Kemkop dan UKM Terus Perjuangkan Lahirnya LPS untuk Koperasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemkop dan UKM Terus Perjuangkan Lahirnya LPS untuk Koperasi

Selasa, 13 Juli 2021 | 22:50 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP) sudah lama menjadi harapan masyarakat koperasi Indonesia untuk diwujudkan.

Tujuannya, guna melindungi dan mendorong simpanan anggota koperasi pada usaha simpan pinjam koperasi (USPK), khususnya yang diselenggarakan melalui Koperasi Simpan Pinjam.

Hal itu dipaparkan Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, pada webinar Peringatan Hari Koperasi ke-74, Selasa (13/7/2021).

Di acara yang juga dihadiri anggota DPR Komisi VI Muhammad Idris Laena, Zabadi, menambahkan, mandat pembentukan LPS-KSP diberikan oleh UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akan tetapi, semenjak UU tersebut dinyatakan dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013 dan untuk sementara waktu kembali kepada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, rencana pembahasan untuk membentuk LPS-KSP menjadi tertunda

"Walaupun demikian, upaya untuk mewujudkan adanya LPS-KSP tidak berarti terhenti. Sebab, secara teoretis dan praktis, gagasan pembentukan LPS-KSP mendapat dukungan yang luas dari gerakan koperasi," ucap Zabadi.

Pasalnya, lanjut Zabadi, manfaatnya yang besar untuk perlindungan kepada penyimpan dana, khususnya tabungan anggota yang kecil di koperasi.

Selain itu, kata Zabadi, adanya LPS-KSP juga akan membantu menjaga stabilitas sistem keuangan karena meningkatnya kepercayaan (trust) kepada sistem keuangan formal, khususnya koperasi.

Zabadi pun menggambarkan sejumlah kegiatan yang sudah dilakukan sebagai upaya untuk merealisasikan terbentuknya LPS-KSP. Yaitu, pada 2013 disusun draft naskah akademik sesuai mandat UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Tetapi, belum pernah dibahas mendalam karena dibatalkannya UU tersebut oleh MK pada 2013.

Lalu, pada tahun 2016-2017, dilakukan updating terhadap naskah akademik (2013), dengan fokus untuk merumuskan argumentasi pentingnya LPS-KSP dari berbagai perspektif, landasan yuridis yang kokoh berdasar UU Nomor 25 Tahun 1992, hingga format pelembagaan LPS-KSP.

Selanjutnya, tahun 2018-2019, hasil updating naskah akademik menjadi salah satu referensi yang memperkuat argumen pemerintah kepada DPR RI, sehingga pembentukan LPS-KSP disetujui diatur dalam pasal RUU Perkoperasian.

"Kemudian, tahun 2020, masa dimana disusun dan dibahas RUU Cipta Kerja, koperasi meski termasuk klaster yang dibahas. Tetapi, LPS-KSP luput sebagai substansi yng diatur dalam UU No 11 Tahun 2020," ungkap Zabadi.

Namun, seiring dengan perkembangan konstelasi perubahan ekonomi, sosial, budaya, struktur demografi era milenial dan teknologi, serta dinamika persoalan dan potensi koperasi yang tumbuh berkembang di lingkungan modern dan digital, maka diperlukan regulasi (baru) sebagai payung hukum yang mampu menjawab tantangan/persoalan kekinian tersebut.

"Upaya untuk pembahasan kembali RUU Perkoperasian yang sesungguhnya sudah final di DPR RI perlu terlebih dorongan dan tuntutan hal itu disampaikan berbagai forum gerakan koperasi, masyarakat yang diunggah di berbagai media sosial, juga kalangan DPR RI," jelas Zabadi.

Untuk mengantisipasi kesiapan kemungkinan luncuran pembahasan RUU Perkoperasian, kata Zabadi, maka naskah akademik pembentukan LPS-KSP (tahun 2019) yang ada, perlu dilakukan tinjauan kembali. "Guna dirumuskan penajaman argumentasi, penyesuaiannya terhadap berbagai peraturan per-UU-an yang baru, UU 11/2020 tentang Ciptaker dan PP 7/2021," imbuh Zabadi.

Termasuk elaborasi terkait pihak-pihak yang berpretensi meragukan atau kurang setuju adanya LPS-KSP.

Di antaranya, sistem KSP yang bersifat exclusive, dimana dana dihimpun dan disalurkan hanya kepada anggota, maka simpanan sebagai harta milik anggota sekaligus pemilik, mengapa harus dijamin secara eksternal oleh LSP. "Ada juga keraguan akan maraknya moral hazard," ujar Zabadi.

Ada juga isu pembentukan sebagai badan hukum yang independen, saat awal pendiriannya pada akhirnya akan menyedot dan memberatkan APBN. Juga, pengawasan terhadap KSP yang tidak/belum kompatibel dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan lainnya.

Zabadi menambahkan isu lainnya seperti kepesertaan LPS-KSP, dimana banyak KSP yang belum dijalankan dengan tatakelola yang baik dan dengan sistem terbuka, hingga dana kelolaan LPS-KSP, kurang/tidak dapat mencakup skala yang luas/besar, sehingga hal ini berpotensi menimbulkan risiko rugi lebih besar, dari pada potensi menciptakan surplus usaha.

"Isu seperti ini memang dapat dikata sebagai lagu lama, yang harus kita jawab, baik secara akademis maupun kesiapan empirik perbaikan tatakeloka koperasi sehingga kompatibel dengan sistem LPS-KSP yang ingin dibangun," papar Zabadi.

Bagi Zabadi, hal ini justru bertolak belakang dengan suara dari DPR RI yang justru mendukung adanya LPS-KSP yang dikuatkan melalui pengaturan pasal mandatory dalam RUU Perkoperasian.

"Saya berharap apa yang kita cita-citakan bersama, dapat membangun komitmen yang kuat dan mendorong upaya yang lebih serius dari kita semua untuk pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi simpan pinjam," tutur Zabadi.

Diwaktu yang sama anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Idris Laena menambahkan, baik pemerintah dalam hal ini termasuk dirinya sebagai anggota komisi VI DPR RI, siap membantu mewujudkan terciptanya koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa yang menjadi pilihan utama masyarakat.

Menurut Idris Laena dengan hadirnya Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan masyarakat yang menjadi anggota koperasi dapat merasa aman saat menaruh uang di koperasi tersebut.

“Masyarakat akan merasa aman bila menaruh uang dengan jumlah besar di Koperasi, sebagai contoh jika menaruh uang dengan jumlah Rp500 juta di koperasi, ia akan menjadi pemilik dari koperasi tersebut, beda jika ditaruh di bank masyarakat tidak akan memiliki bank tersebut,” ujar Idris Laena.

ia juga siap mendukung penuh agar Lembaga Penjamin Simpanan untuk Koperasi Simpan Pinjam dapat tercapai.

Idris Laena juga menegaskan pemerintah perlu memperkuat kelembagaan koperasi, agar koperasi bisa menjadi sepenuhnya menjadi soko guru perekonomian bangsa dan diminati oleh masyarakat. Perlu dibuat UU tentang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Perkoperasian No 25 tahun 1992, dengan mengikuti perkembangan zaman dalam era globalisasi dan digitalisasi.

“Inshaallah mudah - mudahan di periode ini 2019-2024 bisa segera kita sihkan dan saya siap mengawal sebelum berakhir masa jabatan saya,” pungkas Idris Laena.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

5 Langkah Ciptakan Ruang Multifungsi di Rumah

Pandemi covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, mendorong sebagian orang menghabiskan uang untuk mendesain ulang interior rumahnya.

EKONOMI | 18 September 2021

OJK: DigiKu Ciptakan Kesempatan yang Sama Antara Bank dan Fintech

"Kita menyambut baik DigiKu ini, diharapkan bank Himbara akan menjadi contoh produk fintech lainnya,” kata Wimboh.

EKONOMI | 18 September 2021

Pameran Virtual FIF Group Fest Berlanjut di Bengkulu

Kegiatan pameran virtual FIF Group Fest menjadi alternatif favorit sejumlah masyarakat untuk memenuhi setiap kebutuhannya.

EKONOMI | 18 September 2021

Ini Fungsi Dekorasi dalam Interior Rumah

Dekorasi berperan penting untuk memberikan kenyamanan agar penghuninya betah berada di rumah.

EKONOMI | 18 September 2021

Kadin: Diskon PPnBM 100% Dorong Produksi dan Kinerja Ekspor

Kadin menilai keputusan perpanjangan diskon PPnBM DTP sangat tepat, industri kendaraan bermotor diyakini bisa kembali bangkit.

EKONOMI | 18 September 2021

Penyaluran Kredit DigiKu Ditargetkan Capai Rp 19 Triliun hingga 2024

Layanan kredit digital DigiKu menjadi asa bagi pelaku UMKM untuk memanfaatkan akses pembiayaan yang aman dan terjamin.

EKONOMI | 18 September 2021

Kadin Sambut Positif Perpanjangan Diskon PPnBM DTP

Kadin Indonesia menyambut baik keputusan pemerintah yang memperpanjang diskon pajak.

EKONOMI | 18 September 2021

Pameran Virtual Tingkatkan Minat Pembelian Properti

Perbaikan kondisi ekonomi yang kembali positif pada kuartal II 2021 membuat pasar properti mulai bangkit, dan konsumen semakin aktif berburu hunian.

EKONOMI | 18 September 2021

Erick Thohir Resmikan Pabrik Pupuk Bioenensis Banyuwangi

Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan pabrik pupuk hayati Bioneensis di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (18/9/2021).

EKONOMI | 18 September 2021

Perkuat Program Desmigratif, Kemnaker dan LKK PBNU Susun Modul Comunity Parenting

Semua anak, merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan kejayaan bangsa Indonesia.

EKONOMI | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Inter Miami Sabar Menanti Dapatkan Messi

Inter Miami Sabar Menanti Dapatkan Messi

BOLA | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings