Belanja Pemerintah Rp 607,7 Triliun Jadi Peluang Serap Produk Lokal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Belanja Pemerintah Rp 607,7 Triliun Jadi Peluang Serap Produk Lokal

Jumat, 18 Juni 2021 | 17:09 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perindustrian bertekad untuk semakin menggaungkan program Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN). Langkah strategis ini dinilai dapat membangkitkan kembali gairah usaha bagi para pelaku industri di tanah air yang terkena dampak pandemi Covid-19.

“Upaya tersebut sejalan dengan kampanye yang tengah digencarkan oleh pemerintah, yakni Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Hal ini juga bisa menjadi momentum tepat untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat berdialog dengan para peserta Bimbingan Teknis Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Solo, Jumat (18/6/2021).

Menperin mengemukakan, potensi belanja pemerintah maupun badan usaha nasional sangat besar untuk dapat dibelanjakan produk dalam negeri.

“Manfaatnya antara lain dapat menghemat devisa negara, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan utilisasi industri nasional,” tuturnya.

Adapun potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat pada tahun 2021 mencapai Rp 607,7 triliun. Jumlah tersebut semestinya bisa dioptimalkan sebagai peluang terhadap penyerapan produk dalam negeri. ”Dapat dibayangkan jika separuhnya saja mampu diserap oleh industri dalam negeri, maka industri dalam negeri dipastikan dapat berkembang pesat,” ungkap Agus.

Apalagi, Presiden Joko Widodo kerap menekankan agar anggaran pemerintah dapat diprioritaskan untuk belanja produk dalam negeri. Dukungan ini diperkuat melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan beranggotakan seluruh Menteri dan Kepala Lembaga. “Saya sendiri sebagai Menteri Perindustrian ditunjuk Bapak Presiden sebagai Ketua Harian,” imbuhnya.

Tim Nasional P3DN memiliki tugas-tugas di antaranya memantau penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan, melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim P3DN, melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mengawasi implementasi konsistensi nilai TKDN, dan mengoordinasikan penyelesaian masalah yang timbul terkait penghitungan nilai TKDN.

“Selain itu, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan pemberdayaan industri dalam negeri melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Yang perlu saya garis bawahi dalam peraturan ini di antaranya adalah Pasal 86 yang mengatur bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, termasuk satuan kerja perangkat daerah,” paparnya.

Badan usaha (BUMN, BUMD dan badan usaha swasta) juga wajib menggunakan produk dalam negeri jika pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

“Kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi semua entitas yang disebutkan, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri yang ditunjukan dengan nilai TKDN,” ujar Agus.

Lebih lanjut dalam rangka menguatkan stuktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, pemerintah telah menetapkan target nilai TKDN rata-rata mencapai sebesar 43,3% pada tahun 2020 dan naik menjadi 50% di tahun 2024 seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya sebesar 25% ditargetkan sebanyak 6.097 produk di tahun 2020 dan meningkat menjadi sebesar 8.400 produk pada tahun 2024.

Menurut Menperin, pemerintah menginginkan agar semua produk yang dihasilkan industri dalam negeri dapat mendapatkan porsi anggaran pengadaan barang/jasa di dalam negeri, baik melalui anggaran APBN maupun anggaran badan usaha terutama BUMN dan BUMD.

“Untuk dapat memaksimalkan kesempatan pengadaan dimaksud, perlu bagi perusahaan industri untuk mensertifikasi produknya agar dapat diakui sebagai produk dalam negeri yang memiliki nilai besaran TKDN,” jelasnya.

Tahun ini, Kemenperin akan mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi TKDN bagi 9.000 produk. Diharapkan pada pengujung tahun 2021, terdapat tambahan 9.000 produk ke e-katalog.

“Kami mewajibkan untuk tidak menampilkan produk impor apabila sudah ada produk lokal sejenis dengan TKDN minimal 40% yang ditampilkan di e-katalog,” ujar Menperin.

“Kemperin sangat siap menjadikan TKDN sebagai pintu dalam setiap pengadaan yang masuk kategori wajib menggunakan produk dalam negeri sehingga dapat menjadi kontribusi positif pada perekonomian nasional, dan menjadikan Indonesia sebagai negara industri tangguh dan mandiri yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Menperin berdialog dengan dua pelaku IKM yang mengikuti bimtek penghitungan TKDN, yaitu Ahmad Yusron dari IKM produsen bingkai kacamata berbahan tanduk Kallestory Eyewear dan Ernawati dari CV Istiqomah Furnitur.

Kepada Menperin, keduanya menyampaikan harapan agar usahanya dapat lebih maju dan berkembang, serta produknya dibeli oleh pemerintah, usai mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat TKDN.

Menperin juga menyerahkan sertifikat TKDN kepada industri produsen mesin coffee roaster, PT Indotech Trimitra Abadi. Perwakilan perusahaan tersebut, Antonius Agung menyampaikan, dengan menerima sertifikat TKDN, perusahaan berharap produknya dapat menjadi pilihan dalam belanja negara. “Selama ini pengguna produk kami baru dari kalangan swasta maupun industri,” jelasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Krista Exhibitions Selenggarakan Pameran Virtual Expo

Krista Exhibitions kembali menyelenggarakan Pameran Virtual Internasional dengan total enam sektor industri.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Menteri BUMN Rombak Jajaran Komisaris Pelindo II

Erick Thohir melakukan perombakan dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Kemkeu Sebut Realisasi Lelang Aset Capai Rp 13,5 Triliun

Lelang dilakukan untuk barang tegahan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

EKONOMI | 18 Juni 2021

Kemnaker Harus Lakukan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perkebunan Kelapa Sawit

Kemnaker diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Intiland Genjot Penjualan Lewat Strategi Pemasaran Digital

Pasar properti dalam tren positif. Insentif pemerintah terbukti efektif mendorong minat beli properti masyarakat.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli

satu operator yang mendapat tindakan tegas merupakan pekerja alih daya di Terminal Peti Kemas Koja.

EKONOMI | 18 Juni 2021

23 Perusahaan dalam Proses IPO di BEI, Tiga Secara Elektronik

Dari 20 perusahaan, belum ada perusahaan BUMN.

EKONOMI | 18 Juni 2021

BGR Logistics Buka Layanan Baru, Kirim Barang Lintas Jawa-Sumatera

BGR Logistics membuka sembilan hub Trans Logistics, yakni di Jakarta, Cikampek, Semarang, Sidoarjo, Boyolali, Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Medan.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Ciptadana dan IPMI Jalin Kerja Sama Galeri Investasi

Dengan adanya galeri investasi, ditargetkan sebesar 10% dari mahasiswa IPMI International Business School bisa menjadi investor.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Sukses Pimpin KB Bukopin, Rivan Purwantono Dipercaya Jadi Dirut Jasa Raharja

Selama masa kepemimpinan Rivan, KB Bukopin berhasil melewati dinamika progresif selama setahun terakhir.

EKONOMI | 18 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS