Ini Daftar Negara yang Larang Bitcoin dkk
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Daftar Negara yang Larang Bitcoin dkk

Selasa, 14 September 2021 | 16:59 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com – Bitcoin sudah menjadi isu kontroversial sejak mulai diperkenalkan pada 2009, demikian juga uang-uang kripto lain yang menyusul kemudian.

Uang kripto dikritik karena sangat volatile, boros daya listrik untuk menambangnya, dan diduga banyak digunakan dalam transaksi kejahatan.

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menolak uang kripto sebagai alat transaksi yang sah.

Bank Indonesia bahkan tidak bersedia menyebutnya sebagai uang, tetapi “aset kripto”.

Bagi sebagian yang lain, khususnya di negara-negara berkembang, Bitcoin dianggap dapat menjadi penyelamat saat terjadi badai ekonomi.

Karena makin banyak orang yang beralih ke uang kripto bagi sebagai investasi atau alat transaksi, berbagai pembatasan telah diterapkan.

Mayoritas negara di dunia tidak secara resmi mengakui bitcoin tetapi juga tidak menyebutnya ilegal.

Namun, negara-negara berikut melarang sama sekali transaksi bitcoin dan uang krito lainnya dengan ancaman hukuman dan denda.

Berikut daftarnya:

Indonesia
Bank Indonesia melarang penggunaan uang kripto termasuk bitcoin sebagai alat pembayaran sejak 1 Januari 2018.

Pada Juni 2021, Gubernur BI Perry Warjiyo kembali menegaskan bahwa bitcoin dkk tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang tentang Mata Uang.

Seluruh lembaga keuangan yang berada di bawah supervisi BI dilarang memfasilitasi transaksi dengan aset kripto. Untuk transaksi secara digital, bisa digunakan platform financial technology (fintech) yang sudah diadopsi di Indonesia.

Aljazair
Negara itu mengesahkan undang-undang keuangan pada 2018 yang melarang pembelian, penjualan, penggunaan, dan penyimpanan mata uang virtual.

Bolivia
Larangan total penggunaan bitcoin sudah ditetapkan di Bolivia sejak 2014. Bank sentral Bolivia menerbitkan resolusi yang melarang bitcoin dan sejenisnya yang tidak diatur oleh sebuah negara atau kawasan ekonomi tertentu.

Iran
Perjalanan bitcoin di Iran sangat unik dan rumit, antara dilarang atau tidak. Awalnya, Iran justru melihat bitcoin sebagai terobosan untuk menghindari dampak terburuk dari sanksi ekonomi internasional dan mencari dana untuk membiayai impornya.

Bank sentral Iran melarang perdagangan bitcoin yang ditambang di luar negeri, tetapi menganjurkan penambangan di dalam negeri dan bahkan memberikan insentif.

Sekitar 4,5% penambangan bitcoin global terjadi di Iran, yang menurut perusahaan analis blockchain Elliptic bisa menghasilkan pendapatan lebih dari US$ 1 miliar (Rp 14,3 triliun).

Agar industri uang kripto makin berkembang, Iran menawarkan insentif tarif listrik bagi para penambang, dengan syarat semua kripto yang dihasilkan dijual ke bank sentral Iran.

Namun, penambangan tanpa izin menyedot energi listrik lebih dari 2 gigawat dari pasokan nasional setiap harinya, sehingga mengakibatkan masalah pasokan.

Karena itu, Iran kemudian melarang penambangan bitcoin selama empat bulan, berakhir pada 22 September nanti.

Kolombia
Semua lembaga keuangan Kolombia dilarang memfasilitasi transaksi bitcoin. Pada 2014, mereka diingatkan untuk tidak “melindungi, menginvestasikan, menalangi, atau mengelola operasi uang virtual”.

Makedonia Utara
Inilah satu-satunya negara di Eropa barat yang sejauh ini melarang secara resmi peredaran uang kripto seperti bitcoin, ethereum, dan lainnya.

Mesir
Majelis Syuro Mesir, Dar al-Ifta, menerbitkan fatwa yang mengharamkan transaksi bitcoin pada 2018. Meskipun fatwa ini tidak mengikat secara hukum, regulasi perbankan Mesir diperketat pada September 2020 untuk mencegah perdagangan dan promosi uang kripto tanpa seizin bank sentral.

Nepal
Bank sentral Nepal, Rastra Bank, menyatakan bitcoin ilegal sejak Agustus 2017.

Rusia
Uang kripto tidak dianggap melanggar hukum di Rusia, tetapi upaya membatasi penggunaannya makin meningkat belakangan ini.

Rusia pertama kali mengesahkan undang-undang tentang kripto pada Juli 2020, yang menyebut uang kripto sebagai properti kena pajak.

Berlaku sejak Januari lalu, UU tersebut melarang pegawai negeri sipil Rusia untuk memiliki aset kripto.

Presiden Vladimir Putin juga kerap mengaitkan uang kripto dengan aktivitas kriminal dan menyerukan adanya pengawasan ketat terhadap transaksi kripto lintas negara.

Pada Juli, jaksa agung mengusulkan UU yang mengizinkan polisi untuk menyita aset kripto yang digunakan sebagai alat suap.

Tiongkok
Sepanjang tahun ini, Tiongkok meningkatkan upaya untuk memberantas uang kripto. Pemerintah berulang kali memperingatkan warganya untuk menjauhi pasar aset digital dan bertindak tegas pada para penambang kripto dan pertukarannya di Tiongkok atau lintas negara.

Pada 27 Agustus, pejabat Bank of China Yin Youping menyebut uang kripto sebagai “aset spekulatif” dan mengingatkan warga Tiongkok untuk “melindungi kantong mereka”.

Upaya menekan peredaran bitcoin sebagai mata uang terdesentralisasi yang berada di luar kendali pemerintah dianggap sebagai cara pemerintah Tiongkok untuk menjaga uang elektronik mereka sendiri.

Bank of China berambisi untuk menjadi bank sentral pertama di dunia yang meluncurkan mata uang digital agar bisa lebih mudah memantau transaksi yang dilakukan warganya.

(CNBC)

Turki
Banyak warga Turki yang beralih ke uang kripto ketika nilai mata uang lira anjlok. Turki menjadi salah satu tempat dengan transaksi kripto paling tinggi.

Namun, pada 16 April 2021, bank sentral Turki menerbitkan regulasi yang melarang penggunaan uang kripto termasuk bitcoin baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembelian barang dan jasa.

Hari berikutnya, Presiden Recep Tayyip Erdoğan menerbitkan dekrit yang menyebutkan bahwa pertukaran uang kripto akan dikenakan aturan tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Vietnam
Bank sentral Vietnam sudah menyatakan bahwa penerbitan, pengiriman, dan penggunaan bitcoin atau kripto lainnya sebagai alat pembayaran adalah ilegal dan bisa dikenakan denda besar.

Namun, pemerintah tidak melarang perdagangan bitcoin atau penyimpanan sebagai aset.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Euronews

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

MUI: Lembaga Keuangan Syariah Dapat Basmi Pinjol Ilegal

MUI mengajak umat Islam memberdayakan lembaga keuangan syariah untuk memberantas pinjol ilegal yang sangat meresahkan itu.

EKONOMI | 22 Oktober 2021

Triniti Dinamik Diganjar Penghargaan The Most Adaptive Project

"Bisnis properti adalah adalah bisnis kepercayaan. Apa yang telah kita janjikan kepada konsumen harus ditepati,” kata Samuel.

EKONOMI | 22 Oktober 2021

Pengamat: Potensi Bank Syariah Indonesia Sangat Besar

Diharapkan dengan optimalisasi kinerja setelah terintegrasi, potensi peningkatan pangsa pasar BSI sangat besar sehingga akan menunjang pertumbuhan bisnis.

EKONOMI | 22 Oktober 2021

Sesi I, Saham Guna Timur Raya Paling Cuan

TRUK melonjak 7,50%, KBAG naik 6,78%, CBMF menguat 6,02%, FILM terangkat 6,02% dan TBIG meningkat 3,50%.

EKONOMI | 22 Oktober 2021

Penutupan Sesi I, IHSG Relatif Stabil di 6.636

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat 0,05% ke 6.635,96 pada akhir sesi pertama perdagangan hari ini, Jumat (22/10/2021).

EKONOMI | 22 Oktober 2021

Butuh Modal Kerja, Anak Usaha Dian Swastatika Teken Pinjaman US$ 10 Juta

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) bersama dengan anak usahanya yakni PT Rolimex Kimia Nusantara menandatangani perjanjian pinjaman senilai US$ 10 juta.

EKONOMI | 22 Oktober 2021

Wika Raih Pinjaman Modal Rp 700 Miliar dari SMI

Nilai maksimum fasilitas PT SMI yang diberikan kepada Wika sebesar Rp 700 miliar dengan nilai jaminan sebesar Rp 1,6 triliun.

EKONOMI | 22 Oktober 2021

Masuk Bisnis Batu Bara, IATA Dapat Dua Investor Baru

PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk (IATA) mendapatkan dua investor baru, yakni Literati Capital Investments Limited dan Yaris International Ltd.

EKONOMI | 22 Oktober 2021

Konstruksi SPAM Regional Banjarbakula Ditargetkan Rampung Akhir 2021

Pembangunan tahap II SPAM Regional Banjarbakula dikerjakan oleh kontraktor PT Jasuka Bangun Pratama dengan nilai kontrak Rp 86,17 miliar.

EKONOMI | 22 Oktober 2021

Wapres: 2021, Momentum Kebangkitan Pesantren dan Keuangan Syariah Indonesia

“Kita melihat bahwa tahun ini merupakan momentum kebangkitan baik bagi pesantren maupun keuangan syariah Indonesia,” kata Wapres.

EKONOMI | 22 Oktober 2021


TAG POPULER

# Aipda Ambarita


# WhatsApp


# Tes PCR


# Denmark Terbuka


# Antidoping



TERKINI
MUI: Lembaga Keuangan Syariah Dapat Basmi Pinjol Ilegal

MUI: Lembaga Keuangan Syariah Dapat Basmi Pinjol Ilegal

EKONOMI | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings