Industri Sawit Mampu Angkat Nilai Tambah Ekonomi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Industri Sawit Mampu Angkat Nilai Tambah Ekonomi

Senin, 14 Juni 2021 | 16:37 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Meskipun beberapa pihak menggugat keberadaan sawit yang dinilai mengancam kelestarian alam, pemerintah tetap berdiri menjaga agar komoditas unggulan ini berada pada rel ideal, selaras dengan alam juga mampu mengungkit nilai tambah ekonomi.

Pemerintah melakukan banyak hal terkait pengembangan industri sawit. Mulai dari penerapan standardisasi tentang lingkungan dan perkebunan, merangsang investasi hilirisasi sawit, bantuan petani, kemudahan investasi, hingga melakoni diplomasi perdagangan di dunia internasional.

Terkait investasi, sebagaimana diungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, sektor sawit merupakan salah satu sektor prioritas dari BKPM (sebelum jadi Kementerian Investasi), khususnya untuk menggenjot produksi energi baru dan terbarukan (EBT).

“Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas potensial yang dapat mendukung program tersebut melalui biodiesel, terutama setelah pemerintah meluncurkan program mandatori biodiesel 30% (B30) pada Januari 2020 dan target produksi biodiesel 100% [B100] di 2021,” ungkaP Bahlil melalui keterangan tertulis yang diterima Senin (14/6/2021).

Bahlil mengungkapkan arah pengembangan industri sawit adalah pemberdayaan di hulu dan penguatan di hilir. Selain itu, lanjutnya, pengembangan sawit juga diarahkan menggunakan konsep pengembangan industri sawit berkelanjutan
Melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5/2021, tegas Bahlil, seluruh perizinan investasi diterbitkan oleh Lembaga OSS sehingga akan memberikan kepastian, kemudahan, dan kecepatan bagi investor, termasuk investor yang bergerak di komoditas dan industri kelapa sawit.

Dari sisi regulasi investasi pun para pengusaha sawit terlindungi dengan berbagai kebijakan. “Perlu diperhatikan juga, terdapat batasan luasan minimum dan maksimum bagi perkebunan kelapa sawit. Melalui PP Nomor 26/2021, ketentuan luasan bagi perkebunan kelapa sawit yaitu minimum 6.000 hektare dan maksimum 100 ribu hektare. Selain itu, perusahaan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dari lahan tersebut,” tukas Bahlil.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengutarakan bahwa komitmen pemerintah memajukan sektor sawit terus berlangsung.

Semisal, katanya, untuk petani, pemerintah akan melakukan pemberdayaan dan pendampingan dengan menyediakan akses untuk mendanai sertifikasi ISPO yang akan diwajibkan bagi petani dalam lima tahun ke depan.

Selain itu, pemerintah akan menyediakan dana untuk program peremajaan perkebunan yang telah dicanangkan di Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.

Peremajaan sawit rakyat (PSR) menjadi salah satu program strategis dalam penanganan pemulihan ekonomi nasional yang akan dilaksanakan melalui kerja sama antara pelaku usaha dan pemerintah.

"Kami berharap, sebagian besar memahami upaya pemerintah untuk mendukung industri kelapa sawit secara berkelanjutan. Mari kita gabungkan upaya pengembangan dengan merangkul sisi lingkungan, sosial tanpa melumpuhkan finansial untuk mencapai tujuan ini," terang Airlangga.

Sementara itu, Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Edi Wibowo, mengatakan, untuk mendukung petani swadaya, solusi Pemerintah salah satunya melalui program penanaman kembali sawit rakyat besar-besaran yang bertujuan untuk membantu petani swadaya, memperbaharui perkebunan kelapa sawitnya dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal. Untuk memperoleh dukungan tersebut, petani harus memiliki legalitas yang jelas.

“Petani sawit rakyat juga akan diberikan sarana dan prasarana mendapat dukungan subsidi pendanaan melalui penggunaan dana BPDP-KS. Dana bantuan tersebut yang diatur melalui Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Kementan Nomor 144/Kpts/OT.050/4/2020 tentang pendanaan sarana dan prasarana petani sawit rakyat menggunakan dana subsidi BPDPKS,” ungkap Edi.

Selain hal di atas, pemerintah juga berupaya mempertahankan komitmen yang telah disepakati dalam kerangka kerja sama Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership (IE-CEPA) akhirnya sejalan dengan hasil referendum Swiss yang telah dilaksanakan pada 7 Maret 2021.

Skema perjanjian perdagangan komprehensif IE-CEPA dinilai berpeluang untuk lebih meningkatkan akses pasar bagi produk industri Indonesia, termasuk produk sawit dan turunannya. Melihat kerja ekstra pemerintah memperjuangkan komoditas sawit tentunya bukanlah hal yang mengherankan manakala mengacu data terkait kontribusi sawit.

Industri sawit nasional telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia melalui perolehan devisa negara melalui ekspor crude palm oil (CPO) dan produk-produk turunannya.

Selain itu juga bagi penerimaan negara dalam bentuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bisa mencapai Rp 14 triliun hingga Rp 20 triliun per tahun.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Awal Pekan, FREN dan BBRI Jadi Saham Paling Aktif

Saham PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) ditransaksikan hingga 3,8 miliar saham pada perdagangan Senin (14/6/2021).

EKONOMI | 14 Juni 2021

Saham BBRI Jadi Favorit Asing Hari Ini

Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) jadi favorit investor asing setelah dikoleksi sebanyak Rp 256,6 miliar, pada perdagangan Senin (14/6/2021).

EKONOMI | 14 Juni 2021

Kasus Covid-19 Meningkat, Sejumlah Kadin Provinsi Ingin Munas Ditunda

Selain kasus Covid-19 yang melonjak, fasilitas di Kendari juga terbatas.

EKONOMI | 14 Juni 2021

IHSG Ditutup Zona Merah, Saham SCNP Kokoh di Puncak Top Gainers

Saham PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk (SCNP) menduduki puncak top gainers, pada perdagangan Senin (14/6/2021), setelah harganya melesat 25,00%.

EKONOMI | 14 Juni 2021

Bank Mandiri Taspen Relokasi Kantor Pusat ke Graha Mantap

Bank Mantap optimistis keberadaan kantor pusat akan dapat meningkatkan motivasi SDM.

EKONOMI | 14 Juni 2021

Dukung Tranformasi Digital, Anthoni Salim dan DCI Bangun Data Center di Karawang

Gedung ini memiliki 10 lantai dengan enam lantai di antaranya ruang data dengan total kapasitas 3.000 rack serta kapasitas total daya listrik 15 megawatt (MW).

EKONOMI | 14 Juni 2021

ERAA Tambah Modal Anak Usaha Rp 79,98 Miliar

Aksi korporasi ini dilakukan untuk efisiensi bisnis dan kepemilikan saham di dalam grup perseroan.

EKONOMI | 14 Juni 2021

Mendagri Prihatin Serapan APBD Masih di Bawah 30%

Data Kemdagri per 11 Juni 2021, realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota seindonesia baru mencapai 24,41%.

EKONOMI | 14 Juni 2021

Bahlil Sebut UMKM Belum Mendapat Support Optimal

Bahlil menegaskan, pemerintah akan mengupayakan jumlah porsi kredit untuk UMKM mencapai 30% di tahun 2024.

EKONOMI | 14 Juni 2021

Ditjen Pajak Beberkan 4 Latar Belakang Perluasan Objek PPN

Faktor ketiga apabila dibandingkan negara-negara lain tarif PPN Indonesia termasuk relatif rendah.

EKONOMI | 14 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS