat pengecualian. Kita takut pengenaan multitarif itu bias. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), awalnya untuk 1.500 cc, kemudian setelah berjalan bisa di atas 1.500 cc. Di tengah jalan suka ada yang nyelonong,” kata Ferry.

Seperti diketahui, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dalam daftar jenis barang yang tidak dikenakan PPN.

Barang tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ACP Bidik Pasar Properti di Koridor Timur Jakarta

Adhi Commuter Properti (ACP) memacu pembangunan LRT City Cibubur, kawasan hunian yang terintegrasi dengan Stasiun LRT Harjamukti.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Kempupera Gandeng Mandiri Salurkan Dana Bedah Rumah di Samosir

Total anggaran yang disalurkan untuk pelaksanaan program bedah rumah di Kabupaten Samosir mencapai Rp 8 miliar.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Stafsus Menkeu: PPN Sembako Tidak untuk Tambah Penerimaan Pajak

Sebaliknya, aturan ini disusun justru untuk mencapai keadilan pajak.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Proses Transisi Blok Rokan Harus Diselesaikan Secara Tuntas

Pada 9 Agustus 2021 nanti, blok migas terbesar kedua di Indonesia itu akan diserahterimakan kepada PT Pertamina (Persero).

EKONOMI | 12 Juni 2021

Ekonom: Sembako Kena Pajak, Daya Beli Akan Tertekan

Bahan kebutuhan pokok merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam komponen inflasi.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Ekosistem Pembayaran Digital Perkuat Point of Sales

POS Bayarind dilengkapi kemampuan mengirim dan mencetak struk yang terhubung dengan berbagai platform lain, seperti sosial media.

EKONOMI | 12 Juni 2021

BRI Gandeng Chatat.ID Edukasi Pencatatan Keuangan Digital

Chatat.ID memberikan materi-materi tentang pentingnya pencatatan keuangan yang baik bagi UMKM.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Kenaikan Utang PLN Berbanding Lurus dengan Jumlah Aset

Pinjaman tersebut wajar karena digunakan untuk kegiatan produktif.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Selain Beras, Sembako Ini Juga akan Dikenakan PPN

Mulai dari jagung, garam, telur, daging, sayur dan buah hingga aneka bumbu dapur.

EKONOMI | 12 Juni 2021

Ini Daftar Kegiatan dan Jenis Pendidikan yang Akan Dikenakan PPN

Jasa pendidikan akan segera dikenakan PPN jika revisi KUP disahkan.

EKONOMI | 12 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS