Ketua DPD Minta Kementerian Investasi Klarifikasi Dugaan Investasi Fiktif
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ketua DPD Minta Kementerian Investasi Klarifikasi Dugaan Investasi Fiktif

Rabu, 30 Juni 2021 | 07:10 WIB
Oleh : Amrozi Amenan / FMB

Surabaya, Beritasatu.com - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah mengklarifikasi adanya indikasi manipulasi data investasi oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurutnya, dugaan manipulasi data tersebut bisa mengganggu iklim dan daya saing investasi di Tanah Air.

“Pemerintah harus segera memberikan klarifikasi terkait dengan investasi fiktif ini. Perlu segera diperbaiki sistem dan realitasnya sebab jika tidak, temuan BPK ini akan menjadi preseden buruk terhadap iklim investasi dan menjadi kontraproduktif dengan tujuan pembangunan itu sendiri,” kata LaNyalla, Selasa (29/6/2021).

Dugaan manipulasi data realisasi penanaman modal oleh BKPM tercatat dalam pemeriksaan 2019-2020. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun. Dugaan tersebut mengakibatkan laporan pencapaian realisasi penanaman modal BKPM 2019 tidak memberikan informasi kepada publik secara akurat. Hal ini berpotensi menyesatkan pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang strategis.

Menurut LaNyalla, ada tiga dampak strategis dari manipulasi data investasi tersebut. Pertama, adalah risiko anggaran, di mana dana yang dialokasikan untuk BKPM terbuang jika data realisasi investasi yang dicatatkan tidak sesuai dengan kondisi riil.

Kedua, berkaitan dengan pandangan investor. Dengan adanya investasi fiktif tentu saja akan membuat kepercayaan investor terutama asing terhadap kondisi penanaman modal di dalam negeri menjadi berkurang. Sejauh ini banyak investor asing yang mengacu pada data BKPM. Lembaga internasional juga menggunakan data BKPM untuk menghitung prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar LaNyalla.

Dampak ketiga adalah risiko fiskal. Yakni insentif yang diberikan oleh pemerintah berisiko terbuang. Artinya, insentif yang diberikan oleh otoritas fiskal tidak tersalurkan dengan tepat sasaran, di mana faktanya BKPM memiliki kewenangan untuk merekomendasikan pemberian insentif, baik dalam bentuk tax holiday maupun tax allowance.

"Karena data yang tidak valid akhirnya banyak obral insentif tidak tepat sasaran, penanaman modal asing yang tidak memenuhi syarat malah mendapatkan fasilitas," imbuh LaNyalla.

Di sisi lain, manipulasi pencatatan realisasi investasi oleh BKPM pada tahun 2019 senilai Rp15,22 triliun dapat mengurangi angka penyerapan tenaga kerja dari instrumen penanaman modal. Tahun 2019 terdapat sekitar 2,5 juta tenaga kerja yang diserap dari skema investasi tersebut.

Dengan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun maka asumsinya ada sekitar 21.308 lapangan kerja juga terindikasi fiktif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI).

“Pada 2019 untuk setiap Rp1 triliun dari investasi diasumsikan mampu menyerap 1.438 orang. Dengan adanya indikasi investasi fiktif senilai Rp15,22 triliun, artinya terdapat lebih dari 21.308 lapangan kerja yang juga terindikasi fiktif. Artinya jika benar terjadi kecurangan angka tersebut kemudian bisa direvisi, dengan demikian penyerapan pada 2015 sampai 2019 sebanyak 11,29 juta orang juga sebenarnya angkanya tidak segitu,” lanjut LaNyalla.

Dia berharap masalah tersebut dicermati dengan baik. Sebab jika tak diperbaiki target pemerintah memulihkan ekonomi melalui investasi tidak akan mampu menekan defisit angkatan kerja. Apalagi seharusnya investasi menjadi penopang ekonomi bukan malah menjadikan masalah dan menjadi bola liar yang merugikan pemerintah sendiri.

Untuk itu, lanjut LaNyalla, klarifikasi harus segera diberikan. Pemerintah perlu memperbaiki citra sehingga dugaan manipulasi investasi tersebut tidak menjadi kebenaran bagi para investor.

“Kondisi saat ini sedang sulit. Upaya pemerintah dalam memacu pemasukan negara melalui instrumen investasi jangan justru kontraproduktif dengan tujuan menambah pundi-pundi negara dan pemulihan pasar kerja Tanah Air. Jangan sampai menimbulkan citra buruk terhadap investor, terutama investor asing. Pastinya ini juga akan berpengaruh terhadap pembukaan lapangan kerja ke depannya,” tuturnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jaloor Bantu UMKM Ekspor Produk ke Mancanegara Tanpa Ribet

Pelaku UMKM dipastikan dapat lebih mudah melakukan kegiatan ekspor melalui program pendampingan yang disediakan oleh Jaloor.

EKONOMI | 27 September 2021

Dekatkan Diri dengan Pelanggan, Lixil Resmikan Showroom di Pondok Indah

Showroom Lixil menghadirkan brand-brand unggulan dalam satu atap sekaligus mendekatkan diri dengan pelanggan Indonesia.

EKONOMI | 27 September 2021

Wagub Emil: Klinik Kekayaan Intelektual Dorong Daya Saing UMKM Jatim

Emil berharap, kehadiran Klinik Kekayaan Intelektual dapat lebih meningkatkan minat pelaku usaha dan UMKM di Jatim untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya.

EKONOMI | 27 September 2021

Bamsoet Dorong Penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

EKONOMI | 27 September 2021

BI Proyeksikan Ekonomi Jakarta Tumbuh Hingga 4,4% di 2021

BI Perwakilan DKI memproyeksikan laju perekonomian DKI Jakarta sepanjang 2021 ini akan bertumbuh sekitar 3,6 hingga 4,4%. Hal ini didorong sejumlah faktor.

EKONOMI | 27 September 2021

KAI Dukung Integrasi Antarmoda di Jabodetabek

Integrasi antarmoda di kawasan Jabodetabek mempermudah masyarakat dalam mengakses sarana transportasi umum.

EKONOMI | 27 September 2021

KAI Gandeng PT Inti Implementasikan Train Control Monitoring System

Train control monitoring system (TCMS) merupakan sistem kontrol kereta terpusat untuk peralatan dan fasilitas kereta yang dapat dipantau secara realtime.

EKONOMI | 27 September 2021



Aliansi Pelayaran Nasional, Strategi Menhub Atasi Hambatan Ekspor

Menhub menegaskan, Indonesia SEA bertujuan agar perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo untuk pangsa pasar luar negeri atau ekspor.

EKONOMI | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Arkha Akan Garap Proyek Steel Fabricatoe RDMP Pertamina Rp 620 Miliar

Arkha Akan Garap Proyek Steel Fabricatoe RDMP Pertamina Rp 620 Miliar

EKONOMI | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings