Pemerintah Perkuat Upaya Berantas Pinjaman Online Ilegal
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Perkuat Upaya Berantas Pinjaman Online Ilegal

Senin, 23 Agustus 2021 | 12:30 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Lima kementerian/Lembaga (K/L) berkomitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal yang kini marak dan merugikan masyarakat.

Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, Senin (23/8/2021), komitmen tersebut disampaikan pimpinan lima K/L, yaitu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Pernyataan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing K/L dalam memberantas pinjol ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, selama ini OJK telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjol ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman ilegal ini.

“Kami mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh seluruh anggota SWI lainnya, di antaranya adalah melakukan cyber patrol, melakukan pemblokiran rutin situs dan juga aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman online, melakukan pelarangan payment gateway, dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal,” ujar Wimboh.

OJK juga telah mendapatkan respons positif dari Google atas permintaan kerja sama mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia yang sering disalahgunakan oleh pinjol ilegal. Terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021, Google menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi antara lain berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK.

Wimboh menegaskan, upaya preventif dan kuratif dalam penanganan pinjol ilegal tidak boleh berhenti sampai di sini. Seluruh anggota SWI harus membangun bersama-sama suatu sistem yang terintegrasi dan terstruktur untuk melawan masifnya penawaran pinjaman ilegal ini. “Pinjaman online ilegal harus kita basmi bersama karena pelaku pinjaman online ilegal membebani dan merugikan masyarakat. Ke depannya, OJK, BI, Kominfo, Kemkop UKM, dan Polri harus menerapkan strategi yang lebih efektif, terstruktur dan terarah untuk membasmi pinjaman online ilegal, yang kami wujudkan bersama dalam Pernyataan Bersama ini,” tegasnya.

Selanjutnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen dan mendukung penuh setiap upaya dan langkah bersama untuk menjaga agar sektor keuangan dapat terus tumbuh secara sehat dan berkontribusi positif dan efektif terhadap pemulihan ekonomi. “Pinjaman online ilegal merupakan kegiatan di luar sistem keuangan yang tidak hanya mengganggu bekerjanya lembaga keuangan secara baik dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional yang terus kita usahakan bersama, namun lebih dari itu juga banyak menimbulkan masalah hukum dan sosial,” ujar Perry.

Perry menyampaikan, BI berkomitmen untuk selalu menjadi mitra strategis dalam sinergi antar otoritas dalam mentransmisikan kebijakan, tanpa terganggu oleh adanya praktik bisnis yang tidak sehat seperti pinjol ilegal.

Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan kemajuan sektor teknologi finansial (tekfin) terutama peer-to-peer lending fintech atau platform pinjaman online, merupakan suatu hal yang membanggakan namun juga harus disikapi dengan hati-hati. “Namun kita tetap harus berhati-hati karena sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kemkominfo telah memutus akses 3.856 konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin/ilegal,” ujarnya.

Johnny mengapresiasi inisiatif pernyataan bersama ini untuk meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjol ilegal serta memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Menkop UKM Teten Masduki menegaskan, adanya aktivitas pinjol ilegal yang mengatasnamakan/berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat memperburuk citra koperasi. Untuk itu, Kemkop UKM telah bekerja sama dengan SWI guna menghentikan aktivitas bisnis pinjaman online ilegal yang mengatasnamakan/berkedok KSP tersebut.

Teten menambahkan, pihaknya juga telah melakukan sejumlah program edukasi kepada gerakan koperasi ataupun masyarakat luas untuk mengantisipasi pinjol ilegal yang mengatasnamakan/berkedok koperasi, seperti Penguatan Fungsi Pembinaan Koperasi, Penguatan Fungsi Pengawasan Koperasi dan Peningkatan Literasi KSP. Hal ini bertujuan agar masyarakat tahu nilai-nilai yang dimiliki oleh koperasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pada periode tahun 2018 hingga 2021, pihaknya telah melakukan 14 penegakan hukum pinjaman online ilegal dengan berbagai modus operandi yang merugikan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, dibutuhkan pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka melindungi masyarakat dari penawaran pinjaman online ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman online ilegal.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pameran Virtual FIF Group Digelar di Mataram

Chief Executif Officer (CEO) FIF Group, Margono Tanuwijaya berharap masyarakat Mataram bisa memanfaatkan kesempatan FIF Group Fest ini dengan baik.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Lepas 55% Saham SDM, Anak Usaha Adaro Raup Rp 62,94 Miliar

Anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Alam Tri Abadi (ATA) melepas 2.750 lembar atau 55% saham PT Sarana Daya Mandiri (SDM).

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Bendungan Randugunting Ditargetkan Rampung November 2021

Pembangunan bendungan Randugunting dikerjakan oleh PT Wijaya Karya-PT Andesmont Sakti (KSO) dengan menghabiskan dana APBN sebesar Rp 858 miliar.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Adhi Commuter Properti Bersiap Pasarkan Perkantoran Terintegrasi LRT

PT Adhi Commuter Properti (ACP) menjadikan MTH 27 Office Suites sebagai pionir office building yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD).

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Pascapandemi, Indonesia Bisa Menjadi Ekonomi Ke-7 Dunia

Semua elemen bangsa harus bekerja sama demi memastikan proyeksi Indonesia dapat menjadi negara dengan ekonomi ke-7 di dunia pada tahun 2030.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

SiCepat Ekspres Kembali Tambah Kepemilikan Saham di DMMX 6,05%

SiCepat mengalokasikan dana sebesar Rp 15,97 miliar untuk menambah kepemilikan di Digital Mediatama Maxima.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Investasi dan Pendanaan Jadi Tantangan Utama Industri Migas Nasional

Praktisi energi yang juga mantan Dirut Pertamina Ari Soemarno menilai Indonesia masih menjadi negara yang kurang menarik untuk investasi migas.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Andalkan Integrasi Digital Pajak, Upaya KAI Lakukan Efisiensi

KAI memiliki transaksi hingga 12.000 dokumen pajak per bulan. Untuk mempermudah proses, perseroan mengaplikasikan platform integrasi data perpajakan digital.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

DPR Dukung Opsi Garuda Ditutup jika Negosiasi dengan Lessor Gagal

Bila negosiasi dan restrukturisasi Garuda Indonesia tidak berjalan mulus, pemerintah menyiapkan Pelita Air Service sebagai maskapai berjadwal.

EKONOMI | 23 Oktober 2021

Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Wajib Tes PCR Mulai 24 Oktober 2021

Penumpang pesawat yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta wajib menunjukkan surat vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif tes PCR.

EKONOMI | 23 Oktober 2021


TAG POPULER

# Alec Baldwin


# Angkutan Sungai dan Danau


# LADI


# Kapal Van Der Wijck


# Pinjol Ilegal



TERKINI
Lawan Juventus, Inzaghi Minta Pemain Inter Tingkatkan Level Penampilan

Lawan Juventus, Inzaghi Minta Pemain Inter Tingkatkan Level Penampilan

BOLA | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings