Halal Institute Minta Pemerintah Realisasikan Sertifikasi Halal Nol Rupiah bagi UMKM
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Halal Institute Minta Pemerintah Realisasikan Sertifikasi Halal Nol Rupiah bagi UMKM

Rabu, 16 Juni 2021 | 21:12 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Sertifikasi halal menjadi harapan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas. Karena itu pemerintah segera memberikan fasilitas sertifikasi halal berbiaya nol rupiah bagi pelaku UMKM.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pengurus Halal Institute Andy Soebjakto Molanggato di Jakarta, Rabu (16/6/2021).

Ia mengatakan, fasilitas sertifikasi halal nol rupiah bagi UMK ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI yang terbit pada 3 Juni 2021.

PMK ini merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada 17 Oktober 2019.

Andy mengatakan, tarif sertifikasi halal nol rupiah bagi pelaku UMK ini berlaku untuk layanan sertifikasi halal, perpanjangan sertifikasi halal dan penambahan varian atau jenis produk bagi pelaku UMK.

“Kebijakan baru ini dapat dikatakan sangat mendukung, membantu, dan memfasilitasi pelaku UMK. Jadi tudingan beberapa kalangan selama ini yang menilai pewajiban sertifikasi halal akan semakin menyulitkan pelaku UMK, jelas tidak terbukti,” kata Andy.

Meskipun begitu, lanjut Andy, jika mencermati frasa “dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara” seperti termaktub dalam PMK tersebut, maka itu artinya tidak semua pelaku UMKM langsung dapat menikmati fasilitas ini.

Kemampuan keuangan negara di sini, kata dia, bukan hanya APBN, tetapi juga dapat berasal dari APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, dana kemitraan, hibah pemerintah, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Andy dapat memahami bahwa untuk memberikan fasilitas sertifikasi nol rupiah bagi UMK bukan persoalan mudah bagi negara.Mengingat jumlah pelaku UMK di Indonesia cukup banyak, mendominasi pelaku usaha yang ada.

Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018-2019 menunjukkan jumlah UMK tercatat 65.400.031 unit atau sekitar 99,89% dari total pelaku usaha di Indonesia dapat lebih tinggi lagi setelah kriteria PP Nomor 7 Tahun 2021 diterapkan.

Sedangkan jumlah pelaku usaha menengah sebesar 65.465 unit (dapat lebih kecil berdasar PP Nomor 7 Tahun 2021), dan pelaku usaha besar 5.637 unit usaha. Dengan demikian, pasar sertifikasi halal reguler adalah sebesar-besarnya 70.000 unit usaha. Sedangkan 65 juta unit usaha mendapatkan fasilitas nol rupiah.

“Bagaimana melaksanakan fasilitasi untuk 65 juta unit usaha ini dengan kemampuan keuangan negara yang ada? Nampaknya, pelaku UMKM harus rajin-rajin menuntut haknya untuk mendapatkan fasilitas layanan sertifikasi halal nol rupiah,” lanjut Andy.

Sementara di sisi lain, mengacu pada PMK Nomor 57/PMK.05/2021 pelaku usaha besar hanya terkena tarif ringan yang flat untuk mengurus kewajiban sertifikasi halal ini.

Pelaku usaha besar dengan omzet minimal Rp 50 miliar per tahun dapat dikenai biaya paling besar 150% dari tarif maksimal, yakni Rp 7.500.000.

Perusahaan semacam aqua dan indofood misalnya, maksimal dikenai tarif sebesar itu, terkecuali ada penambahan varian atau jenis produk. Perusahaan kelas menengah dengan omzet Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar dikenai tarif beberapa juta lebih murah dari tarif tertinggi.

“Dengan jumlah pelaku usaha menengah dan besar yang jauh lebih sedikit dan tariff sertifikasi flat, darimana negara memaksimalkan kemampuan keuangannya untuk memenuhi tuntutan pelaku UMK ? Dengan gambaran situasi seperti ini, sertifkasi halal lebih memberatkan negara dibanding memberatkan pelaku UMK,” jelasnya.

Menurut Andy, situasi seperti ini dapat menjadi bom waktu bila tidak dikelola dengan baik, sementara pemerintah terikat pada kewajiban melaksanakan UU JPH dan UU Cipta Kerja.

Lebih lanjut Andy mengatakan jika mengacu pada kebijakan pemerintah untuk mendorong proses upscaling pelaku UMK agar dapat naik kelas, salah satunya melalui sertifikasi halal, maka pemerintah, cq BPJPH, wajib memaksimalkan kemampuannya memberikan fasilitas bagi UMK dalam kerangka upscaling, bukan dalam kerangka sebatas perlindungan dan belas kasih negara. UMK yang naik kelas pada gilirannya akan menuju sertifikasi reguler, dengan demikian beban pemerintah juga akan semakin berkurang. "Kesemuanya hanya dapat dikerjakan jika seluruh stakeholder konsisten dengan kerangka ini," kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hensel Davest Optimistis Kinerja 2021 Meningkat

Sumber pendapatan perseroan saat ini masih disumbang oleh pembayaran online melalui aplikasi Davestpay.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Dikebut

Seksi I Cileunyi - Rancakalong sepanjang 11,45 km konstruksinya telah mencapai 77,42% dengan progres lahan 98,6%.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Harga Bitcoin Naik Kembali ke Level US$ 40.000

Elon Musk memberikan pernyataan positif yang mendukung inovasi ramah lingkungan dari mining Bitcoin

EKONOMI | 16 Juni 2021

Jakarta Garden City Dukung Vaksinasi Covid-19

Pengembang township Jakarta Garden City, menggelar vaksinasi massal di perumahan JGC, Jakarta, Timur.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Ramadan 2021,Pembiayaan Home Credit Melonjak 3,5 Kali Lipat

Jumlah pelanggan yang menggunakan fasilitas pembiayaan Home Credit pada periode Ramadan tahun ini juga naik 2,5 kali lipat.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Gandeng Pluang, UOB Asset Management Terbitkan Dua Produk Reksa Dana

Kedua produk ini dipasarkan eksklusif di platform digital Pluang.

EKONOMI | 16 Juni 2021

IHSG Turun, BBRI dan FREN Paling Aktif Ditransaksikan

Harga saham BBRI tergerus 5,20%, ARTI naik 8,32%, MLPL meningkat 14,81%, MDKA naik 0,69% dab ADRO terangkat 0,69%.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Holding Optimalkan BUMN UMi, Lahirkan "Raksasa" Bisnis Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Dia menyampaikan bahwa penggabungan ini akan membuat pasar pembiayaan mikro oleh perusahaan milik pemerintah semakin kuat.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Merck Bagi Dividen Rp 54,656 Miliar

PT Merck Tbk (MERK) sepakat membagikan final dividen sebesar Rp 122 per saham.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Di Tengah Pandemi, Generali Indonesia Bukukan Rekor Laba

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp 263,6 miliar atau naik mencapai 145% dibanding tahun 2019.

EKONOMI | 16 Juni 2021


TAG POPULER

# IHSG


# Akidi Tio


# UMKM


# Greysia Polii


# Pesawat Kepresidenan



TERKINI

NTB Kekurangan Dokter Spesialis dan Alami Kelangkaan Oksigen

KESEHATAN | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS