Penentuan PPKM Seharusnya Ditentukan Pemda, Bukan Pemerintah Pusat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Penentuan PPKM Seharusnya Ditentukan Pemda, Bukan Pemerintah Pusat

Jumat, 23 Juli 2021 | 19:54 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) seharusnya ditentukan masing-masing pemerintah daerah (pemda), bukan dari pemerintah pusat. Sebab pemerintah daerah yang memahami kondisi langsung di lapangan.

“Menurut saya PPKM ini seharusnya berdasarkan skala daerah, jangan diputuskan oleh pemerintah pusat. Kebijakan harus bersifat regional, gak bisa nasional, karena kondisi di daerah berbeda–beda,” kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani dalam acara Zoominari Kebijakan Publik Narasi Institute pada Jumat (23/7/2021).

Dia mengatakan pemerintah daerah berperan besar dalam penanganan Covid-19. Perbedaan masing-masing daerah mencakup kondisi ekonomi, kasus Covid-19, dan kebutuhan insentif. Aviliani menuturkan pemberian insentif harus lebih mengacu pada demand side. Adapun selama ini pemberian insentif lebih ke supply side. Misalnya untuk sektor pariwisata, pemerintah bisa memberikan insentif dengan membiayai orang yang pergi ke daerah wisata. Dengan kata lain, pemerintah membayarkan biaya hotelnya. "Sekarang ini lebih banyak subsidi ke perusahaannya. Perusahaannya sendiri kalau belum membutuhkan dia tidak akan bisa mengklaim insentif itu,” ucap Aviliani.

Hal tersebut menyebabkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak terserap optimal. Sebab program yang dijalankan tidak sesuai kebutuhan. Menurut Aviliani, model belanja seharusnya diubah. Sebab dalam pelaksanaan program PEN tahun 2020 banyak yang tidak terserap optimal. Dana dari Kementerian Keuangan harus dimasukkan ke kementerian/lembaga terkait, baru disalurkan ke masyarakat.

“Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk implementasi PEN. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak berjalan, uangnya ada tetapi tidak belanja. Saya melihatnya kebijakan di sektor keuangan ini tidak melihat situasi dan kondisi yang membutuhkan,” ucap Aviliani.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemenaker Usul Penerima Bantuan Subsidi Upah Diperluas

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengusulkan agar penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) diperluas.

EKONOMI | 28 September 2021


143.065 Pekerja Berpotensi Kena PHK Hingga Akhir 2021

Pandemi Covid-19 masih memberi dampak yang besar pada sektor ketenagakerjaan.

EKONOMI | 28 September 2021

Pegadaian Optimalkan Ekspansi 100 Gerai Layanan

Seiring hadirnya holding Ultra Mikro (UMi), PT Pegadaian (Persero) siap mengoptimalkan kinerja melalui sinergi 100 gerai layanan (co-location) bersama BRI.

EKONOMI | 28 September 2021

Meski IHSG Melemah, Saham PURA Kasih Cuan Lebar

PT Putra Rajawali Kencana Tbk (PURA) tercuan (top gainers) siang ini saat IHSG turun.

EKONOMI | 28 September 2021

SAI Indonesia Terus Bertumbuh Kembangkan Bisnis Produk Kecantikan

PT SAI Indonesia memiliki 1 Distribution Center di Jakarta yang memasok produk ke 19 kantor cabang, 6 depo, 21 Sub-agen dan 3 titik penjualan di Indonesia.

EKONOMI | 28 September 2021

Siang Ini Rupiah Turun di Tengah Bervariasinya Mata Uang Asia

Transaksi rupiah siang ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.256-Rp 14.270 per dolar AS.

EKONOMI | 28 September 2021

Sesi Siang, IHSG Turun Tipis Menuju 6.119

IHSG pada sesi I siang Selasa (28/9/2021) melemah 2,5 poin (0,04%) ke level 6.119.

EKONOMI | 28 September 2021


Setelah Kasus Evergrande, Tiongkok Dihantam Krisis Energi

Setelah kasus gagal bayar Evergrande, kali ini Tiongkok mengalami krisis energi.

EKONOMI | 28 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Kemenaker Usul Penerima Bantuan Subsidi Upah Diperluas

Kemenaker Usul Penerima Bantuan Subsidi Upah Diperluas

EKONOMI | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings