Dinilai Terlalu Pragmatis, PDIP Minta PP Soal Penyelenggaraan Kehutanan Dievaluasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dinilai Terlalu Pragmatis, PDIP Minta PP Soal Penyelenggaraan Kehutanan Dievaluasi

Kamis, 15 Juli 2021 | 16:02 WIB
Oleh : Eman Kure / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) meminta supaya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan untuk dievaluasi.

Pasalnya, PP ini dinilai terlalu pragmatis, karena lebih mementingkan kepentingan ekonomi semata, ketimbang tetap menjaga hutan sebagai bagian dari lingkungan hidup yang lestari.

“Dalam konteks terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2021, menjadi tanggung jawab ideologis kita untuk menjaga hutan tetap lestari. Perintahnya jelas, tolak PP Nomor 23 Tahun 2021 yang terlalu pragmatis dalam kepentingan ekonomi semata dan melupakan semangat hutan lestari. Penolakan ini tentu akan ditindaklanjuti dengan cara-cara kepartaian PDI Perjuangan dengan sikap yang bijak melalui analisis dan kajian yang matang,” kata Hasto Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP dalam webinar yang mengangkat tema “PP Nomor 23 Tahun 2021: PNBP Dan Dampaknya Bagi Hutan Lestari”, Rabu malam (14/7/2021).

Menurut Hasto, PDIP memiliki sikap yang jelas terkait keberlangsungan dan pemeliharaan lingkungan hidup demi tetap menjaga keseimbangan ekologi.

Hasto mencontohkan perilaku positif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tehadap bagaimana cara pandangnya terhadap alam dan lingkungan.

“Ibu Ketua Umum selalu memberikan contoh yang baik bagi kami para kader partai untuk terus mengingatkan akan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Kultur kepartaian PDI Perjuangan menjadi garda terdepan sebagai pelaku perubahan untuk merawat lingkungan hidup,” katanya.

Mengutip pernyataan Megawati Soekarnoputri, Hasto kembali menegaskan, para kader PDIP diingatkan agar gerakan dan perilaku sadar lingkungan menjadi nafas perjuangan dan spirit pergerakan.

Sebagai konsekuensi logis, lanjutnya, PDIP sudah melakukan gerakan kepartaian dengan rangkaian kegiatan yang menyentuh hal-hal yang sangat fundamental, seperti menanam pohon secara serentak di seluruh Indonesia, gerakan membersihkan sungai, pengelolaan dan pemanfaatan sampah, dan lain sebagainya.

PDIP bahkan telah mempersiapkan sejumlah truk-truk sampah yang akan dioperasionalkan oleh para kader PDIP di daerah-daerah untuk membantu mengatasi persoalan sampah.

Ketua Dewan Ahli Badan Penelitian Pusat (Balitpus) PDIP, Sonny Keraf yang juga sebagai moderator pada webinar ini juga mengungkapkan, sejak ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja, maka kemudian diterbitkan aturan-aturan turunannya di berbagai sektor.

Salah satunya yang menjadi perhatian adalah di sektor kehutanan, di mana telah dibuat PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

“Hutan dan alam menjadi salah satu peran penting bagi keberlangungan hidup manusia. Seperti yang kita hadapi saat ini, pandemi Covid-19 dianggap sebagai konsekuensi dari adanya ketimpangan lingkungan hidup yang berdampak sangat erat kepada manusia. Diskusi ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melihat kembali dan mengevaluasi, sejauh mana PP Nomor 23 Tahun 2021 ini berdampak kepada masa depan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Hariadi Kartodihardjo menambahkan, bahwa ada tiga pendekatan terkait hal ini, yakni, teks Peraturan-Perundangan, tatakelola (governance) dan kelembagaan. Ketiga hal ini berdampak pada kelestarian hutan.

“Pada PP Nomor 23 Tahun 2021 ada pengecualian yang terdapat pada pasal 92: Larangan tambang terbuka di hutan lindung dikecualikan bagi kegiatan pertambangan yang dalam dokumen lingkungannya telah dikaji bahwa akan berdampak pada penurunan permukaan tanah, perubahan fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, atau gangguan akuifer air tanah yang dilengkapi dengan upaya yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak dimaksud. Dan pada Pasal 38 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pada Kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka,” jelasnya.

Menurut Hariadi, terdapat kelemahan teks maupun konteks pelaksanaan PP Nomor 23 Tahun 2021. Ditambah dengan buruknya tatakelola dan lemahnya kelembagaan dalam pelaksanaannya dapat membelokkan arah tujuan dari UU Nomor11 Tahun 2020 (Omnibus Law) tentang Cipta Kerja itu sendiri.

Lebih lanjut dikatakan Hariadi, lahan pengganti berperan mengganti fungsi lingkungan hidup yang hilang. Fungsi lingkungan hidup dalam ekosistem semestinya tidak dapat diganti dengan uang, dalam hal ini dengan PNBP. Hukum alam adalah hukum besi.

“Selain harus dilakukan perbaikan, pelaksanaan regulasi ini perlu disertai keterbukaan informasi bagi publik. Publik, misalnya, perlu tahu apakah kuota penggunaan kawasan hutan telah dicapai atau belum. Selain itu, tinjauan CRA menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi ini berpotensi menjadi penyebab korupsi dan konflik kepentingan. Ini harus benar-benar diawasi oleh publik,” tegas Hariadi.

Lebih jauh, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Raynaldo G Sembiring, menyampaikan bahwa implikasi perubahan kompensasi dalam PP Nomor 23 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 akan berdampak pada deforestasi.

Dia menegaskan, hal tersebut terjadi karena tidak ada kriteria yang jelas atau batasan yang ketat untuk frasa "melampaui kecukupan luas kawasan hutan dan tutupan hutan”.

“PNBP Kompensasi hanya dimaknai sebagai setoran ke kas negara. Sebaiknya ada mekanisme earmarking untuk memastikan bahwa dana ini dapat dialokasikan kepada restorasi ekosistem termasuk tindakan konservasi. Konsekuensinya, perlu ada perubahan mendasar atau penyusunan regulasi tambahan yang mengatur secara ketat kepentingan ekologis dan penyelenggaraan kehutanan,” ujar Reynaldo.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menjelaskan, bahwa perbandingan Kewajiban
Lahan Kompensasi terhadap PNBP Kompensasi, di antaranya, IPPKH dengan Lahan Kompensasi, ada penambahan kawasan hutan dan penutupan hutan, meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat dari pembelian lahan dan kegiatan penanaman hutan.

“Negara tidak mengeluarkan biaya rehabilitasi hutan karena lahan diserahkan dalam bentuk hutan. negara mendapatkan nilai tambah dan manfaat lingkungan,” kata politisi PDIP tersebut.

Perubahan aturan penggunaan kawasan hutan dari kewajiban lahan kompensasi menjadi PNBP mengancam kelestarian dan keberadaan hutan serta merugikan negara dan masyarakat.

“Penetapan nilai PNBP Kompensasi harus memperhatikan nilai ekonomi hutan dan jasa lingkungannya serta menjamin hutan tetap lestari. Jika hutan terus berkurang, banteng akan kehilangan habitatnya. Jadi, hutan harus tetap lestari dengan regulasi yang benar,” tandas Sudin.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Rupiah Ditutup Menguat Tipis Saat Mata Uang Asia Mixed

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.236- Rp 14.255 per dolar AS.

EKONOMI | 21 September 2021

Citilink Jadi LCC Kedua Dunia Raih Rating Prokes Bintang 5 dari Skytrax

Maskapai penerbangan Citilink berhasil meraih predikat 5-Star Covid-19 Airline Safety Rating dari Skytrax.

EKONOMI | 21 September 2021

Asing Buang Saham Rp 232 Miliar, IHSG Ditutup Turun 15 Poin

IHSG pada penutupan perdagangan sore ini Selasa (21/9/2021) melemah 15,5 poin (0,25%) ke level 6.060.

EKONOMI | 21 September 2021

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan Domestik, BI Putuskan Tahan Suku Bunga Acuan Level 3,5%

BI memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan alias BI 7 days reverse repo rate di level 3,50%.

EKONOMI | 21 September 2021


Rolling Hills Karawang Mulai Serah Terima Unit Rumah Perdana

Pengembang Rolling Hills Karawang menyelesaikan pembangunan rumah lebih cepat 1 bulan dari komitmen awal yang dijanjikan kepada konsumen.

EKONOMI | 21 September 2021

Sky House BSD+ dan Bright Property Beri Bantuan Warga Terdampak Pandemi

Risland Indonesia pengembang properti yang menaungi Apartemen Sky House BSD+ dan Sky House Alam Sutera+ menyalurkan bantuan 1.000 paket sembako.

EKONOMI | 21 September 2021

Uji Pasar Program PGN Sayang Ibu Gaskita Berlangsung di Wilayah Jakarta dan Tangerang

PT Perusahaan Gas Negara Tbk melaksanakan uji pasar Gaskita program PGN Sayang Ibu di wilayah DKI Jakarta dan Tangerang.

EKONOMI | 21 September 2021

BI Kembali Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,50%

BI kembali mempertahankan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%.

EKONOMI | 21 September 2021

Pengesahan Akulaku Sebagai Pengendali Bank Neo Commerce Tertunda

Penundaan Akulaku jadi pengendali Bank Neo disebabkan RUPSLB tidak memenuhi kuorum.

EKONOMI | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Rupiah Ditutup Menguat Tipis Saat Mata Uang Asia Mixed

Rupiah Ditutup Menguat Tipis Saat Mata Uang Asia Mixed

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings