Utang Indonesia Tembus Rp 6.418 Triliun, Masih Batas Aman?
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Utang Indonesia Tembus Rp 6.418 Triliun, Masih Batas Aman?

Sabtu, 3 Juli 2021 | 08:58 WIB
Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Hingga akhir Mei 2021, jumlah utang Indonesia mencapai Rp 6,418 triliun, atau dengan rasio debt service terhadap penerimaan (DSR) sebesar 46,77%. Berdasarkan data audit yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), utang pemerintah saat ini telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief (IDR) dengan rasio sebesar 25%-35%.

Meski demikian, Senior Economist Samuel Sekuritas Fikri C Permana mengatakan, tingkat utang yang dimiliki Indonesia saat ini masih dalam batas aman sehingga ruang fiskal masih cukup besar. Terlebih, neraca dagang dalam 2 tahun terakhir terus mengalami perbaikan sehingga Indonesia bisa keluar dari kondisi double defisit. “Bahkan utang yang dimiliki Indonesia masih sangat jauh dibandingkan dengan negara peers seperti Malaysia atau negara dalam ASEAN lainya yang utangnya jauh lebih tinggi ketimbang GDP (gross domestic product) mereka,” jelasnya kepada Investor Daily, Sabtu (3/7/2021).

Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebutkan, rasio pembayaran bunga utang Indonesia terhadap penerimaan sebesar 19,06 dibanding rekomendasi IDR 4,6%-6,8% dan IMF 7%-19%. Selain itu, rasio utang terhadap penerimaan 369%, lebih tinggi dari yang disarankan oleh kedua badan yaitu 92%-167% dan 90%-150%.

Menurut Fikri, meski dalam batas yang aman, hendaknya rekomendasi dari IMF dan IDR dapat menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk utang dengan tenor jangka panjang. Di sisi lain, Indonesia masih membutuhkan dana yang besar untuk menutupi pengeluaran untuk penanganan Covid-19 seperti yang baru-baru ini diumumkan yakni pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Mau tidak mau, pemerintah harus memperlebar defisit, karena dalam kondisi seperti ini penerimaan pemerintah terus berkurang. Pemerintah juga disarankan untuk memperpanjang target defisit 3% pada 2023 agar ruang fiskal yang dimiliki lebih besar,” ujarnya.

Bahkan, kata Fikri, Indonesia harus lebih gencar mencari pendanaan. Menurutnya, langkah lelang surat utang negara dinilai tidak akan cukup menutupi pengeluaran yang ada. Indonesia masih memiliki beberapa opsi, seperti private placement atau kembali menggunakan opsi penambahan utang. “Selama 2 tahun terakhir Indonesia tidak menerima penurunan nilai dari lembaga rating global, dimana negara sekitar diberikan penurunan rating, ini menandakan utang yang ada masih manageable,” kata dia.

Menurut dia, selain dengan utang, langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan pembenahan pada birokrasi perpajakan serta meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pembayaran pajak. Pasalnya, tingkat serapan pajak Indonesia saat ini yang masih rendah ketimbang negara lain, terutama pada warga negara yang berpenghasilan di atas Rp 2 miliar per tahun atau kelas menengah. “Saat ini untuk kelas menengah pemerintah hanya menerima sebanyak 11% dari total masyarakat kelas menengah yang ada, masih rendah dibanding negara lain,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA LAINNYA

Tumbuh 8%, Industri Furnitur Tangguh Hadapi Dampak Pandemi

Industri furnitur merupakan salah satu sektor yang potensial dikembangkan karena didukung dengan ketersediaan sumber daya alam di dalam negeri.

EKONOMI | 20 September 2021

Kemnaker Dorong Perusahaan untuk Menyediakan Fasilitas Koperasi Pekerja

Kemnaker mendorong agar setiap perusahaan menyediakan fasilitas penunjang kesejahteraan pekerja/buruh, salah satunya koperasi pekerja/buruh.

EKONOMI | 20 September 2021

Modernland Mulai Serah Terima Proyek Mixed Home The Savoy

The Savoy yang mengusung konsep hunian 2 in 1, merupakan satu-satunya area rumah sekaligus tempat usaha yang berada di kawasan River Garden Jakarta Garden City.

EKONOMI | 20 September 2021

Pengamat: Holding Tingkatkan Interlink Digital UMKM dan UMi

Pada masa pandemi masyarakat cenderung bertransaksi secara daring dan mengurangi interaksi secara langsung termasuk dalam kegiatan ekonomi.

EKONOMI | 20 September 2021

Jokowi Terbitkan Keppres Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia

Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 15/2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

EKONOMI | 20 September 2021

Fasilitas Hanggar dan Taxiway Bandara Salakanagara Mulai Dibangun

KEK Tanjung Lesung menggandeng Indonesia Flying Club (IFC) bangun fasilitas hanggar dan taxiway di bandara Salakanagara.

EKONOMI | 20 September 2021

WE+ Gandeng Posfin, Perluas Akses Klaim Asuransi

WE+ (WEPLUS) menggandeng PT Pos Finansial Indonesia (Posfin) untuk memperluas pasar serta memberi kemudahan dalam layanan klaim.

EKONOMI | 20 September 2021

Anak-Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan ke Mal, APPBI Siap Kawal Prokes

“Protokol kesehatan harus tetap diberlakukan secara ketat, disiplin dan konsisten,” tegas Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja.

EKONOMI | 20 September 2021

10 Daerah di Luar Jawa-Bali Masih Jalankan PPKM Level 4

PPKM level 4 diterapkan di 10 kabupaten/kota karena terkait dengan aglomerasi, jumlah penduduk maupun tingkat vaksinasi yang masih di bawah 50%.

EKONOMI | 20 September 2021

Pasca-Merger, Penyesuaian SOP Pelindo Dilaksanakan Bertahap

"Standardisasi akan dilakukan bertahap, baik aspek komersial, operasional, maupun keuangan," terang Putut.

EKONOMI | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
DKI Catat Rekor Penambahan Kasus Baru Positif Covid-19 Terendah Sejak Juni 2020

DKI Catat Rekor Penambahan Kasus Baru Positif Covid-19 Terendah Sejak Juni 2020

KESEHATAN | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings