BUMN Dilarang Ikut Tender Proyek di Bawah Rp 100 Miliar, UMK Boleh Bidding Konstruksi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aturan Baru LKPP

BUMN Dilarang Ikut Tender Proyek di Bawah Rp 100 Miliar, UMK Boleh Bidding Konstruksi

Selasa, 22 Juni 2021 | 13:10 WIB
Oleh : Muawwan Daelami / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Terbitnya Peraturan Lembaga (Perlem) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia sebagai turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengubah sejumlah aturan. Salah satunya menghapus syarat kemampuan keuangan bagi perusahaan.

“Contohnya, Syarat Kemampuan Nyata (SKN) atau Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan sudah dihapuskan. Jadi seperti halnya yang lain-lain, dengan Rp 5 juta sudah bisa mendirikan perseroan terbatas (PT). Jadi inline dengan tujuan disusunnya Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono dalam Konferensi Pers Launching Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Senin (21/6/2021).

Perubahan kedua menyangkut klasifikasi nilai proyek bagi Usaha Mikro dan Koperasi (UMK) dari sebelumnya hanya Rp 2,5 miliar sekarang sampai Rp 15 miliar. Bahkan UMK yang mempunyai kapasitas teknis, bisa melakukan bidding di konstruksi.

Lebih lanjut, Menteri Basuki menambahkan, untuk paket pekerjaan yang bernilai antara Rp 50 miliar dan Rp 100 miliar sekarang hanya diperuntukkan bagi swasta nasional non-BUMN. Sedangkan paket bernilai Rp 100 miliar ke atas, boleh dikerjakan swasta nasional dan BUMN.

Semuanya sudah diatur di dalam Peraturan LKPP Nomor 12. Menurut dia, melalui perlem tersebut, Kempupera menjadi lebih mudah melaksanakan pengadaan barang dan jasa karena aturannya sudah dibuat oleh lembaga yang ditugasi untuk merumuskan kebijakan, pendampingan, dan supervisi. Jadi, satu aturan yang dikeluarkan LKPP ini berlaku untuk semua kementerian/lembaga.

“Jadi semua kementerian/lembaga mempunyai aturan yang sama dan tidak membingungkan. Saya kira ini ke depan akan lebih memudahkan kami untuk mengelola anggaran dalam rangka melayani penyedia jasa untuk bisa berkompetisi mendapatkan pekerjaan yang ada di kementerian atau lembaga,” tutur Menteri Basuki.

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan sejumlah perubahan yang termuat di dalam Perlem Nomor 12 Tahun 2021 meliputi penghapusan syarat kemampuan keuangan, nilai paket pekerjaan, kemampuan teknis UMK, jadwal pemilihan, dan lain-lain. Terkait dihapusnya syarat kemampuan keuangan dalam persyaratan kualifikasi, ia menilai karena sudah tidak relevan.

“Kami juga sampaikan, ada perluasan kesempatan melalui peningkatan nilai paket dari semula UMK Rp 2,5 miliar, menjadi Rp 15 miliar karena Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai turunan dari UU Cipta Kerja, mengamanatkan omzet UMK per tahun sebesar Rp 15 miliar. Otomatis, perpres dan perlemnya juga bilang Rp 15 miliar. Wajib selama UMK punya kemampuan teknis. Kalau Rp 2 miliar saja dan gak punya kemampuan teknis, usaha non-kecil yang akan masuk, silakan,” terang Roni.

Bukan hanya itu, perubahan aturan tersebut juga bertujuan untuk memperluas kesempatan dan mempermudah persyaratan bagi para pelaku usaha kecil yang berdiri kurang 3 tahun. Perubahan selanjutnya terjadi pada jadwal pemilihan. Jika sebelumnya jadwal tidak dilaksanakan pada hari kalender, sekarang diubah menjadi hari kalender atau Senin-Jumat. Hal ini untuk mengantisipasi para pemain nakal yang memasukkan dokumen pada Sabtu dan mengumumkan jam 12 malam. Roni berharap, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui perubahan hari. Lebih penting lagi, jangan sampai hari kerja diubah menjadi hari kalender. Adapun waktu yang semula 7 hari, diubah menjadi 5 hari kalender.

Termasuk tidak diberlakukan reverse auction (pemasukan penawaran berulang). Hal ini kata Roni, merupakan suatu bagian yang menjadi perhatian Menpupera untuk mempercepat proses tender dan pekerjaan konstruksi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPK Temukan 6 Masalah dalam Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Salah satu temuan BPK adalah mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP belum disusun.

EKONOMI | 22 Juni 2021

BPK Berikan Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Properti di Bali Masih Menarik Minat Investor

Investasi properti di Bali tetap menggiurkan di masa pandemi covid-19, karena menjanjikan yield dan capital gain tinggi.

EKONOMI | 22 Juni 2021

PPKM Mikro Diperkuat, Pengunjung Pusat Perbelanjaan Diprediksi Tinggal 10%

Di pusat perbelanjaan juga berlaku protokol kesehatan secara berlapis yang diberlakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan penyewa.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Naiknya Peringkat PGN dari Moody's Berdampak Positif pada Kinerja

Peringkat Moody's untuk PGN yang tetap dipertahankan di level Baa2, menunjukkan perseroan mampu mempertahankan posisi keuangan dan likuiditas yang baik.

EKONOMI | 22 Juni 2021

IHSG Meroket di Sesi I, Cek Saham yang Kasih Cuan Lebar

Saham BANK menguat 9,12%, BBKP naik 8,25%, NATO meningkat 6,8%, KAEF melonjak 6,19%, EMTK terangkat 5,63%.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Bursa Asia Bangkit, Nikkei di Jepang Melonjak 3%

Indeks Topix naik 3,05%.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Kempupera Bangun Rusun Atlet di Jabar Senilai Rp 12,59 Miliar

"Salah satu upaya pemerintah mendorong prestasi para atlet adalah menyediakan hunian layak seperti rumah susun,” kata Menpupera.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Sesi Siang, IHSG Bertambah 90 Poin Menuju 6.086

Volume perdagangan hingga sesi siang ini tercatat sebanyak 100,8 miliar saham senilai Rp 6,8 triliun.

EKONOMI | 22 Juni 2021

Penjualan Properti Terus Menanjak, Kinerja LPKR Diprediksi Tumbuh

Melonjaknya laba operasional 72,7% YoY (year on year/yoy) menjadi Rp 509 miliar pada kuartal pertama tahun 2021 melampaui ekspektasi.

EKONOMI | 22 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS