Kemnaker Harus Lakukan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hak-hak Pekerja Diabaikan Pengusaha

Kemnaker Harus Lakukan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit

Jumat, 18 Juni 2021 | 16:23 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit. Sebab, banyak pekerja di perkebunan kelapa sawit yang hak-haknya diabaikan pengusaha kelapa sawit.

Demikian dikatakan Sekretaris Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, kepada Beritasatu.com, Jumat (18/6/2021).

Timboel mengatakan seperti itu sebagai respons pertemuan via oline Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Senin (14/6/2021). Dalam pertemuan itu, Ida Fauziyah mengajak pengusaha kelapa sawit untuk mewujudkan hubungan industrial yang kondusif pada sektor perkebunan kelapa sawit.

Menurut Timboel, Kemnaker seharusnya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja perkebunan dan sekaligus melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang baik.

Faktanya, kata dia, banyak pekerja di sektor perkebunan yang tidak memahami tentang hubungan industrial dan sarana hubungan industrial sehingga hak-hak para pekerja tersebut terabaikan.

Dengan fakta ini, kata dia, justru seharusnya pemerintah yang proaktif dengan memaksimalkan fungsi mediator dan pengawas Ketenagakerjaan. “Banyak hak-hak normatif pekerja di sektor perkebunan sawit, khususnya untuk pekerja harian lepas (PHL) yang diabaikan oleh pengusaha kelapa sawit,” kata dia.

Timboel menegaskan, peran Kemnaker dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di Kabupatan dan Provinsi sangat lemah untuk memastikan hak-hak normatif dapat dinikmati para PHL. “Lokasi perkebunan yang sangat jauh dari kota dan rendahnya pengawasan dan penegakkan hukum menyebabkan para PHL menjadi pekerja dalam kategori berada di lingkungan pekerjaan rentan,” kata dia.

Pekerjaan rentan atau biasa disebut dengan precarious work, dalam pengertian yang paling umum, adalah sebuah kondisi kerja tanpa standar dimana pekerja/buruh memiliki upah rendah, tidak aman, tidak ada kestabilan kelangsungan pekerjaan, tanpa perlindungan, dan tidak dapat menghidupi rumah tangga.

Menurut Timboel, pekerja rentan umumnya ditentukan oleh beberapa hal di antaranya adalah, pertama, ketidakpastian mengenai status dan masa kerja.

Kedua, kemungkinan banyaknya pemberi kerja (majikan) atau majikan yang disamarkan atau hubungan kerja ambigu yakni pekerja yang dipekerjakan oleh agen atau sub-kontraktor, sehingga membuat pekerja berada dalam situasi yang sulit ketika tidak ada kejelasan mengenai siapa pihak yang harus bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan hak dan manfaat pekerja.

Ketiga, hak-hak pekerja yang tidak memadai atau bahkan tidak ada. Keempat, kurangnya akses terhadap jaminan sosial dan manfaat biasanya berhubungan dengan pekerjaan. Kelima, upah rendah dan keenam, hambatan praktikal untuk bergabung dengan serikat pekerja dan membuat perjanjian kerja bersama.

Menurut Timboel, sebenarnya ketentuan tentang hubungan kerja PHL sudah diatur di Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT).

Mengacu pada Bab V Pasal 10 pada ayat (1) dinyatakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas.

Sementara ayat (2)-nya mengatakan perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan.

Dan ayat (3) nya menegaskan bahwa dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi pekerja waktu tidak tentu (PKWTT) atau pekerja tetap.

Para PHL umumnya bertahun-tahun bekerja dengan status hubungan kerja harian, walaupun syarat yang dinyatakan dalam Kepmenakertrans) Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 sudah dilanggar. Jenis pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan tetap yang selalu ada di perkebunan namun tidak berkelanjutan, tergantung pada musimnya.

Walaupun begitu ada juga pekerjaan yang berkelanjutan setiap hari namun pekerjanya berstatus PHL. Ada pun jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja harian lepas adalah memetik, perawatan, pemupukan, penyemportan insektisida, pembrondol, dan lain-lain.

Hubungan kerja para PHL tersebut juga kerap kali diserahkan ke perusahaan alih daya sehingga hubungan kerja semakin tidak pasti dan ini pintu masuk lebih banyaknya pelanggaran hak-hak normatif PHL.

Demikian juga dengan hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan jaminan sosial. Dalam melaksanakan pekerjaannya di kebun, PHL tidak dilindungi oleh alat pelindung diri yang memadai.

Lalu masih banyak PHL yang tidak didaftarkan kelima program jaminan sosial yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Berdasarkan data di tahun 2019 dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJamsostek) dari seluruh pekerja di sektor perkebunan, jumlah pekerja yang mengikuti dua program BPJamsostek yaitu JKK dan JKm sebanyak 1.383.099 orang, yang mengikuti tiga program (JKK, JKm dan JHT) sebanyak 303.061 orang, dan yang ikut 4 program (JKK,JKm, JHT, dan JP) sebanyak 289.968 orang.

Dari data ini tersebut bila dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit yang telah disebutkan Menaker Ida Fauziyah yaitu sebanyak 4.425.647 pekerja, maka yang dapat 2 program hanya 31,25 persen, yang dapat tiga program hanya 6,84 persen, dan yang dapat 4 program sebanyak 6,55 persen.

Menurut Timboel, untuk kepesertaan di JKN, banyak PHL yang didaftarkan ke program JKN sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan pemerintah, dan pekerja mandiri yang iurannya dibayar oleh PHL sendiri.

Seharusnya status kepesertaan PHL di JKN adalah pekerja penerima upah (PPU) badan usaha swasta. “Ini pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,” kata dia.

Timboel mengatakan, tentunya data di atas menggambarkan bahwa masih sangat sedikit pekerja perkebunan sawit yang dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan secara utuh, dan pekerja yang sudah didaftarkan tersebut cenderung adalah pekerja di kantor perkebunan, sementara PHL di lokasi perkebunan sedikit yang didaftarkan, apalagi didaftrakan untuk 4 program.

Mengingat kondisi kerja PHL tersebut maka seharusnya Menaker Ida Fauziyah secara proaktif memerintahkan mediator dan pengawas ketenagakerjaan melakukan edukasi dan pengawasan serta penegakkan hukum sehingga PHL memperoleh hak-hak normatifnya.

“Dan peran mediator dan pengawasan ketenagakerjaan yang baik akan mendukung secara signifikan membaiknya hubungan industrial di sektor perkebunan,” kata dia.

Merujuk pada data Kementerian Pertanian (2019), jumlah petani yang terlibat di perkebunan kelapa sawit sebanyak 2.673.810 orang dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di perkebunan kelapa sawit sebanyak 4.425.647 pekerja.

Menurut Ida Fauziyah, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat perhatian dari Gapki agar hubungan industrial terjaga dengan baik, mengingat Hubungan industrial yang harmonis itu sangat penting.

Menaker Ida Fauziyah meminta Gapki untuk melakukan beberapa hal yaitu, pertama, peningkatan pemahaman hak-hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja, seperti melalui sosialisasi dan workshop.

Kedua, peningkatan komunikasi antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan antara Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha maupun pekerja/buruh.

Ketiga, peningkatan peran dan fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada sektor perkebunan.

Kelima, Pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota, provinsi dan pusat memfasilitasi dan melayani pekerja/buruh, pengusaha dalam rangka kejelasan hubungan kerja dan konsultasi untuk peningkatan syarat kerja.

Keenam, peningkatan kualitas syarat-syarat kerja serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dan Ketujuh, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Intiland Genjot Penjualan Lewat Strategi Pemasaran Digital

Pasar properti dalam tren positif. Insentif pemerintah terbukti efektif mendorong minat beli properti masyarakat.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli

satu operator yang mendapat tindakan tegas merupakan pekerja alih daya di Terminal Peti Kemas Koja.

EKONOMI | 18 Juni 2021

23 Perusahaan dalam Proses IPO di BEI, Tiga Secara Elektronik

Dari 20 perusahaan, belum ada perusahaan BUMN.

EKONOMI | 18 Juni 2021

BGR Logistics Buka Layanan Baru, Kirim Barang Lintas Jawa-Sumatera

BGR Logistics membuka sembilan hub Trans Logistics, yakni di Jakarta, Cikampek, Semarang, Sidoarjo, Boyolali, Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Medan.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Ciptadana dan IPMI Jalin Kerja Sama Galeri Investasi

Dengan adanya galeri investasi, ditargetkan sebesar 10% dari mahasiswa IPMI International Business School bisa menjadi investor.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Sukses Pimpin KB Bukopin, Rivan Purwantono Dipercaya Jadi Dirut Jasa Raharja

Selama masa kepemimpinan Rivan, KB Bukopin berhasil melewati dinamika progresif selama setahun terakhir.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Tekan Biaya Produksi, Pakan Mandiri dalam Budidaya Ikan Perlu Dioptimalkan

Peneliti perikanan Mas Tri Djoko mengatakan harga pakan yang tinggi seringkali tidak sebanding dengan harga jual.

EKONOMI | 18 Juni 2021

PGAS Solution Bangun Pabrik Pipa PE di Karawang

Melalui anak perusahaan PGN, PT PGAS Solution, menghadirkan pabrik pipa PE (polyethylene) berlokasi di Klari, Karawang Timur, Jabar.

EKONOMI | 18 Juni 2021

UMKM Didorong Terapkan Digital Marketing di Tengah Pandemi, Ini Tipsnya

Metode promosi menggunakan social media juga menjadi cara yang dapat diterapkan untuk dapat menjaring banyak pembeli.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Kasus Covid-19 Melonjak, BI Masih Optimistis Ekonomi Kuartal II Tumbuh 7%

Hal ini seiring perbaikan kinerja ekonomi domestik yang tercermin pada berbagai indikator dini pada Mei 2021 yang terus membaik.

EKONOMI | 18 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS