Aset Rp 6 Triliun, Liabilitas Bumiputera Rp 68 Triliun
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Aset Rp 6 Triliun, Liabilitas Bumiputera Rp 68 Triliun

Jumat, 17 September 2021 | 16:28 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan liabilitas Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mencapai Rp 68 triliun. Selain itu, perusahaan asuransi mutual itu memiliki 2,4 juta pemegang polis dengan sisa aset utama hanya sebesar Rp 6 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi menyatakan, permasalahan Bumiputera sudah berlangsung selama 24 tahun atau setidaknya dimulai sekitar tahun 1997 dengan perkiraan defisit sebesar Rp 2,07 triliun. Regulator yang mengawasi pun silih berganti, tetapi Bumiputera makin sakit. Berbagai relaksasi yang diberikan regulator silih berganti pun tidak kunjung membuat Bumiputera kembali sehat.

"Sampai sekarang defisitnya membengkak menjadi sekitar Rp 22 triliun. Dengan posisi utang klaim yang belum dibayar itu mencapai Rp 7,4 triliun. Jumlah nasabah sekarang 2,4 juta orang, yang utang kredit ada sekitar 460 peserta. Nilai sekarang total kewajiban itu Rp 22 triliun, nilai kontrak (liabilitas) dari jumlah peserta yang ada Rp 68 triliun. Jadi sudah besar sekali," kata Riswinandi, Kamis (16/9/2021).

Setelah melihat angka-angka itu, kata dia, OJK mempelajari dan melihat lagi bahwa penyelesaian harus kembali kepada aturan yang ada. Artinya, kembali pada Anggaran Dasar (AD) Bumiputera Pasal 38 untuk mengakui kerugian yang ada, aturan yang sudah dibuat oleh para pendiri perusahaan pada 1912.

Dia menjelaskan, beleid itu menjelaskan bahwa jika ada kerugian maka harus ditanggung dengan dana cadangan. Kalau dana cadangan tidak cukup, maka dengan dana jaminan lainnya. Kalau dana jaminan tidak cukup juga, maka Badan Perwakilan Anggota (BPA) harus melakukan sidang luar biasa guna memutuskan perusahaan akan dilikuidasi atau diteruskan.

"Kalau (perusahaan) diteruskan apakah dalam bentuk mutual atau demutualisasi? Nah kalau perusahaan ini akan diteruskan yang paling penting adalah kerugian ditanggung bersama. Tapi ini tidak dilakukan sampai sekarang dan bahkan ketika kita minta umumkan kondisi perusahaan pun tidak dilakukan. Bahkan ketika pertemuan dengan DPR, para pemegang polis pun tidak tahu bahwa perusahaan ini adalah mutual," ungkap Riswinandi.

Lebih lanjut, Riswinandi mengatakan, OJK sudah berupaya melakukan sejumlah pendekatan terkait permasalahan di Bumiputera. Namun berbagai kendala tidak habis, bahkan datang dari internal perusahaan. Fenomena yang belum lama terjadi adalah BPA lama tidak membentuk BPA baru, sehingga saat ini terjadi kekosongan pengurus.

"Saat ini BPA-nya sudah jatuh tempo, praktis saat ini perusahaan tidak ada BPA. Kita upayakan dan fasilitasi untuk kumpul faksi-faksi yang ada di situ untuk melakukan pemilihan BPA baru, dengan kesepakatan menyusun Panitia BPA dulu. BPA ini merupakan yang memiliki kewenangan tertinggi di Bumiputera karena mewakili pemegang polis, termasuk mengangkat direksi dan komisaris," kata dia.

Riswinandi menuturkan, menjadi fasilitator adalah upaya yang bisa dilakukan OJK saat ini. Hasil koordinasi diketahui bahwa sejumlah unsur pemegang polis telah sepakat untuk membentuk panitia BPA, yang seharusnya dibentuk oleh BPA lama. Sebelumnya, langkah ini sudah dilakukan untuk meminta kedudukan hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), tapi gagal.

"Jadi kembali lagi kita fasilitasi akhirnya mereka sepakat dan untuk mengesahkan panitianya, mereka yang sepakat ini akan meminta legal opinion. Kemudian akan mengumumkan di surat kabar mengenai pemilihan ini, sehingga diharapkan seluruh pemegang polis diharapkan mengerti bahwa ini akan ada proses pengangkatan BPA dan melanjutkan penyelesaian kewajiban," beber dia.

Tapi tentu, sambung dia, OJK turut mengingatkan kondisi keuangan saat ini. "Aset utama yang tersisa memang adalah properti yang terdiri dari investasi dan properti lain dengan jumlah total sebesar Rp 6 triliun. Jadi bisa dibayangkan besaran uang ini untuk menyelesaikan kewajibannya. Jadi kita betul-betul jaga jangan sampai ini dijual, karena masih ada pemegang polis yang belum jatuh tempo, nanti tidak dapat apa-apa," tandas Riswinandi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PIK2 Terapkan Sistem Polder yang Diadaptasi dari Belanda

Kekhawatiran tenggelamnya suatu wilayah bisa dihindari dengan adanya penerapan sistem polder.

MEGAPOLITAN | 19 Oktober 2021

Lewat Trade Expo Indonesia, UMKM Didorong Jadi Eksportir

Kementerian Perdagangan dan PT BNI(Persero) mendukung para pelaku UMKM untuk menjadi eksportir lewat penyelenggaraan Trade Expo Indonesia ke-36 Digital Edition.

EKONOMI | 19 Oktober 2021

Ketua OJK Minta Pinjol Legal Beri Bunga Murah

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso meminta pinjollegal yang sudah mendapat izin memberi pinjaman dengan suku bunga murah.

EKONOMI | 19 Oktober 2021

Covid-19 Dorong Pengembang Perumahan Berinovasi Penuhi Kebutuhan Konsumen

Mencuatnya pandemi Covid-19 pada Maret 2020 hingga kini, ikut mendorong para developer atau pengembang untuk terus berinovasi merespons kebutuhan konsumen.

EKONOMI | 19 Oktober 2021

Kingland Avenue Tunjuk Cushman & Wakefield Kelola Apartemen

Kerja sama dengan Cushman & Wakefield sebagai building management, menjadikan Kingland Avenue sebagai kawasan hunian dengan pelayanan berskala internasional.

EKONOMI | 19 Oktober 2021

Serius Garap Pasar Consumer Health, Pyridam Farma Gandeng Tokopedia

PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) semakin serius memasuki pasar consumer health dengan menggandeng Tokopedia.

EKONOMI | 19 Oktober 2021

Buka Kantor Cabang Baru, Surveyor Indonesia Perluas Layanan Bisnis di Jatim

Surveyor Indonesia mengembangan usaha jasa seperti kegiatan verifikasi dalam kebersihan, kesehatan dan keselamatan lingkungan di masa pandemi.

EKONOMI | 19 Oktober 2021

Ini Daftar 106 Pinjol Legal dari OJK

OJK merilis 106 daftar pinjol legal per 6 Oktober 2021. Data itu mencantumkan nama sistem elektronik, situs, nama perusahaan, dan jenis usaha.

EKONOMI | 19 Oktober 2021

Survei SMRC: Satu Tahun Terakhir, Kinerja Pemerintah Kurangi Pengangguran Makin Buruk

Sebanyak 47% masyarakat yang menilai kinerja pemerintah dalam mengurangi pengangguran selama satu tahun terakhir ini semakin buruk.

EKONOMI | 19 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Liga Champions


# Singapura


# PPKM



TERKINI
Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

NASIONAL | 46 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings