Pemerintah Diminta Daftarkan Guru Honorer dalam Program BPJamsostek
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Diminta Daftarkan Guru Honorer dalam Program BPJamsostek

Rabu, 16 Juni 2021 | 23:07 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Institut Hubungan Industrial Indonesia meminta pemerintah mendaftrakan pekerja pemerintah non-Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru honorer dan pekerja honorer pemerintah lainnya masuk dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

Selain itu, pemerintah diminta mendaftarkan pekerja informal miskin seperti pemulung, petani dan nelayan miskin, pedagang asongan miskin, dan sebagainya menjadi peserta jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKm) di BPJamsostek dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan pemerintah.

Demikian dikatakan Ketua Umum Institut Hubungan Industrial Indonesia, Saepul Taveb, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/6/2021).

Selain itu, Saepul mendorong pemerintah agar merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 junto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015, dengan menerapkan syarat pengambilan jaminan hari tua (JHT) yaitu minimal kepesertaan lima tahun baru boleh mencairkan dana JHT. Dengan revisi ini maka rasio klaim JHT akan menurun.

Saepul meminta pemerintah menaikan iuran JP sesuai amanat Pasal 28 ayat (4) PP Nomor 45 Tahun 2015 sehingga ketahanan dana jaminan pensiun (JP) akan semakin baik, dan akan mampu menjamin pekerja yang memasuki masa pensiun dengan manfaat pasti.

Selanjutnya, Saepul meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang diamanatkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus terus berkoordinasi, berkomunikasi dan konsisten mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan agar kepesertaan pekerja di jaminan sosial ketenagakerjaan meningkat dengan signifikan. “Dengan semakin besar kepesertaan maka pendapatan iuran akan meningkat sehingga rasio klaim akan bisa diturunkan,” kata dia.

Saepul meminta presiden agar melakukan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 2 tahun 2021 yang menginstruksi kepada 26 Kementerian/Lembaga dan pemda untuk mendukung peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengawasan dan penegakkan hukum menjadi hal yang harus dipriorotaskan untuk berjalannya Inpres ini dengan baik.

Selanjutnya, ia meminta pemerintah dan BPJamsostek melaksanakan amanat Pasal 7 dan 8 Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013, yaitu mewajibkan pekerja bukan penerima upah (peserta mandiri) menjadi peserta JKK dan JKm di BPJamsostek.
Ia mendorong Direksi BPJamsostek berkomunikasi dengan pengurus SP/SB untuk mensosialisasikan program dan strategi investasi dana kelolaan BPJamsostek agar hasil pendapatan investasi ke depan semakin meningkat.

Ia mengatakan, BPJamsostek pada tangal 31 Mei 2021 telah merilis laporan keuangan aset Dewan Jaminan Sosial (DJS) keempat program dan aset BPJamsostek sebulan lebih cepat dari tenggat waktu yang disebutkan.

Keempat laporan keuangan asset DJS tersebut adalah program JKK, JKm, Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Laporan ini merupakan bentuk keterbukaan publik BPJamsostek kepada masyarakat, khususnya kalangan pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh.

Dengan laporan ini maka publik lebih mengetahui dan memahami kondisi dan kinerja BPJamsostek dalam mengelola empat program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk mengelola dana pekerja.

Dalam laporan keuangan tahun 2020 ini yang memang dalam kondisi pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum usai, tentunya laporan keuangan ini menggambarkan beberapa hal yang memang mengalami penurunan dari sisi pendapatan iuran, khususnya program JKK yang turun sebesar Rp 2,13 triliun dan JKm turun sebesar Rp 0,99 T. Sementara pendapatan iuran JHT hanya naik Rp. 1,93 triliun dan JP naik sebesar Rp. 1,03 triliun.

Hal-hal yang menyebabkan turunnya pendapatan iuran JKK dan JKm adalah adanya kebijakan relaksasi iuran JKK dan JKm selama 6 bulan yaitu berupa diskon pembayaran iuran JKK dan JKm sebesar 99 persen, yang dimulai dari Agustus 2020 hingga Januari 2021, disertai adanya PHK dan pekerja yang dirumahkan tanpa upah.

Sementara penyebab kenaikan pendapatan iuran yang relatif kecil karena adanya PHK dan pekerja yang dirumahkan tanpa upah.

Meskipun dalam masa pandemik, kinerja penerimaan hasil investasi menunjukkan kenaikan, walaupun tidak sesuai dengan rencana kerja yang ditargetkan.

Di akhir tahun 2020, hasil investasi yang dibukakan sebesar Rp 32,33 triliun, naik dari tahun 2019 yang mencatat pendapatan hasil investasi sebesar Rp 29,15 triliun. Dan laporan keuangan ini pun mencatatkan kenaikan jumlah aset keempat program dan dana kelolaannya.

Di masa pandemi ini seluruh instrument investasi terpengaruh, seperti dalam instrument saham dan reksadana dipengaruhi oleh nilai IHSG (Indek Harga Saham Gabungan).

Faktanya IHSG mengalami penurunan sehingga penerimaan hasil investasi dari saham dan reksadana menurun. Sementara penurunan suku bunga Bank Indonesia mempengaruhi suku bunga deposito dan imbal hasil obligasi pemerintah.

Menurut Saepul, tentunya ke depan ini pendapatan iuran program JKK dan JKm akan masih turun karena iuran JKK dan JKm akan direlokasi ke program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yaitu masing -masing sebesar 0,14 persen dan 0,1 persen.

Dampaknya adalah rasio klaim JKK akan tetap tinggi di 2021, seperti rasio klaim di 2020 sebesar 41,07 persen, demikian juga rasio klaim JKm akan tetap tinggi seperti di tahun 2020 sebesar 73,80 persen. Sementara rasio klaim JHT 67,05 persen karena jumlah PHK terus terjadi. Rasio klaim JP relatif rendah sebesar 2,4 persen.

Rasio klaim yang tinggi akan mempengaruhi kinerja pelayanan kepada peserta dan akan berpotensi mengganggu ketahanan program jaminan sosial ketenagakerjaan ke depannya. Dengan menurunkan rasio klaim maka akan mendukung peningkatan hasil investasi.

Walaupun rasio klaim JP masih rendah, namun Pemerintah belum mau menaikkan iuran JP yang diamanatkan Pasal 28 ayat (4) PP Nomor 45 Tahun 2015, sehingga akan menggangu ketahanan dana JP ke depan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemkumham Sahkan Kepengurusan Apersi

Kemkumham mengesahkan kepengurusan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) masa bakti 2021-2025.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Ekspor Tembus US$ 343 Juta, Kemperin Pacu Inovasi Industri Mainan Anak

Kemperin dorong industri mainan anak di Tanah Air semakin meningkatkan inovasi produknya sehingga mampu berdaya saing dengan produk impor.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Bank Dituntut Salurkan KPR Subsidi Tepat Sasaran

Bank penerbit KPR bersubsidi dituntut untuk berperan aktif dalam mengawal pemenuhan kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Respons Era Ekonomi Digital, BP Jamsostek Gandeng LinkAja

Kerja sama dengan LinkAja tersebut melengkapi pilihan kanal pendaftaran BP Jamsostek yang sebelumnya yaitu melalui website dan aplikasi BPJSTKU.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Dukung Digitalisasi UMKM, Teten Apresiasi Dua Layanan Terbaru IDCloudHost

IDCloudHost berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Menkop dan UKM: Pengembangan KUMKM Harus Manfaatkan Iptek

KUMKM dituntut untuk dapat beradaptasi.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Dukung Pemberantasan Pungli, JICT Evaluasi Kinerja Vendor

Menurut Ade, pelaku pungli di area operasional JICT merupakan pegawai outsourcing dari vendor Multi Tally Indonesia (MTI).

EKONOMI | 16 Juni 2021

Bermodal Rp 10 Juta, Shierly Sukses Buka Toko Keperluan Ibu dan Bayi

Tidak hanya kantong ASI, Honey Boo juga mulai membuat produk ibu dan bayi yang dikemas dengan karakter model lucu dan unik.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Harga Hunian Turun, Konsumen Bisa Ambil KPR di Area Prospektif

Harga properti di Cisauk pada Q1 2021 berada pada kisaran Rp 7 juta per meter persegi.

EKONOMI | 16 Juni 2021

Halal Institute Minta Pemerintah Realisasikan Sertifikasi Halal Nol Rupiah bagi UMKM

Sertifikasi halal menjadi harapan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas.

EKONOMI | 16 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Greysia Polii


# Akidi Tio


# Olimpiade Tokyo


# Jokowi



TERKINI

Jalan Cikarang-Cibarusah Rusak, Pemkab Bekasi Segera Bebaskan 17 Bidang Tanah

MEGAPOLITAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS