IMTA Harapkan Pemerintah Permudah Jasa Angkutan Logistik Antarwilayah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

IMTA Harapkan Pemerintah Permudah Jasa Angkutan Logistik Antarwilayah

Jumat, 17 September 2021 | 16:36 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesian Multimoda Transport Operator Association (IMTA) mengharapkan pemerintah mempermudah jasa angkutan logistik antarwilayah, khususnya dari Indonesia timur.

IMTA meminta ada solusi mengatasi kegiatan ekspor nasional khususnya dari Indonesia timur, termasuk impor raw material, agar tidak terjadi ‘double handling’ dari daerah asal ke pelabuhan muat atau airport, di mana rata-rata pelabuhan dan airport sebagian besar ada di pulau Jawa.

“Dukungan pemerintah diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, khususnya Indonesia bagian timur, untuk lebih meningkatkan ekspor,” ujar Ketua Umum IMTA Siti Aryanti dalam sambutan webinar Indonesian Multimoda Forum VIII bertajuk ‘Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Antar Instansi untuk Mendukung Kegiatan Multimoda di Bidang Ekspor-Impor di Indonesia".

Aryanti mengatakan sebagai negara maritim, pergerakan barang antarpulau dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu moda angkutan (multi moda). Namun dalam PP 8 Tahun 2011 dan PM 8 Tahun 2012 definisi multimoda tidak dicantumkan kata “lebih dari satu negara” sebagaimana yang ada dikesepakatan AFAMT.

Menurut Aryanti webinar ini bertujuan mencari solusi agar kegiatan multimoda semakin berperan penting dalam mendukung ekspor nasional.

Aryanti juga mengharapkan forum ini bisa menjadi wadah bagi pemerintah, akademisi, dan praktisi untuk berdiskusi tentang kelancaran kegiatan mulitmoda transpor yang dapat mendukung ekspor impor, khususnya dari Indonesia timur.

“Ke depannya bisa menjadi masukan yang akan disampaikan kepada pemerintah agar dibuat kebijakan terpadu yang dapat mendorong ekspor dari Indonesia timur. Kemudian persiapan sistem kepabeanan yang terpadu antardaerah untuk melancarkan kegiatan ekspor impor tanpa mengurangi pengawasan di sektor kepabeanan,” kata Aryanti dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (17/9/2021).

Direktur Teknis Kepabeanan Dirjen Bea dan Cukai Fajar Hariyanto memaparkan sistem pengawasan angkutan yang dilakukan perusahaan multimoda.

Dia menyarankan para pelaku bisnis multimoda mengurus setifikat AEO (Autorized Economic Operator) agar mempermudah proses pekerjaannya di kepabeanan. "Silahkan datang ke lantai 2 untuk diskusi lebih detail," katanya.

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Tatang Yuliono menyampaikan ada tiga tantangan angkutan multimoda di Indonesia, yaitu masalah dalam keterpaduan prasarana, keterpaduan jaringan pelayanan, dan masalah dalam pembinaan dan pengembangan usaha multimoda.

Menurutnya Kemko Perekonomian siap untuk berdiskusi dengan para pelaku bisnis untuk memperbaiki sistem di kegiatan multimoda.

Direktur Angkutan Jalan Yani menanggapi, saat ini aturan bukan dibuat top down tapi dari bawah ke atas.

“Mumpung sedang proses merevisi PP 8, 2011 dan menyusun NSPK di bidang Multimoda, para pelaku diharapkan segera memberikan masukan kepada kementerian perhubungan dan siap berdiskusi,” ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BPJT Catat 1.409 Gerai UMKM Ramaikan Rest Area Jalan Tol

Ketersediaan ruang usaha di rest area diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Heroleads Asia Raih 2 Penghargaan Campaign Agency of the Year 2020

Heroleads Asia, induk dari Heroleads Indonesia, diganjar penghargaan tahunan bergengsi untuk agensi digital “Campaign Agency of the Year Awards 2020”.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

IHSG Ditutup Menguat ke Level 6,658,76, Dekati Rekor All Time High

Saham CAKK, ERAA, BBYB, BABP dan BIPI paling untung pada perdagangan awal pekan, Senin (18/10/2021).

EKONOMI | 18 Oktober 2021

One Hope Dukung Upaya Pemerintah Terapkan Inklusi Keuangan

One Hope senantiasa berkomitmen untuk selalu tunduk dan patuh pada setiap dan semua aturan dan arahan dari OJK, maupun para pembuat kebijakan lainnya.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Kementerian PUPR Evaluasi Kualitas Layanan 63 Ruas Jalan Tol

Penilaian dilakukan terhadap 44 BUJT, 63 ruas jalan tol, dan 123 rest area yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Akselerasi Vaksinasi Covid-19 Percepat Pemulihan Ekonomi

Menurut Chatib Basri, akselerasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah Singapura dan Australia sangat luar biasa cepat.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Dipasarkan Terbatas, Unit Terbaru Evara Prime Vasaka Bali Terjual 75% dalam Sehari

Evara Prime didesain khusus untuk para keluarga muda dan milenial yang mendambakan hunian nyaman dengan akses dan fasilitas premium.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Reformasi Struktural dan Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus APBN 2022

Reformasi struktural tetap dilanjutkan dalam pelaksanaan APBN 2022, dengan tujuan menciptakan pemulihan ekonomi berkelanjutan.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional Berdampak Positif buat Indonesia

Sistem pajak internasional yang disepakati G-20 terdiri dari dua pilar solusi untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

BKF Yakin UU HPP Mampu Tekan Defisit APBN 2022

"UU HPP diyakini mendekatkan kinerja perpajakan ke level potensial dengan perbaikan sisi administrasi dan kebijakan," kata Kepala BKF, Febrio Kacaribu.

EKONOMI | 18 Oktober 2021


TAG POPULER

# Jembatan Gantung


# Merah Putih


# Piala Thomas


# Luhut Pandjaitan


# Kasus Covid-19



TERKINI
Polri Gelar Festival Mural Wadah Berkreasi di Masa Pandemi

Polri Gelar Festival Mural Wadah Berkreasi di Masa Pandemi

NASIONAL | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings