Kemkop dan UKM Dukung Kemudahan Pendirian Koperasi melalui Pembaruan Anggaran Dasar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemkop dan UKM Dukung Kemudahan Pendirian Koperasi melalui Pembaruan Anggaran Dasar

Minggu, 18 Juli 2021 | 22:09 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM, harus betul-betul memberikan kemudahan dalam pendirian koperasi, dari yang semulanya 20 orang menjadi 9 orang.

“Kita ingin sebuah koperasi hadir dengan sebuah kesan kemodernan, dan itu direfleksikan pintu masuknya dari anggaran dasar atau akte pendirian. Anggaran Dasar hanya dianggap sebagai “Kitab Suci” bagi Koperasi, jarang dibuka, dan hanya dibuka saat RAT," kata Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi (Kemkop) dan UKM Ahmad Zabadi.

Zabadi mengatakan itu dalam rangkaian Webinar Series Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-74 dengan tema "Pembaruan Anggaran Dasar dalam Mendukung Kemudahan Pendirian Koperasi”, Minggu (18/7/2021).

Zabadi juga menekankan, penyederhanaan akta pendirian koperasi tidak hanya sekedar tampil beda dari sebelumnya dengan pertimbangan efisiensi, namun juga selayaknya isi dan substansi dapat mudah dibaca dan dipahami sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

Terlebih lagi, lanjut Deputi Zabadi, dalam menghadapi perkembangan koperasi yang dinamis, ada spin off, split off, amalgamasi, dan holding company maka perlu diakomodir apabila terjadi perubahan anggaran dasar koperasi, sehingga koperasi terlihat adaptif, tidak terkesan jadul dan lebih modern.

“Perubahan pertama harus terlihat dari anggaran dasar, yang menunjukkan adanya pesan bahwa koperasi dinamis, adaptif, hal ini berguna untuk kalangan mileneal agar tidak lagi merasa malu untuk bergabung atau mengembangkan usahanya melalui koperasi,” tutup Zabadi.

Diwaktu yang sama Asisten Deputi Pengembangan SDM Nasrun mengatakan, Deputi Bidang Perkoperasian telah melakukan terobosan dengan melakukan penyederhanaan anggaran dasar bersama-sama dengan Ikatan Notaris Indonesia yang semula yang beredar di notaris/masyarakat, template anggaran dasar yang semula lebih kurang 50 halaman setelah dilakukan penyederhanaan menjadi kurang dari 17 halaman, tanpa meninggalkan substansi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

“Perlu digarisbawahi bahwa template anggaran dasar tersebut hanya sebagai panduan dan contoh standar dan bukan pedoman, untuk dijadikan referensi para pelaku terkait dalam pembuatan akta anggaran dasar pendirian koperasi," tegas Asdep Nasrun.

Sementara itu, Direktur Perdata Santun M. Siregar menyampaikan, sesuai dengan PP 24 tahun 2018 pengesahan koperasi yang tadinya di Kemkop dan UKM beralih ke Ditjen Administrasi Hukum dan HAM, Kemhumham.

Selanjutnya lanjut Santun, karena ini Amanah kami melakukan migrasi dan integrasi data perkoperasian tidak hanya dari Kemenkop dan UKM tetapi juga dari Dinas di daerah, dan ini tidak serta merta selesai, membutuhkan proses yang berkelanjutan.

“Yang terpenting walaupun pengesahan koperasi ada di Kemhumham tapi pembinaan secara teknis masih harus tetap berada di Kemenkop dan UKM, itu sangat penting. Jangan sampai karena pengesahannya di Kemhumham maka pembinaannya menjadi tanggung jawab Kemhumham," ujar Santun.

Ketua Bidang Organisasi Pengurus PP-INI Taufik menambahkan, pihaknya diajak terlibat dalam pendirian koperasi berdasarkan Kepmkop dan UKM 98 Tahun 2004, selain itu pihaknya juga terlibat penyederhanaan template anggaran dasar, tentu dengan tetap mengakomodir amanat UU 25 tahun 1992 yang mengatur minimal ketentuan anggaran dasar.

“Penyederhanaan ini diharapkan akan lebih mudah bagi notaris untuk menjelaskan kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi”, jelas Taufik.

Taufik menyerukan agar notaris tidak hanya mengesahkan akta tapi memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi sesuai kewenangannya memberikan penyuluhan hukum, notaris harus ikut terlibat sejak rapat pembentukan koperasi sesuai Permenkop dan UKM Nomor 9 Tahun 2018.

“Kenapa notaris harus hadir ? karena rapat pembentukan menyiapkan anggaran dasar, bukan serta merta datang ke notaris, copy paste kemudian tanda tangan, anggaran dasar bukan notaris yang merancang sendiri, namun disiapkan oleh para pendiri, dan notaris dapat terlibat sejak awal," tegas Taufik.

Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Cepi Sukur Laksana, juga meyakini bahwa penyederhanaan anggaran dasar harus tetap mengacu pada ketentuan anggaran dasar.

"Dalam penyederhanaan anggaran dasar, kita harus mengacu sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1992 dan Permenkop dan UKM Nomor 9 tahun 2018," pungkas Cepi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Aliansi Pelayaran Nasional, Strategi Menhub Atasi Hambatan Ekspor

Menhub menegaskan, Indonesia SEA bertujuan agar perusahaan pelayaran nasional turut mengangkut kargo untuk pangsa pasar luar negeri atau ekspor.

EKONOMI | 27 September 2021

Pelindo Gencarkan Sosialisasi Merger BUMN Pelabuhan

Keputusan penggabungan atau merger PT Pelindo I, II, III, dan IV disosialisasikan kepada berbagai perwakilan asosiasi dan instansi terkait pelabuhan.

EKONOMI | 27 September 2021

Bank Banten Apresiasi Rencana Pemisahan Perseroan dari BGD

Dengan Bank Banten menjadi BUMD baru, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan langsung menjadi pemegang saham penuh dan tidak lagi melalui PT BGD.

EKONOMI | 27 September 2021

Tiongkok Larang Cryptocurrency, CEO Indodax: Investor Tak Perlu Was-was

"Menurut saya, pengumuman Tiongkok ini hanya akan berdampak jangka pendek karena aksi market jual yang sifatnya memang hanya sementara," kata Oscar.

EKONOMI | 27 September 2021

Sektor Properti Cemerlang, Lippo Karawaci Yakin Target Prapenjualan Terpenuhi

Baru-baru ini Lippo Karawaci merevisi target pra-penjualan tahun 2021 menjadi Rp 4,2 triliun dari estimasi sebelumnya Rp 3,5 triliun.

EKONOMI | 27 September 2021

Menko Airlangga Ungkap Strategi Pulihkan Sektor Parekraf

Airlangga menegaskan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) juga mendapat dukungan dari pemerintah untuk bisa pulih.

EKONOMI | 27 September 2021

JP Morgan Tawarkan Saham Bukalapak US$ 50 Juta Pakai Skema ADS

JP Morgan Chase Bank N.A. menawarkan saham PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) melalui skema American Depositary Share (ADS) senilai US$ 50 juta.

EKONOMI | 27 September 2021

Funsnap Luncurkan Stabilizer Capture untuk Ponsel Cerdas

Hanya butuh waktu satu detik untuk melipat dan memasukkannya ke dalam tas saku.

EKONOMI | 27 September 2021

Saham PURA Paling Aktif Ditransaksikan Hari Ini

Saham PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA) tercatat paling aktif ditransaksikan berdasarkan volume pada perdagangan awal pekan, Senin (27/9/2021).

EKONOMI | 27 September 2021

BI DKI Beberkan 3 Faktor yang Pengaruhi Pemulihan Ekonomi Nasional

Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta membeberkan protokol kesehatan, vaksinasi dan serapan anggaran pemerintah menjadi faktor percepatan pemulihan ekonomi nasional.

EKONOMI | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Piala Sudirman 2021: Indonesia Tundukkan Kanada 3-2

Piala Sudirman 2021: Indonesia Tundukkan Kanada 3-2

OLAHRAGA | 20 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings