BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Selasa, 22 Juni 2021 | 13:05 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan LKPP tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material atas posisi keuangan hingga 31 Desember 2020. Menurutnya, BPK juga memanfaatkan dukungan teknologi informasi dalam menyelesaikan pemeriksaan LKPP 2020.

"LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian," katanya dalam sidang paripurna DPR, Selasa (22/6/2021).

Agung mengatakan pemeriksaan atas LKPP 2020 dilakukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan memperhatikan 4 hal, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK pun telah melaksanakan pemeriksaan atas 86 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Pemeriksaan juga dilakukan pada tingkat kuasa pengguna anggaran BUN dan badan usaha operator belanja subsidi untuk mendukung pemeriksaan LKPP 2020.

“Dari pemeriksaan tersebut, dia kemudian menyebut ada dua K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 84 LKKL dan LKBUN dengan opini WTP,” tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa LKPP merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN oleh pemerintah pusat, yang meliputi 7 komponen keuangan. Komponen keuangan tersebut yakni laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ia menjelaskan bahwa LKPP tahun 2020 merupakan pemeriksaan tahun kedua yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19.

“Dalam kondisi yang sulit tersebut Alhamdulilah pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tentu saja memenuhi standar pemeriksaan keuangan negara, selain itu dukungan dukungan teknologi informasi dan pengembangan prosedur pemeriksaan alternatif menjadi faktor penting dalam penyelesaian pemeriksaan LKPP 2020 tetap dapat dirampungkan dengan hasil yang masikmal,” tegasnya

Sebagai informasi, LKPP Tahun 2020 Unaudited diterima pada 29 Maret 2021 oleh BPK untuk dilakukan pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya telah disampaikan secara administratif kepada DPR RI, DPD RI dan Presiden pada tanggal 31 Mei 2021.

Lebih lanjut, BPK menyebut neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan dalam saldo aset, kewajiban, dan ekuitasnya.

Posisi keuangan saldo aset pemerintah pusat hingga akhir tahun lalu mencapai Rp 11.098,67 triliun mengalami peningkatan Rp 631,14 triliun setara 6 persen dibandingkan aset pemerintah tahun 2019 sebesar Rp 10.467 triliun.

“Kenaikan saldo aset sebagian besar terjadi karena kenaikan atas investasi jangka panjang dan dana yang dibatasi penggunaannya masing masing sebesar Rp 171,88 triliun dan Rp 172,46 triliun,” tuturnya.

Kemudian untuk sisi kewajiban hingga akhir tahun lalu tercatat Rp 6,625,47 triliun mengalami peningkatan Rp 1.285,25 triliun. Artinya terjadi peningkatan 24 persen dibandingkan LKPP akhir tahun 2019 sisi kewajiban tercatat hanya mencapai Rp 5.340,22 triliun.

Selanjutnya untuk ekuitas pemerintah pusat hingga 31 Desember 2020 tercatat Rp 4.473,20 triliun atau mengalami penurunan hingga Rp 654,11 triliun dibandingkan periode akhir tahun 2019 yang tercatat ekuitasnya mencapai Rp 5.127,31 triliun.

“Sementara itu, kenaikan saldo kewajiban sebagian besar terjadi karena peningkatan nilai utang jangka panjang dalam negeri mencapai Rp 1.191,98 triliun,” tuturnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Properti di Bali Masih Menarik Minat Investor

Investasi properti di Bali tetap menggiurkan di masa pandemi covid-19, karena menjanjikan yield dan capital gain tinggi.

EKONOMI | 22 Juni 2021

PPKM Mikro Diperkuat, Pengunjung Pusat Perbelanjaan Diprediksi Tinggal 10%

Di pusat perbelanjaan juga berlaku protokol kesehatan secara berlapis yang diberlakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan penyewa.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Naiknya Peringkat PGN dari Moody's Berdampak Positif pada Kinerja

Peringkat Moody's untuk PGN yang tetap dipertahankan di level Baa2, menunjukkan perseroan mampu mempertahankan posisi keuangan dan likuiditas yang baik.

EKONOMI | 22 Juni 2021

IHSG Meroket di Sesi I, Cek Saham yang Kasih Cuan Lebar

Saham BANK menguat 9,12%, BBKP naik 8,25%, NATO meningkat 6,8%, KAEF melonjak 6,19%, EMTK terangkat 5,63%.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Bursa Asia Bangkit, Nikkei di Jepang Melonjak 3%

Indeks Topix naik 3,05%.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Kempupera Bangun Rusun Atlet di Jabar Senilai Rp 12,59 Miliar

"Salah satu upaya pemerintah mendorong prestasi para atlet adalah menyediakan hunian layak seperti rumah susun,” kata Menpupera.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Sesi Siang, IHSG Bertambah 90 Poin Menuju 6.086

Volume perdagangan hingga sesi siang ini tercatat sebanyak 100,8 miliar saham senilai Rp 6,8 triliun.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Penjualan Properti Terus Menanjak, Kinerja LPKR Diprediksi Tumbuh

Melonjaknya laba operasional 72,7% YoY (year on year/yoy) menjadi Rp 509 miliar pada kuartal pertama tahun 2021 melampaui ekspektasi.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Naik Hingga 30%, Industri Pengolahan Tetap Dominasi Ekspor Nasional

Kinerja ekspor industri pengolahan terus menunjukkan tren positif di tengah ancaman dampak pandemi Covid-19.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Emas Batangan Antam Naik Rp 9.000 Per Gram

Untuk pecahan 250 gram Rp 218,265 juta.

EKONOMI | 22 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS