Ditjen Pajak Beberkan 4 Latar Belakang Perluasan Objek PPN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ditjen Pajak Beberkan 4 Latar Belakang Perluasan Objek PPN

Senin, 14 Juni 2021 | 14:09 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu), Neilmaldrin Noor, membeberkan empat faktor yang melatarbelakangi munculnya rencana memperluas objek pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok atau sembako dan jasa kena pajak.

Adapun rencana pengenaan PPN pada sembako tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pertama telah terjadinya distorsi ekonomi, karena adanya tax incidence sehingga harga produk dalam negeri tidak dapat bersaing produk impor. Apalagi pemungutan pajak selama ini dinilainya tidak efisien, pemberian fasilitas memerlukan SKB dan SKTD yang menimbulkan biaya administrasi.

“Perubahan ketentuan di dalam PPN ini, kami mempertimbangkan untuk melakukan perluasan basis pengenaan PPN dan menciptakan sistem pemungutan PPN yang lebih efisien, ya tadi ada administrasinya, dengan pengecualian-pengecualian,” tuturnya dalam konferensi pers, Senin (14/6/2021).

Kedua, Ditjen Pajak menilai selama ini pengecualian PPN yang berlaku tidak mencerminkan rasa keadilan, karena atas objek pajak yang sama dikonsumsi oleh golongan penghasilan yang berbeda, tetapi sama-sama dikecualikan dari pengenaan PPN. Padahal selama masa pandemi Covid-19 golongan menengah tertekan lebih dalam.

Selain itu, perluasan objek PPN pada dasarnya mempertimbangkan prinsip ability to pay atau kemampuan membayar pajak para wajib pajak atas barang/jasa yang dikonsumsi.

“Maka harus ada pembeda antara kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum, dengan kebutuhan pokok yang tergolong premium. Karena penghasilan yang mengonsumsinya berbeda-beda. Jadi untuk keadilan,” ujar Neilmaldrin.

Kendati begitu, Neil belum dapat memerinci sembako premier jenis apa saja yang akan masuk dalam daftar pengenaan PPN. Namun dia mencontohkan untuk daging wagyu yang dijual ekslusif di pasar modern akan dikenakan PPN. Sementara itu, untuk daging sapi yang dijual di pasar tradisional akan tetap bebas PPN.

Wacana
Tak hanya itu, ia menegaskan adanya wacana perluasan objek PPN tentunya tidak akan mencederai ekonomi masyarakat kelas menengah bawah.

Dikatakan, faktor ketiga apabila dibandingkan negara-negara lain tarif PPN Indonesia termasuk relatif rendah.

“Rata-rata tarif PPN negara OECD mencapai 19 persen sedangkan negara BRICS sebesar 17 persen,” tuturnya.

Bahkan telah terjadi pergeseran kondisi pengenaan perpajakan PPN secara global dalam beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh beberapa hal, yakni tingginya belanja perpajakan yang menjadi perhatian berbagai negara.

Tak hanya itu, Neil menyebut beberapa negara menggunakan PPN sebagai salah satu instrumen dalam rangka merespons pandemi Covid-19 dan mengoptimalkan penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan banyak kebutuhan pendanaan dan penanganan Covid-19 di masing masing negara.

“Kemudian juga tarif standar PPN di 127 negara yaitu sekitar 15,4 persen dan juga banyak negara yang kemudian meninjau ulang tarif PPN dalam rangka menjaga prinsip netralitas,” tuturnya.

Terakhir terkait C eficiency PPN Indonesia baru 0,6 persen atau 60 persen dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini lebih rendah dibandingkan negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam sudah lebih tinggi mencapai 80 persen.

“Dari berbagai hal yang tadi saya sampaikan dan ini menjadi bahan diskusi oleh pemerintah untuk melihat apakah kita bangsa Indonesia ini bisa menggunakan salah satu opsi sebagai PPN sebagai salah satu respons untuk menghadapi situasi yang ada saat ini. Apalagi penerimaan pajak dari PPN cukup dominan kurang lebih sekitar 42p dari total penerimaan kita,” tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Indonesia Tidak Ikut Langkah Tiongkok Larang Perdagangan Kripto

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menegaskan, Indonesia tidak akan melarang perdaganan kripto, namun akan memperketat regulasinya.

EKONOMI | 24 September 2021

Menaker Luncurkan Program Pemagangan di Lima Destinasi Wisata Super Prioritas

Ida Fauziyah, melakukan kick off pemagangan lima destinasi wisata super Prioritas di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara.

EKONOMI | 24 September 2021

Pegadaian Boyong Penghargaan Best TJSL 2021

Pegadaian meraih penghargaan untuk kategori Best TJSL 2021 with Outstanding Partners Capacity and Capabilities Development Program, kategori financial services.

EKONOMI | 24 September 2021

Ilham Habibie dan Cyril Noerhadi Jadi Komisaris Melchor Group

Melchor Group sambut Ilham Habibie, Cyril Noerhadi, Markus Permadi, dan JB Kendarto sebagai komisaris perseroan.

EKONOMI | 24 September 2021

PTPP Diganjar Penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Konsisten jalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), PTPP diganjar penghargaan Indonesia TJSL Awards 2021.

EKONOMI | 24 September 2021

Gunakan Teknologi GSM-R, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Ngebut 350 Km/Jam

"Teknologi GSM-R sudah terbukti dari sisi keselamatan dan dioperasikan banyak operator kereta cepat di dunia," kata Indra.

EKONOMI | 24 September 2021

Bendungan Sukamahi Disiapkan Dukung Ekowisata Kawasan Puncak

Kementerian PUPR berencana mendorong pengembangan ecotourism park atau taman ekowisata kawasan Puncak, melalui pembangunan bendungan Sukamahi.

EKONOMI | 24 September 2021

Koin Kripto Bakecoin Fasilitasi Jual Beli Produk NFT dari Berbagai Karya Seni

Bakecoin adalah keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang terinspirasi dari komunitas NFT yang sepenuhnya diimplementasikan sebagai salah satu utilitas inti.

EKONOMI | 24 September 2021

Supaya Dapat Dukungan Pendanaan, BI Minta UMKM Lakukan Ini

UMKM diharapkan meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan, serta mmemanfaatkan teknologi digital untuk mendapatkan akses pembiayaan.

EKONOMI | 24 September 2021

OJK: Pinjol Ilegal Gerus Kepercayaan kepada Sektor Jasa Keuangan

Menurut OJK maraknya layanan keuangan ilegal seperti pinjol ilegal sangat berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

EKONOMI | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Setelah Diperiksa, Azis Syamsuddin Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan KPK

Setelah Diperiksa, Azis Syamsuddin Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan KPK

NASIONAL | 23 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings