Pinjol Ilegal Kian Marak, UU Fintech Jadi Solusi?
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pinjol Ilegal Kian Marak, UU Fintech Jadi Solusi?

Senin, 21 Juni 2021 | 17:23 WIB
Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pinjaman online ilegal kian marak di tengah pandemi Covid-19. Keberadaanya cenderung merugikan masyarakat karena menerapkan bunga pinjaman yang besar, hingga sistem penagihan utang yang meresahkan.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyampaikan, sejauh ini Satgas Waspada Investasi telah memberantas 3.193 pinjol ilegal. Setiap hari, Satgas Waspada Investasi bersama Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemkominfo) juga melakukan siber patrol sebelum adanya laporan dari masyarakat. Koordinasi juga terus dilakukan dengan Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) apabila ada tindakan pidana.

Namun, memberantas pinjol ilegal seperti jamur di musim hujan. Tiap kali diblokir, besoknya akan muncul yang baru dengan nama berbeda karena adanya kemudahan membuat website atau aplikasi pinjol.

"Pemberantasan pinjol ilegal dari sisi pelaku memang sangat sulit. Sehingga memang penanganannya harus dari dua sisi, sisi pelaku dan juga sisi peminjam,” kata Tongam L. Tobing dalam webinar "Mencari Solusi Penanganan Pinjaman online ilegal” yang digelar Majalah Investor, Senin (21/6/2021).

Dikatakan Tongam, ada dua kelompok masyarakat yang biasanya terjerat pinjol ilegal. Pertama, masyarakat yang memang tidak mengetahui bahwa pinjol tersebut ilegal. Kedua, mereka sudah tahu pinjol tersebut ilegal, tetapi terpaksa meminjam karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Pinjol ilegal sendiri punya beberapa ciri yang sebetulnya bisa dikenali oleh masyarakat, yaitu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mudah memberi pinjaman hanya dengan syarat KTP dan foto diri, serta selalu meminta persetujuan untuk mengakses data di perangkat mobile seperti daftar kontak.

"Kami melihat ada tiga kesalahan besar masyarakat terkait pinjol ilegal ini. Pertama, mereka mengakses pinjol ilegal tanpa melihat dulu keberadaannya apakah legal atau tidak. Padahal di website OJK ada daftar fintech legal yang bisa diakses secara cepat. Kedua, mereka selalu mengijinkan daftar kontak bisa diakses. Ketiga, banyak yang gali lobang tutup lobang, meminjam untuk menutup pinjaman lama. Bahkan ada yang sampai 141 pinjaman online. Jadi menurut kami perlu ada etika dalam meminjam. Jangan meminjam untuk menutup pinjaman lama,” kata Tongam.

Karenanya, selain terus berupaya memberantas pelaku pinjol ilegal, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat agar tidak lagi mengakses pinjaman online di pinjol ilegal. Bila memang membutuhkan pinjaman, lakukan pinjaman di perusahaan financial technology (fintech) yang terdaftar dalam OJK. Saat ini jumlahnya mencapai 125 perusahaan.

Di luar itu, menurutnya, juga perlu ada kelengkapan regulasi seperti undang-undang fintech. "Dalam menangani pinjol ilegal ini, kita perlu membenahi infrastrukturnya, perlu ada undang-undang fintech, sehingga bisa menguatkan kita melakukan pemberantasan pinjol ilegal,” kata Tongam.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subschi juga sepakat, edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat. Menurutnya, upaya memblokir aplikasi atau website ilegal disertai penangkapan pelakunya tidak akan efektif apabila masyarakat tidak teredukasi dengan baik untuk tidak melakukan pinjaman kepada pinjol ilegal. "Kalau masyarakat tidak aware, tidak teredukasi, pinjol ilegal akan terjadi terus menerus,” kata Fathan.

Fathan juga sepakat pentingnya keberadaan Undang-undang Fintech agar penanganan pinjol ilegal bisa lebih efektif. "DPR akan menunggu langkah-langkah OJK untuk bagaimana Undang-undang Fintech bisa masuk dalam program legislasi nasional. Ini penting untuk memberikan payung hukum, karena selama ini fintech hanya diatur dalam peraturan OJK saja, ini kurang kuat,” kata Fathan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Karya Kreatif Indonesia 2021 Catat Transaksi Rp 28 Miliar

Kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2021 yang digelar Bank Indonesia mendapatkan animo yang besar dari masyarakat.

EKONOMI | 26 September 2021

Kementerian PUPR Siap Uji Coba Operasional Jembatan Sei Alalak di Banjarmasin

Jembatan Sei Alalak akan open traffic untuk ujicoba pada Minggu, 26 September 2021 mulai pukul 13.30 Wita.

EKONOMI | 26 September 2021

Tugas Baru Urusan Penyeberangan, Hubdat Kemenhub Perlu Kompetensi SDM

Asosiasi penyeberangan cabang Merak mengakui birokrasi pelayanan pengurusan kapal dan angkutan penyeberangan semakin baik dan mudah.

EKONOMI | 26 September 2021

Investasi di Daerah Harus Libatkan Pengusaha Lokal dan UMKM

Bahlil sendiri meyakini ekonomi Indonesia di 2021 bisa tumbuh lebih baik dibandingkan 2020.

EKONOMI | 26 September 2021

Kementerian PUPR Bangun PSU Rumah Subsidi di Bali

Pembangunan PSU ini merupakan wujud pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

EKONOMI | 26 September 2021

Tingkatkan Produktivitas IKM Furnitur, Kemenperin Optimalkan Restrukturisasi Mesin

Nilai ekspor industri furnitur pada tahun 2020 sebesar US$ 2,19 miliar atau naik 12,2% dibandingkan 2019.

EKONOMI | 26 September 2021

Jokowi Minta Jembatan Sei Alalak Segera Dibuka

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Jembatan Sei Alalak segera dibuka, demi kepentingan rakyat Kalimantan Selatan.

EKONOMI | 26 September 2021

SMGR Terpilih sebagai Outstanding Company 2021 dari Asiamoney

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) terpilih sebagai outstanding company pada sektor materials dari Asiamoney

EKONOMI | 26 September 2021

Kripto Anjlok Lagi? Ini 7 Bitcoin Crash Terparah dalam Sejarah

Penurunan bitcoin kali ini bisa dibilang bukan apa-apa dibanding penurunan-penurunan sebelumnya.

EKONOMI | 26 September 2021

Awasi Bahaya Ikut-ikutan Investasi, Simak Tips Investor Pemula Ini

Profil risiko adalah tingkat toleransi seorang individu terhadap risiko yang siap ia tanggung.

EKONOMI | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Literasi Perdamaian


# Lionel Messi


# Kegiatan Besar



TERKINI
Ketua IDAI Sebut Tak Dilibatkan dalam Penetapan Syarat PTM Terbatas

Ketua IDAI Sebut Tak Dilibatkan dalam Penetapan Syarat PTM Terbatas

KESEHATAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings