Jokowi Minta Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jokowi Minta Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Jumat, 25 Juni 2021 | 12:12 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah mendapatkan opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri, kepala lembaga dan kepala daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK.

“Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga dan kepala daerah, agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan,” kata Jokowi saat menghadiri penyampaian LHP LKPP dan IHPS II di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Jokowi sendiri merasa bersyukur selama lima tahun berturut-turut, sejak 2016, pemerintah pusat mendapatkan opini WTP dari BPK terhadap LKPP. Jokowi melihat WTP di tahun 2020 merupakan pencapaian terbaik ditengah tahun yang berat saat pemerintah bekerja keras mengatasi pandemi Covid-19.

“Di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih, kita tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP,” ujar Jokowi.

Di lokasi yang sama, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK memberikan opini WTP terhadap LKPP 2020, namun ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan pemerintah.

“Meskipun opini terhadap LKPP 2020 adalah wajar tanpa pengecualian, namun terdapat hal-hal yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu sejumlah permasalahan yang diungkap di dalam LHP LKPP 2020 yang mencakup ketidakpatuhan terhadap Ketentuan perundang-undangan dan kelemahan sistem pengendalian intern,” kata Agung Firman Sampurna.

Catatan yang diberikan BPK, antara lain, permasalahan yang terkait dengan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN. Dalam hal ini, BPK menyoroti Pemerintah perlu menyusun mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP dalam rangka implementasi pasal 13 Undang-Undang (UU) 2/2020.

Kemudian, BPK menemukan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka PCPEN tahun 2020 minimal sebesar Rp 1,69 triliun tidak sesuai dengan ketentuan. Juga pengendalian dan pelaksanaan belanja program PCPEN sebesar Rp 9 triliun pada 10 kementerian dan lembaga tidak memadai.

“Penyaluran belanja subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan non KUR serta belanja lain-lain kartu pra kerja dalam rangka PCPEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program sehingga terdapat sisa dana kegiatan atau program yang masih belum disalurkan sebesar Rp 6,77 triliun,” terang Agung Firman Sampurna.

Selanjutnya, BPK mencatat realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2020 sebesar Rp 28,75 triliun dalam rangka PCPEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi.

Serta, pemerintah belum mengidentifikasi pengembalian belanja atau pembiayaan PCPEN tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PCPEN 2020 dan kegiatan PCPEN tahun 2020 yang dilanjutkan pada tahun 2021.

“Atas permasalahan yang dimuat laporan hasil pemeriksaan tersebut, kami merekomendasikan kepada pemerintah agar menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN di tahun yang akan datang,” terang Agung Firman Sampurna.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

1.000 Nasi Goreng Sambal Matah ala Sasa Dibagikan di Semarang

PT Sasa Inti bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melakukan kegiatan membantu kelompok UMKM di masa pandemi dengan membuat 1.000 nasi goreng sambal matah

EKONOMI | 17 September 2021

OJK dan SRO Dapat Penghargaan dari Pemkot Surabaya

Eri Cahyadi mengapresiasi kontribusi OJK dan SRO dalam mendukung kegiatan PMI Surabaya.

EKONOMI | 17 September 2021

Ini Kunci Erick Thohir Rampingkan Jumlah BUMN

Erick Thohir mengungkapkan kunci utama terkait perampingan jumlah BUMN yakni perbaikan rantai pasok dan merapikan ekosistem.

EKONOMI | 17 September 2021

Harga Right Issue Bank INA Berkisar Rp 4.200 - Rp 4.380

Bank INA Perdana Tbk (BINA) sudah tetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau right issue.

EKONOMI | 17 September 2021

Dukung Seni dan Budaya, Indihome Kemas Program Indonesia Keren

IndiHome bersama para brand ambassador-nya mengajak masyarakat untuk berkreasi bidang seni dan budaya melalui program Indonesia Keren.

EKONOMI | 17 September 2021

Dio Living Ingin Terus Lestarikan Hasil Karya Anak Negeri

Dio Living ingin tetap berekspansi dan memperkenalkan furnitur karya anak bangsa kepada masyarakat Indonesia.

EKONOMI | 17 September 2021

Holding BUMN Jasa Survei Edukasi Mahasiswa tentang Standar Sistem Mutu

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dapat memacu service dan pelayanan operasional yang excellence kepada seluruh pelanggan.

EKONOMI | 17 September 2021

Pemerintah Dorong SDM Perkebunan Sawit Menuju 2045

Pemerintah mengembangkan SDM berkualitas di sektor perkebunan kelapa sawit dengan menggandeng lembaga pendidikan dan universitas.

EKONOMI | 17 September 2021

OJK Tegaskan Aturan Baru Unit Link Dirilis Tahun Ini

(OJK) menegaskan aturan baru mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan asuransi (PAYDI) atau unit link akan dirilis tahun ini.

EKONOMI | 17 September 2021

Dirut Nusantara Sejahtera: Industri Sawit Ikut Menopang Perekonomian Indonesia

Ke depan, kelapa sawit akan menjadi tanaman yang diunggulkan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia.

EKONOMI | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

NASIONAL | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings