Bank Dituntut Salurkan KPR Subsidi Tepat Sasaran
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bank Dituntut Salurkan KPR Subsidi Tepat Sasaran

Rabu, 16 Juni 2021 | 22:08 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) menerbitkan bantuan pembiayaan perumahan Tahun Anggaran (TA) 2021 yang terdiri dari empat program.

Adapun keempat program tersebut, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Rinciannya, alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp630 miliar, BP2BT 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun.

Pada TA 2020 realisasi bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 109.253 unit senilai Rp11,23 triliun, SSB 90.362 unit senilai Rp118,4 miliar, SBUM 130.184 unit senilai Rp526,37 miliar dan BP2BT 1.357 unit senilai Rp53,86 miliar. Anggaran FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dimulai.

Untuk mencapai target itu, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kempupera telah menggandeng 40 bank pelaksana kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP.

Selain itu, bank penerbit KPR Bersubsidi dituntut untuk berperan aktif dalam mengawal pemenuhan kualitas hunian bersubsidi yang dibangun oleh pengembang. Tidak hanya itu, perbankan juga dituntut untuk berperan dalam melakukan proses seleksi terhadap calon debitur penerima KPR Bersubsidi.

Kewajiban bank penyalur KPR Subsidi untuk melakukan monitoring terhadap calon debitur serta produk rumah bersubsidi itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah bagi MBR.

Aturan itu mewajibkan bank untuk melakukan verifikasi serta bertanggung jawab terhadap ketepatan kelompok sasaran KPR Sejahtera secara legal formal. Sejatinya, Pemerintah ingin agar hunian bersubsidi yang didanai oleh anggaran negara dapat dinikmati oleh masyarakat secara tepat.

Ketepatan sasaran penerima KPR Bersubsidi adalah sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni memenuhi semua persyaratan dan kriteria MBR penerima KPR Bersubsidi sesuai peraturan yang berlaku.

Kesesuaian harga jual rumah yang didanai oleh KPR Bersubsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemanfaatan rumah oleh pemilik sebagai hunian atau tempat tinggal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kempupera, Eko D Heripoerwanto, mengatakan pemerintah selalu mengingatkan perbankan penyalur KPR agar selalu memperhatikan ketepatan sasaran penerima KPR bersubsidi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain itu perbankan sebelum melakukan akad kredit diminta juga memperhatikan hal yang berkaitan dengan ketersediaan air minum, jaringan listrik dan utilitas di perumahan yang dibangun para pengembang.

Menurut Eko, masih ditemukan perumahan yang belum punya aliran listrik, air bersih, jauh dari angkutan umum, dan lain-lain.

"Perlu disadari bahwa itu bukan tanggungjawab Kempupera tetapi pemerintah daerah. Pengembang harus komunikasi dengan Pemda-nya," kata Eko dalam webinar Forwapera bertema "Optimalisasi Dukungan Bank Pelaksana demi Menjamin KPR Subsidi yang Lebih Tepat Sasaran”, Selasa (15/6/2021).


Eko menyebutkan, hasil temuan BPK, BPKP, dan Itjen Kempupera ditemukan beberapa hal. Diantaranya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai tata ruang atau perizinan, keterlambatan penyaluran SBUM oleh bank pelaksana, keterlambatan penyetoran dana bergulir dan tarif dana FLPP oleh bank pelaksana, bahkan terjadi dua rumah KPR subsidi digabung menjadi satu rumah.

“Terkait dengan masih adanya rumah bersubsidi yang diperjualbelikan atau disewakan sebelum 5 tahun, perbankan semestinya juga bisa lebih menyosialisasikan tentang syarat huni rumah bersubsidi kepada calon debitur MBR,” jelasnya.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengakui ketepatan sasaran dari pemenuhan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi PR pemerintah. Ketepatan sasaran yang dimaksud tidak hanya terkait sasaran penerima atau MBR saja, tetapi juga menyangkut kualitas rumah bersubsidi yang dibangun pengembang.

Di sinilah, menurut Arief, perlu peran pemerintah sebagai regulator dalam mengembangkan sistem besar untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih baik. Dalam rangka itu, PPDPP menyebut telah memberikan kontribusi dengan mengembangkan sistem yang merangkum seluruh proses dalam pemenuhan rumah bersubsidi dengan berbasis teknologi informasi.

"Sejak tahun lalu kami sudah meluncurkan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) sebagai sistem besarnya dengan beberapa subsistem di bawahnya yang lebih detail dan memiliki fungsi spesifik," jelas Arief. Subsistem yang dimaksud antara lain Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk), Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), dan Sistem Aktivasi QR Code (SiAki QC).

Arief menambahkan sistem-sistem tersebut saat ini sudah bisa digunakan oleh semua stakeholder perumahan bersubsidi, mulai dari konsumen, pengembang, hingga perbankan. Sistem besar SiKasep juga terkoneksi dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengembangan big data perumahan. Ia menyebut koneksi sudah terbangun antara lain dengan Dukcapil Kemendagri, Ditjen Pajak Kemenkeu, BSSN, termasuk yang utama dengan 44 bank pelaksana serta anggota dari 21 asosiasi pengembang.

"Pengaplikasian sistem berbasis TI itu tentu saja kita harapkan bisa ikut mendorong tujuan kita semua agar distribusi rumah bersubsidi tepat sasaran dan lebih utama lagi mampu menjadikan MBR sepenuhnya menjadi subjek dalam ekosistem perumahan bersubsidi, bukan hanya menjadi objek," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Respons Era Ekonomi Digital, BP Jamsostek Gandeng LinkAja

Kerja sama dengan LinkAja tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran BP Jamsostek yang sebelumnya yaitu melalui website dan aplikasi BPJSTKU.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Dukung Digitalisasi UMKM, Teten Apresiasi Dua Layanan Terbaru IDCloudHost

IDCloudHost berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Menkop dan UKM: Pengembangan KUMKM Harus Manfaatkan Iptek

KUMKM dituntut untuk dapat beradaptasi.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Dukung Pemberantasan Pungli, JICT Evaluasi Kinerja Vendor

Menurut Ade, pelaku pungli di area operasional JICT merupakan pegawai outsourcing dari vendor Multi Tally Indonesia (MTI).

EKONOMI | 16 Juni 2021

Bermodal Rp 10 Juta, Shierly Sukses Buka Toko Keperluan Ibu dan Bayi

Tidak hanya kantong ASI, Honey Boo juga mulai membuat produk ibu dan bayi yang dikemas dengan karakter model lucu dan unik.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Harga Hunian Turun, Konsumen Bisa Ambil KPR di Area Prospektif

Harga properti di Cisauk pada Q1 2021 berada pada kisaran Rp 7 juta per meter persegi.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Halal Institute Minta Pemerintah Realisasikan Sertifikasi Halal Nol Rupiah bagi UMKM

Sertifikasi halal menjadi harapan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Hensel Davest Optimistis Kinerja 2021 Meningkat

Sumber pendapatan perseroan saat ini masih disumbang oleh pembayaran online melalui aplikasi Davestpay.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Pembebasan Lahan Tol Cisumdawu Dikebut

Seksi I Cileunyi - Rancakalong sepanjang 11,45 km konstruksinya telah mencapai 77,42% dengan progres lahan 98,6%.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Harga Bitcoin Naik Kembali ke Level US$ 40.000

Elon Musk memberikan pernyataan positif yang mendukung inovasi ramah lingkungan dari mining Bitcoin

EKONOMI | 16 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS