Belanja Pemerintah Pusat Perkuat Fundamental Ekonomi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Belanja Pemerintah Pusat Perkuat Fundamental Ekonomi

Rabu, 15 September 2021 | 17:47 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat menyepakati postur sementara anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2022 naik Rp 5,5 triliun menjadi Rp 1.943,7 triliun, dari usulan pemerintah sebesar Rp 1.938,3 triliun.

Kenaikan ini disebabkan adanya penyesuaian pada komponen belanja pemerintah pusat yakni, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 4,4 triliun menjadi Rp 945 triliun yang semula Rp 940,6 triliun dan belanja non K/L juga mengalami kenaikan Rp 1,1 triliun yang dialokasikan untuk tambahan belanja pendidikan, menjadi Rp 998,8 triliun yang semula diusulkan Rp 997,7 triliun.

Wakil Ketua Banggar DPR, Muhidin M Said, mengapresiasi arah kebijakan belanja pemerintah pusat yang tetap fokus untuk mendukung penanganan kesehatan dan keberhasilan perlindungan sosial ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen melakukan reformasi struktural khususnya sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sehingga diharapkan kebijakan ini memperkuat fundamental ekonomi nasional tahun 2022.

"Kita tadi sepakat menyangkut postur belanja pusat dan juga penyesuaiannya, bisa kita setuju?," ujar Muhidin, Rabu (15/9/2021).

"Setuju," jawab seluruh anggota Banggar DPR.

Muhidin mengingatkan agar kebijakan belanja harus bisa mengantisipasi tantangan fiskal yang akan dihadapi sekaligus melakukan mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN melalui penyediaan fiskal buffer yang memadai.

Setelah adanya peningkatan anggaran pada komponen belanja pemerintah pusat, maka belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 menjadi sebesar Rp 2.714,2 triliun.

Sementara, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tidak berubah, yakni sejumlah Rp 770,4 triliun dengan rincian transfer ke daerah sebesar Rp 702,4 triliun, dana desa sebesar Rp 68 triliun.

Kemudian, pendapatan negara tahun depan disepakati dalam naik Rp 5,5 triliun menjadi Rp 1.846,1 triliun, atau lebih tinggi dari postur yang ajukan pemerintah Rp 1.840,7 triliun.

Untuk penerimaan perpajakan dipatok naik Rp 3,1 triliun menjadi Rp 1.510 triliun, terdiri dari penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.265 triliun atau naik Rp 2,1 triliun dari usulan awal pemerintah sebesar Rp 1.262,9 triliun.

Selanjutnya untuk peneriman bea cukai juga naik Rp 1 triliun menjadi Rp 245 triliun Lalu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat Rp 2,4 triliun atau Rp 335,6 triliun.

Adapun keseimbangan primer tahun depan mencapai Rp 462,2 triliun dengan defisit anggaran disepakati tetap sama dalam nota keuangan yakni Rp 868 triliun atau 4,85 persen terhadap PDB.

“APBN 2022 merupakan APBN transisi menuju pelaksanaan APBN yang normal pada 2023 dengan defisit kembali berada di bawah 3 persen. Kita harus memastikan bahwa kebijakan belanja benar-benar menggambarkan upaya penguatan spending better untuk menghasilkan belanja yang lebih efisien produktif dan berbasis hasil,” kata Muhidin.

Muhidin juga meminta agar kebijakan belanja pemerintah menggambarkan upaya penguatan spending better untuk menghasilkan belanja yang lebih efisien produktif dan berbasis hasil.

“Sehingga (belanja) dapat menghasilkan multiplier effect yang kuat untuk mendorong perkembangan pertumbuhan ekonomi serta efektif untuk meningkatkan kesejahteraan," paparnya.

Muhidin berharap kebijakan belanja segera diikuti dengan langkah konsolidasi fiskal secara bertahap dan berkesinambungan agar mampu mendorong keseimbangan primer untuk bergerak menuju positif dalam jangka menengah. "Sekaligus menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas fisiologis yang aman dan terkendali,” tegasnya.


Sementara, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, memastikan seluruh usulan para anggota DPR akan diakomodasikan dalam setiap kebijakan belanja pemerintah.

"Kami pastikan apa yang kami usulkan yaitu penyesuaian tambahan belanja adalah ada di dalam usulan K/L. Tambahan yang memang pada waktu itu tidak bisa kami akomodasi jadi sekarang kami lakukan prioritas sebaik-baiknya,” jelasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA LAINNYA

1.000 Nasi Goreng Sambal Matah ala Sasa Dibagikan di Semarang

PT Sasa Inti bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melakukan kegiatan membantu kelompok UMKM di masa pandemi dengan membuat 1.000 nasi goreng sambal matah

EKONOMI | 17 September 2021

OJK dan SRO Dapat Penghargaan dari Pemkot Surabaya

Eri Cahyadi mengapresiasi kontribusi OJK dan SRO dalam mendukung kegiatan PMI Surabaya.

EKONOMI | 17 September 2021

Ini Kunci Erick Thohir Rampingkan Jumlah BUMN

Erick Thohir mengungkapkan kunci utama terkait perampingan jumlah BUMN yakni perbaikan rantai pasok dan merapikan ekosistem.

EKONOMI | 17 September 2021

Harga Right Issue Bank INA Berkisar Rp 4.200 - Rp 4.380

Bank INA Perdana Tbk (BINA) sudah tetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau right issue.

EKONOMI | 17 September 2021

Dukung Seni dan Budaya, Indihome Kemas Program Indonesia Keren

IndiHome bersama para brand ambassador-nya mengajak masyarakat untuk berkreasi bidang seni dan budaya melalui program Indonesia Keren.

EKONOMI | 17 September 2021

Dio Living Ingin Terus Lestarikan Hasil Karya Anak Negeri

Dio Living ingin tetap berekspansi dan memperkenalkan furnitur karya anak bangsa kepada masyarakat Indonesia.

EKONOMI | 17 September 2021

Holding BUMN Jasa Survei Edukasi Mahasiswa tentang Standar Sistem Mutu

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dapat memacu service dan pelayanan operasional yang excellence kepada seluruh pelanggan.

EKONOMI | 17 September 2021

Pemerintah Dorong SDM Perkebunan Sawit Menuju 2045

Pemerintah mengembangkan SDM berkualitas di sektor perkebunan kelapa sawit dengan menggandeng lembaga pendidikan dan universitas.

EKONOMI | 17 September 2021

OJK Tegaskan Aturan Baru Unit Link Dirilis Tahun Ini

(OJK) menegaskan aturan baru mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan asuransi (PAYDI) atau unit link akan dirilis tahun ini.

EKONOMI | 17 September 2021

Dirut Nusantara Sejahtera: Industri Sawit Ikut Menopang Perekonomian Indonesia

Ke depan, kelapa sawit akan menjadi tanaman yang diunggulkan untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia.

EKONOMI | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings