Pengamat: Aturan EBT Berpotensi Buat Tarif Listrik Naik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Aturan EBT Berpotensi Buat Tarif Listrik Naik

Rabu, 21 Juli 2021 | 08:00 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah klausul dalam aturan dan rancangan aturan Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai tidak adil bagi masyarakat dan PLN. Pemerintah perlu memastikan setiap investor kelistrikan ikut menanggung risiko usaha dan jangan ditimpakan ke negara melalui PLN saja.

Direktur Eksekutif Indonesias Resource Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, fenomena menimpakan risiko usaha kelistrikan pada negara tercermin dari kebijakan take or pay. Dalam mekanisme take or pay, negara melalui PLN harus membayar penyedia listrik swasta (IPP) sesuai kontrak meski dayanya tidak terpakai.

“Investor itu menjadi seolah-olah tidak ikut menanggung potensi kerugian padahal bisnis kan ada untung ada rugi,” ujar Marwan Batubara melalui keterangan, Rabu (21/7/2021).

Mekanisme ToP memastikan keuntungan bagi IPP atau investor. Sementara bagi negara dan PLN, untung atau rugi harus ditanggung. Karena itu, mekanisme tersebut tidak bisa diterima.

“Kalau PLN bermasalah bisa bangkrut, dikuasai asing atau swasta. Bagi pelanggan itu bisa listrik bisa mahal, kalau pun PLN tidak bangkrut maka PLN harus menaikkan biaya pokok tarif,” kata Marwan Batubara.

Sayangnya, mekanisme itu sudah berlaku dalam penyediaan listrik oleh PLTU dari IPP. Dalam rancangan undang-undang energi baru terbarukan (EBT) yang tengah dibahas di DPR, mekanisme sejenis akan diterapkan. Dalam RUU itu ditetapkan, PLN wajib membeli berapa pun daya yang disediakan IPP EBT swasta. Kewajiban itu tidak memandang apakah PLN butuh atau tidak.

Marwan mengingatkan, sekarang PLN sedang kelebihan daya. Dampak berat ToP paling terasa paling tidak sejak 2019. Konsumsi listrik turun, sementara biaya yang harus dibayar tetap. Pandemi membuat konsumsi semakin turun. Sekarang cadangan daya sudah di atas 35 persen dari idealnya 30 persen.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan, listrik yang dihasilkan oleh EBT ini harganya masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan oleh batu bara. Ini akan menjadi permasalahan tersendiri baik bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat.

Terkait EBT, hal lain yang disoroti Marwan Batubara adalah upaya mengubah klausul di Peraturan Menteri ESDM nomor 49 tahun 2018 khususnya terkait biaya ekspor energi PLTS IPP mikro ke PLN. Dalam permen itu ditetapkan, nilai transaksi ekspor 1:0,65 di mana 1 untuk harga listrik PLN dan 0,65 untuk komponen biaya PLTS IPP mikro. Sejumlah pihak, dengan alasan mendorong percepatan pengembalian investasi, meminta ketentuan diubah menjadi 1:1.

“Kalau seperti itu (porsi 1:1) jadinya orang tidak punya PLTS menyubsidi orang yang punya PLTS. Tidak adil. Kalau membangun energi bersih, jangan dipakai untuk mencari keuntungan. Apakah gardu listrik, (jaringan) transmisi PLN tidak dihargai? Masa (aset) PLN hanya numpang lewat saja,” tambah Marwan Batubara.

Ia mengingatkan, upaya mengubah klausul dalam Permen ESDM 49/2018 hanyalah demi kepentingan bisnis. Upaya itu tidak didorong keinginan pelestarian lingkungan. Upaya itu juga bisa menekan usaha memeratakan penyediaaan kelistrikan.

Terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, sangat prihatin dengan sejumlah klausul dalam RUU EBT dan aneka aturan lain soal EBT. Dengan aturan sekarang dan nanti ditambah RUU EBT, subsidi bisa bertambah sampai Rp 1,5 triliun untuk setiap 1 GW PLTS IPP yang dimasukkan ke sistem.

“Hal ini disebabkan dengan kewajiban PLN membeli energi listrik dari PV Rooftop maka akan menaikan biaya pokok produksi sebesar Rp7/kwh dan akan terus meningkat seiring dengan peningkatkan kapasitas PV Rooftop ini,” tutur Mamit Setiawan.

Kenaikan BPP otomatis akan meningkatkan subsidi dan kompensasi. Jika tarif untuk pelanggan subdisi, maka pemerintah akan mensubsidi tarif listrik tersebut. Untuk pelanggan yang non subsidi tetapi tidak ada tarif adjustment, maka pemerintah harus memberikan dana kompensasi kepada PLN. Jika dinaikan maka akan memberatkan bagi masyarakat. Padahal, kondisi saat ini, pelanggan yang disubsidi hanya 25% dan yang non subsidi sebanyak 75% dari total pelanggan PLN.

“Hal ini akan sangat memberatkan bagi PLN maupun pemerintah,” kata Mamit Setiawan.

Dalam Peraturan Menteri ESDM No 49/2018 tentang skema transaksi PLTS Atap ada aturan nilai transaksi ekspor energi dari PLTS atap pelanggan ke PLN akan dinaikkan menjadi 100% dari sebelumnya 65%.

“Aturan itu tidak adil bagi BUMN yang berpuluh tahun ditugasi negara menyediakan layanan kelistrikan. Listrik PLTS intermittent atau tidak bisa terus-menerus sehingga harus disediakan cadangan oleh PLN. PLN juga sudah dan harus terus membangun dan merawat jaringan transmisi dan distribusi. Hal yang tidak dilakukan pemilik PLTS. Tidak adil kalau nilai transaksinya 1:1,” jelas Mamit Setiawan seraya menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor pembangunan dan perawatan jaringan distribusi dan transmisi serta sarana penunjang layanan kelistrikan lainnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Pagi Ini, Kurs Rupiah Terdepresiasi Tipis ke Rp 14.255

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Kamis (23/9/2021), terpantau melemah tipis ke kisaran Rp 14.255.

EKONOMI | 23 September 2021

IHSG Berpeluang Menguat, Simak Saham Pilihannya

Pergerakan IHSG saat ini masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan dengan menguji area resistance 6,150-6,170.

EKONOMI | 23 September 2021

IHSG Dibuka Menguat Berkat Sentimen Positif dari the Fed

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,42% ke 6.133,71 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (23/9/2021).

EKONOMI | 23 September 2021

Fokus Pasar: BI Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III Tumbuh 5%

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2021 mencapai 5% year on year (yoy).

EKONOMI | 23 September 2021

Saham Evergrande Naik 25%, Hang Seng Dibuka Menguat

Indeks komposit Shanghai naik 0,63%, Hang Seng Hong Kong naik 1,62%, S&P/ASX 200 naik 1,03%, Kospi turun 0,86%.

EKONOMI | 23 September 2021

Sentimen Krisis Evergrande Mereda, Bursa Eropa Ditutup Menguat

Indeks Stoxx 600 naik 0,99%%, DAX Jerman naik 1,03%, FTSE Inggris naik 1,47%, FTSE MIB Italia naik 1,44%.

EKONOMI | 23 September 2021

Bantu Tekan Angka Pengangguran, FIF Group Kembangkan Kompetensi Pelajar

FIF Group bersama Corporate Social Responsibility (CSR) Department menggelar sebuah program tahunan bertajuk “FIF Group Experience Learning For Student.

EKONOMI | 23 September 2021

Sambut Positif Rapat the Fed, Wall Street Ditutup Menguat

Dow Jones Industrial Average naik 1% ke 34.258,32. S&P 500 naik 0,95% ke 4.395,64. Nasdaq naik 1% ke 14.896,85.

EKONOMI | 23 September 2021

Intan Fauzi: Saatnya Para Pelaku Usaha Ultra Mikro Dibantu

Intan Fauzi menyampaikan pandangannya terkait progres pembentukan holding ultra mikro (UMi) .

EKONOMI | 22 September 2021

Kemperin Putuskan Pabrik Aice Group Lulus Sertifikasi ISO 9001

Pengakuan lulus sertifikasi ISO 9001:2015 dan analisis bahaya dan pengendalian titik kritis (HACCP) diterima Aice dari lembaga sertifikasi BBIA Kemperin.

EKONOMI | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Soal Kasus Pajak, Ini Pernyataan Bank Panin

Soal Kasus Pajak, Ini Pernyataan Bank Panin

NASIONAL | 34 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings