Apindo dan Kadin Harus Penuhi Hak Kesehatan Pekerja saat Pandemi Covid-19
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Apindo dan Kadin Harus Penuhi Hak Kesehatan Pekerja saat Pandemi Covid-19

Senin, 19 Juli 2021 | 13:06 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Pekerja dan buruh Indonesia meminta pemerintah agar mendesak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia agar memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan pekerja dan buruh selama masa pandemi Covid-19.

Pekerja dan buruh juga meminta pemerinta agar memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melakukan penyelewengan dan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan mewajibkan pekerjanya terus bekerja tanpa alat pelindung diri (APD) tanpa fasilitas kesehatan, dan memaksa pekerja bertanggung jawab sendiri kalau terpapar Covid-19.

Demikian pernyataan sikap bersama Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) sektor tekstil, garmen, sepatu, kulit (TGSL) yang tergabung dalam "Dialog Sosial Sektoral (DSS) - Tekstil Garmen Sandang Kulit (TGSL), secara virtual Senin (19/7/2021).

Pembacaan pernyataan sikap bersama itu didahului dengan diskusi bersama secara virtual yang diikuti ratusan pekerja dan buruh seluruh Indonesia termasuk wartawan.

Pernyataan sikap bersama itu ditandantangi sejumlah pimpinan SP/SB antara lain Aan Aminan, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Militan (Sebumi); Dian Septi Trisnanti, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Perssatuan Indonesia (FSBPI); Beni Rusli, Ketua Bidang Antar Lembaga Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN).

Selanjutnya, mereka meminta pemerintah untuk memastikan konsistensi dan sanksi PPKM Darurat. “Selama PPKM Darurat dilakukan secara ambigu, longgar, dan tidak konsisten, akan semakin lambat penyelesaian pandemic Covid-19,” kata Beni Rusli.

Mereka menuntut pemerintah memastikan perlindungan hak atas kesehatan dan hak-hak dalam kerja pekerja.

Hal ini termasuk memaksa pengusaha melaksanakan protokol kesehatan ketat, menyediakan APD memadai, dan pembayaran upah tanpa pemotongan dengan alasan apa pun selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Para pekerja dan buruh juga meminta pemerintah untuk melakukan moratorium pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Pemerintah juga harus memberikan anksi tegas kepada pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), merumahkan pekerja tanpa upah, atau pun memotong upah pekerja dengan alasan pandemi Covid-19.
“Solidaritas gotong royong hanya terjadi apabila semua pihak berkorban; komunitas bisnis pun harus berkorban merelakan sejumlah keuntungan yang telah diraupnya selama ini untuk memastikan keberlangsungan hidup pekerjanya,” tegas Dian Septi Trisnanti.

Menurut Dian, pengadaan vaksin gratis bagi pekerja dan anggota keluarganya di lingkungan pabrik, jaminan upah dan fasilitas rehabilitasi kesehatan gratis bagi pekerja adalah sejumlah tindakan konkrit wujud solidaritas sosial pengusaha di masa sulit ini.

Pemerintah, khususnya Kemnaker, kata dian, hendaknya juga sensitif bekerja sama dengan serikat pekerja/serikat buruh.

Lakukan Advokasi

Pekerja dan buruh yang tergabung dalam Dialog Sosial Sektoral-Tekstil Garmen Sandang Kulit (DSS-TGSL), kata dia, akan melakukan advokasi bersama untuk memastikan brands dan pengusaha pelaksana produksi tekstil garmen sandang kulit (TGSL) untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja selama pandemi Covid-19, termasuk hak atas kesehatan dan kesehatan kerja (K3), hak atas upah layak.

“Hanya dengan memastikan hak-hak asasi pekerja, sesuai dengan standar perburuhan ILO yang sudah diratifikasi pemerintah RI, Indonesia bisa menang dalam mengatasi dampak pandemic Covid-19,” kata Diam.

Dikatakan, jumlah pekerja terdampak secara ekonomi akibat Pandemi Covid-19 diduga kuat akan terus bertambah mengingat pandemi masih terus berlangsung sampai hari ini.

Tanggal 3 Juli 2021, pemerintah menetapkan PPKM Darurat sampai tanggal 2 Agustus 2021. Sejumlah sektor produksi dan ekonomi diwajibkan untuk mengurangi aktivitas, bahkan menghentikannya sampai PPKM Darurat dicabut, demi mencegah penyebaran agresif virus Covid-19.

PPKM Darurat tanggal 3 Juli –2 Agustus 2021 bukanlah pertama. Sejak awal pandemi, pemerintah telah berungkali memberlakukan PPKM.

Namun kebijakan PPKM berlangsung demikian longgar, nyaris tidak ada sanksi berarti bagi sejumlah pelanggaran PPKM yang berlangsung.

Di sisi lain, inkonsistensi kebijakan PPKM juga terjadi misalnya, pembatasan mobilitas transportasi diterapkan, tetapi aktivitas kegiatan di beberapa tempat (mis aktivitas produksi pabrik, persidangan di pengadilan negeri, dll) terus berlangsung menyebabkan masyarakat seringkali menjadi bingung.

Pada sektor manufaktur tekstil, garmen, sepatu, dan kulit, PPKM nyaris tidak berlaku bagi ratusan ribu atau bahkan jutaaan pekerjanya. Di banyak sentra industri sektor ini misalnya di Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo, puluhan pabrik masih beroperasi 100%.

Para pekerja wajib bekerja, jika tidak mereka akan kehilangan pekerjaan. Jutaan pekerja bekerja penuh waktu, bahkan melakukan lembur, dalam ruang tertutup dan padat, tanpa alat pelindung diri (APD), masker, hand sanitizer, fasilitas mencuci tangan, dan lain-lain dan fasilitas kesehatan memadai seperti klinik, tes awal, atau vitamin penunjang. Implementasi UU Cipta Kerja memperburuk situasi pekerja.

Sejak awal tahun 2021, dengan merujuk pada UU Cipta Kerja, sejumlah perusahaan tekstil, garmen, sandang dan kulit (TGSL) telah mengubah sistem kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak atau pekerja borongan.

Pekerja menjadi kehilangan sejumlah fasilitas, termasuk upah tetap karena upah diperhitungkan berdasarkan hari kerja dan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsosyek).

Pekerja kontrak dan pekerja borongan akan memaksa diri untuk terus bekerja, walau mengalami gejala sakit, karena takut kehilangan upah. “Akibat dari situasi di atas amat jelas klaster pabrik termasuk klaster penyebaran Covid-19 yang paling agresif,” kata Dian.

“Data kami serikat pekerja/serikat buruh sektor TGSL menunjukkan hal itu dalam dua minggu terakhir saja, ribuan anggota kami di wilayah Cakung, Tangerang, Subang, Sukabumi, dan Solo terpapar melalui tempat kerja/pabrik,” kata Dian.

Dikatakan, sebagian besar buruh tinggal di wilayah perumahan padat sehingga menyebabkan penghuni perumahan juga terpapar. “Klaster pabrik menyebabkan klaster hunian.

Ledakan kasus menyebabkan ketidakmampuan fasilitas kesehatan yang ada mengatasi masalah. Akibatnya banyak penderita meninggal dunia hanyakarena keterlambatan penanganan akibat antrian yang tak tertangani.

Tanggal 13 Juli 2021, Kemnaker menginisiasi Deklarasi Gotong Royong “Menangkan Indonesia, Sekarang”.

Secara umum, kata Dian, para pekerja dan buruh bersepakat dengan semangat yang disampaikan. Tetapi harus diingat, konflik terjadi akibat pengorbanan pekerja akibat pandemi Covid-19, kesehatan fisik dan mental serta ekonomi sudah berada di titik terendah.

Klaster pabrik terjadi akibat pelanggaran protokol kesehatan oleh pengusaha yang berlangsung terus tanpa sanksi.

Tidak mungkin menyerukan konflik tanpa repatriasi/pemulihan hak-hak pekerja yang terabaikan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. “Jadi, hentikan viktimisasi terhadap pekerja!” kata Dian.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Ridwan Kamil: Jabar Terdepan dalam Penggunaan EBT

PLTS Atap berkapasitas 2.112 kWP terpasang di pabrik Aqua Mekarsari yang merupakan Pabrik Danone-Aqua terbesar di Indonesia.

EKONOMI | 21 September 2021

Tata Kelola SDM Pegadaian Diganjar Empat Penghargaan

Pegadaian dinilai konsisten dalam implementasi strategi groom talent sejak rekrutmen talenta hingga pemberian reward dan punishment yang adil dan transparan.

EKONOMI | 21 September 2021

SKK Migas Gandeng Pemkot Surakarta Kembangkan Solo Technopark

SKK Migas dan Solo Technopark sepakat menjalin kerja sama untuk membangun kapasitas nasional industri hulu migas.

EKONOMI | 21 September 2021

Penggabungan BUMN Pangan Perkuat Transformasi Ekosistem Pangan

Penggabungan BUMN tidak berdampak pada karyawan yang digabung dan tidak ada pengurangan.

EKONOMI | 21 September 2021

POPS Worldwide Jembatani Strategi Komunikasi Brand dengan Kreator Lokal

POPS Worldwide perusahaan penyedia hiburan berbasis digital menjembati strategi komunikasi brand dengan kreator lokal.

EKONOMI | 21 September 2021

Jawab Tantangan Erick Thohir, Tiga Startup Ini Resmi Berkolaborasi

Bumoon.io, Wastelab Indonesia dan Sampangan, resmi berkolaborasi untuk mendukung strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup.

EKONOMI | 21 September 2021

Garuda Indonesia Tambah Fitur Baru di Aplikasi KirimAja

Garuda Indonesia menghadirkan fitur pick up atau penjemputan barang dalam layanan aplikasi KirimAja.

EKONOMI | 21 September 2021

BUJT Waskita Toll Road dan 23 Bank Sepakat Teken Restrukturisasi Rp 3,8 T

PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT), salah satu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Waskita Toll Road (WTR) merestukturisasi pinjaman dengan 23 bank.

EKONOMI | 21 September 2021

Konstruksi Terowongan Silaturahmi Rampung, Begini Penampakannya

Kempupera telah menyelesaikan konstruksi terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta.

EKONOMI | 21 September 2021

LPEI Dukung Vaksinasi di Kawasan Wisata Danau Toba

LPEI mendukung percepatan kekebalan kelompok atau herd immunity di wilayah penyangga kawasan wisata Danau Toba.

EKONOMI | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Ini Cara Vaksinasi Luar Negeri Dapat Sertifikat Terintegrasi PeduliLindungi

Ini Cara Vaksinasi Luar Negeri Dapat Sertifikat Terintegrasi PeduliLindungi

KESEHATAN | 12 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings