Logo BeritaSatu

Proyek EBT Dinilai Berimplikasi pada Beban Anggaran Negara

Sabtu, 11 September 2021 | 18:46 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pakar energi mengingatkan proyek energi baru terbarukan (EBT) akan berpengaruh pada fiskal karena negara akan menanggung beban besar untuk listrik dari sumber itu. Hal itu mengemuka dalam dialog mengenai "RUU EBT Berpeluang Memukul Keuangan Negara".

Sebagaimana diketahui, pemerintah dan DPR sedang berupaya mengejar target 23% bauran energi terbarukan pada 2025 dengan mempersiapkan dua payung hukum secara hampir bersamaan, yakni Rancangan Undang-undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) dan revisi Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem PLTS Atap. Dua aturan ini yang dinilai dapat memukul keuangan negara, keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, serta merugikan masyarakat. Pada salah satu pasal di RUU EBT yang sedang digodok, PLN diwajibkan membeli atau menyerap listrik yang dihasilkan dari pembangkit-pembangkit energi terbarukan. Selain itu, anggaran negara juga akan kian terbebani karena salah satu pasal pada RUU EBT menyebutkan bahwa negara akan membayar kelebihan selisih biaya pokok produksi listrik dan harga jual dari energi terbarukan.

"RUU EBT berimplikasi terhadap ruang fiskal ke depan karena menambah beban kompensasi yang harus ditanggung negara," kata Ekonom Indef Abra Talattov dalam keterangan yang diterima Sabtu (11/9/2021).

Dia mengingatkan bahwa pemerintah saat ini tengah menghadapi normalisasi defisit fiskal. Meski pada 2022 defisit fiskal masih diperbolehkan lebih 3%, tetapi mulai 2024 dan tahun-tahun selanjutnya, defisit fiskal harus kembali di bawah 3% "Di sisi lain, APBN juga menghadapi beban tambahan sebagai dampak pandemi Covid-19," kata dia.

Jangan sampai, lanjutnya, Indonesia hanya menjadi pasar dalam aksi pengembangan EBT global ke depan. Abra mengingatkan bahwa untuk saat ini saja, dengan rendahnya tingkat komponen dalam negeri (TKDN) green infrastructure, Indonesia telah menjadi target pasar. “Untuk saat ini yang diuntungkan memang negara-negara produsen, penghasil teknologi, dan infrastruktur dari sumber energi terbarukan, kita menjadi objek atau menjadi pasar,” katanya.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto, menyebutkan bahwa APBN seyogyanya hanya digunakan sebagai pemantik. Dia mencontohkan penggunaan APBN antara lain pada rancangan kebijakan berupa kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan kerangka teknis terkait dengan penyiapan tenaga kerja, kebutuhan rantai pasok industri manufaktur pendukung energi terbarukan dalam negeri, serta penetapan tarif yang pro pengembangan energi terbarukan. "Swasta dapat berperan melalui berbagai skema pembiayaan inovatif yang telah disiapkan pemerintah, di antaranya skema financing, kerja sama government – badan usaha, dan crowdfunding atau urun dana," ucapnya.

Adapun menurut Arifin, RUU EBT yang menjadi inisiasi lembaga legislatif saat ini masih dibahas di DPR. Dia menyebutkan bahwa proses pembahasan formal antara DPR dan pemerintah belum dimulai.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyebutkan bahwa transisi energi memiliki tujuan yang positif, karena sudah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), juga sudah diratifikasi pada Paris Agreement.

Namun dia mengingatkan adanya risiko fiskal dalam draf RUU EBT yang sedang dipersiapkan oleh DPR serta pada draf revisi Permen ESDM No 49/2018 demi mendorong percepatan transisi energi ke energi baru dan terbarukan.

Oleh karena itu, ujarnya, perlu koordinasi antara kementerian teknis serta Kementerian Keuangan yang mengatur soal anggaran negara. “Yang perlu kita sadari bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan aspek lingkungan harus balance. Biasaya negara-negara di dunia akan fokus pada pertumbuhan, setelah titik tertentu baru fokus pada lingkungan," katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, umumnya terdapat rasio antara GDP per kapita dengan kerusakan lingkungan. Saat ini, ujarnya posisi gross domestic product (GDP) per kapita Indonesia masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara maju, yakni hanya US$ 3.121 per 2020. Sementara itu, sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat sudah mencapai level GDP per kapita sebesar US$ 63.000, Singapura sebesar US$ 58.000, dan rata-rata negara di Eropa sudah memiliki GDP per kapita lebih dari US$ 30.000.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pabrik Tekstil Quty Kurnia Beralih Gunakan Energi Terbarukan

PT Quty Karunia sebagai salah satu pabrik tekstil untuk produk soft toys IKEA menggunakan PLTS Atap dalam kegiatan operasionalnya.

EKONOMI | 24 Mei 2022

BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 3,4%

Bank Indonesia (BI) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2022 dari sebelumnya 3,5% year on year (yoy) menjadi 3,4%.

EKONOMI | 24 Mei 2022

Investasi Properti Asia Pasifik Melonjak 20% di Kuartal I

Konsultan properti JLL menyebutkan, pertumbuhan investasi properti di kawasan Asia Pasifik berlanjut pada kuartal I 2022 dengan kenaikan 20% secara tahunan.

EKONOMI | 24 Mei 2022

Riset Belanja Online Ramadan, E-Commerce Mana yang Unggul?

Snapcart melakukan riset konsumen untuk mengetahui tren perilaku masyarakat dalam berbelanja online selama 3 bulan terakhir yang meliputi Ramadan.

EKONOMI | 24 Mei 2022

Bekasi Fajar Bidik Marketing Sales Lahan Industri Rp 700 M

PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BeFa) menargetkan marketing sales lahan industri seluas 20 hektare dengan nilai Rp 600 miliar hingga Rp 700 miliar.

EKONOMI | 24 Mei 2022

15 Bulan Beruntun BI Tahan Suku Bunga, Ini Alasannya

Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) memutuskan mempertahankan tingkat suku bunga acuan sebesar 3,5% pada Mei 2022.

EKONOMI | 24 Mei 2022

Gubernur BI Sebut Indikator Ekonomi Kuartal II Terus Menguat

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, peningkatan aktivitas perekonomian pada kuartal II 2022 menjadi berkah bagi prospek pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

EKONOMI | 24 Mei 2022

SUN Energy dan Wika Mulai Bangun PLTS Terbesar di Untan

Kolaborasi SUN Energy dan PT Wika Industri Energi memecahkan rekor PLTS terbesar di institusi pendidikan se-Indonesia.

EKONOMI | 24 Mei 2022

Pluang Tawarkan Investasi Emas Digital Berlisensi Bappebti

Aplikasi investasi multi-aset Pluang menawarkan investasi aset emas digital berlisensi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

EKONOMI | 24 Mei 2022

BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5%

Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI 7 Days Reverse Repo Rate) di posisi 3,5%.

EKONOMI | 24 Mei 2022


TAG POPULER

# Aturan Baru KTP


# Cekcok di Tol


# SEA Games


# HUT Jakarta


# Polisi Selingkuh


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Anies: Formula E Bukti Kesiapan Jakarta Jadi Kota Modern

Anies: Formula E Bukti Kesiapan Jakarta Jadi Kota Modern

NEWS | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings