Soal PPN Sembako, Ini Pandangan Dani Lukman
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal PPN Sembako, Ini Pandangan Dani Lukman

Jumat, 18 Juni 2021 | 19:53 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Embusan isu tentang pemberlakuan pajak sembako membuat kalangan menengah ke bawah geger. Saat berjuang bertahan hidup di tengah kesulitan pada masa pandemi Covid-19, PPN Sembako dianggap hal yang mengejutkan.

"Hal tersebut tentu sangat rasional karena sembako merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda dan ditawar keterjangkauannya. Sebaliknya, menjadi irasional ketika masyarakat merespon isu ini dengan emosional hanya karena bayangan kenaikan harga sembako merasuki pikiran tanpa mengkaji lebih jauh sasaran dan objek pajak yang dimaksud," kata Dani Lukman Hakim melalui keterangan tertulis, Jumat (18/6/2021).

Lebih lanjut Dani memandang bahwa munculnya kecemburuan sosial menyasar ke beberapa kebijakan pemerintah lainnya yang terkait dengan pajak, sebagai contoh adanya program pengurangan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pengurangan ini sebetulnya diberikan sebagai stimulus konsumsi bagi masyarakat menengah ke atas, bertujuan meningkatkan nilai konsumsi nasional untuk mendongkrak angka kesejahteraan masyarakat.

Sehingga menurut pengajar di Universitas Galuh ini, PPN sembako tersebut bukanlah masalah keberpihakan akan tetapi berkaitan dengan masalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena di masa sebelumnya stimulus diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah melalui bantuan sosial langsung dan bantuan presiden berupa cash transfer serta penundaan suku bunga bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

"Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako ini tercantum dalam rancangan revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Hukum Formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Dokumen yang kadung tersebar ini masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU), dan masih ada beberapa langkah yang harus dilewati untuk menjadi undang-undang," imbuh Dani.

"RUU yang diajukan pemerintah harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas), diumumkan dan diparipurnakan oleh parlemen untuk mendapat persetujuan melewati dua tingkat pembahasan, sampai akhirnya dapat disetujui atau tidak oleh parlemen. Terlepas dari disetujui atau tidaknya RUU KUP ini, isu tersebut terlanjur memunculkan sentimen negatif bagi pemerintah, dan secara politik ini bukanlah kebijakan populer yang berpotensi menjadi bahan bagi oposisi untuk dikemas menjadi materi serangan dengan berbagai cerita suplemennya," paparnya.

Lebih lanjut Dani menyatakan bahwa dokumen prematur yang seharusnya belum layak menjadi konsumsi publik, tiba-tiba bocor secara parsial sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang salah. Mencari biang kerok atas kebocoran dokumen negara ini sangatlah tidak esensial, justru saat ini yang diperlukan adalah meredam respon masyarakat melalui edukasi informasi yang baik.

"Penyusunan RUU KUP ini pasti sudah melalui kajian yang dituangkan dalam dokumen Naskah Akademik (NA), dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga secara matang sudah diperhitungkan oleh pemerintah baik aspek proses maupun kebermanfaatannya, yang tujuan akhirnya adalah menjaga penerimaan negara untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional melalui upaya peningkatan pendapatan negara yang sedang gencar dilakukan pemerintah," beber Dani.

Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa sembako yang menjadi objek pajak adalah sembako premium, bukan sembako lokal yang dijual di pasar tradisional. Secara konkret, jenis sembako dikenakan PPN adalah sembako dijual di supermarket yang sebagian besar hanya dijangkau oleh masyarakat menengah ke atas.

"Dari sudut pandang lain, penulis menganalisa rasionalisasi atas hal ini adalah implementasi konsep insentif dan disinsentif. Subsidi yang diberikan pemerintah pada beberapa sarana produksi pertanian yang jumlahnya sangat besar setiap tahunnya, seperti subsidi pupuk pada tahun 2020 sebesar Rp. 29,7 triliun dan sebesar Rp. 25,3 triliun pada tahun 2021, selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani (insentif), tetapi juga dalam rangka menghasilkan produk pertanian dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat," ujarnya.

"Dengan demikian pengenaan pajak atas produk sembako premium sehingga sebagian besar hanya dijangkau kalangan menengah ke atas menjadi sangat rasional, karena subsidi ini layaknya hanya diterima oleh masyarakat tidak mampu, melalui pengenaan pajak inilah proses disinsentif secara tidak langsung dilakukan pemerintah," pungkas Dani.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Petrokimia Gresik Teken MoU Pembelian Gas dengan KEI

Gas dari Kangean Energy Indonesia (KEI) nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas pabrik pupuk Amurea dan pabrik lainnya

EKONOMI | 18 Juni 2021

Mendes PDTT Apresiasi Kilau Digital Permata Flobamora

Mendes PDTT hadiri acara puncak Gerakan Banga Buatan Indonesia yang bertajuk Kilau Digital Permata Flobamora, Jumat (18/6/2021) secara virtual.

EKONOMI | 18 Juni 2021

FIF Group Festival Berlanjut di Banjarmasin

Ini menjadi kali ke tujuh pada tahun 2021 setelah sebelumnya PT Federal International Finance (FIF Group) berhasil mengadakan event promo yang sama.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Kemkop dan UKM Dukung Pembenahan Inkop Kartika TNI AD

Kemkop dan UKM mengapresiasi pembenahan yang sedang dilakukan oleh Induk Koperasi (Inkop) Kartika TNI AD.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Teten Masduki: Aceh Punya Koperasi Wanita Gayo yang Mendunia

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi Koperasi Kopi Wanita Gayo (Kokowagayo), yang telah malang-melintang di pasar internasional.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Kasus Covid-19 Naik, Fleksibilitas Anggaran PC-PEN Diperlukan

Ekonom senior Indef Aviliani memandang pemerintah perlu membuat asumsi baru terkait program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

EKONOMI | 18 Juni 2021

Airlangga: Kartu Prakerja Program yang Inklusif

Airlangga Hartarto menilai konsep digitalisasi yang diterapkan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja terbukti inklusif menjangkau semua lapisan masyarakat.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Frekuensi Transaksi Digital QRIS Nobu Bank Naik 40%

Pada bulan Mei 2021, frekuensi transaksi digital QRIS Nobu Bank melonjak lebih dari 40% dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Polemik PPN Sembako, Hipmi: Akibat Informasi Tidak Utuh

Menurut Ajib, pada prinsipnya bagus saja sembako dimasukkan ke bagian objek pajak.

EKONOMI | 18 Juni 2021

Kasus Covid-19 Naik, Resesi Ekonomi Bisa Terjadi Lagi

Mohammad Faisal peringatkan adanya ancaman kontraksi ekonomi yang bisa kembali terjadi.

EKONOMI | 18 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS