Logo BeritaSatu

Aturan Unit Link bakal Diperketat, AAJI Setuju dengan Syarat...

Sabtu, 18 September 2021 | 11:44 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal memperketat pengaturan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI), terutama unit link. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) setuju, dengan syarat aturan baru PAYDI menguntungkan semua elemen, dari perusahaan asuransi, agen, hingga konsumen.

“Artinya, regulator mesti mencari titik keseimbangan dari tiga unsur tersebut,” ujar Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (17/9/2021).

Togar yakin beleid baru OJK itu akan berdampak positif terhadap ekosistem industri asuransi nasional. Selain akan membuat mitigasi risiko lebih terukur, aturan baru itu bakal meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan premi.

“Secara umum, kami mendukung penyempurnaan aturan PAYDI. Misalnya yang terkait dengan ilustrasi produk unit link. Di sana ada ilustrasi pesimistis, moderat, dan optimistis,” tutur dia.

Alhasil, menurut Togar Pasaribu, jika ada ilustrasi optimistis, seperti imbal hasil (yield) bisa 10-12%, berarti harus ada pula ilustrasi pesimistis yang menggambarkan yield minus. Intinya, aturan baru itu harus mencakup semua agar calon nasabah peduli pada keputusan investasinya.

“Investor harus punya gambaran apakah perlu menarik atau menambah preminya. Jadi, agen jangan menjelaskan bagusnya doang, ilustrasi jeleknya juga harus disampaikan," tegas Togar.

Kendati begitu, AAJI kurang setuju jika produk unit link hanya boleh dijual kepada masyarakat yang sudah terbukti memahami kondisi pasar modal. Soalnya, akan sulit menentukan ukuran seseorang benar-benar paham pasar modal, baik ditinjau dari aspek pendidikan, jabatan, penghasilan, kepemilikan Single Investor Identification (SID), maupun lainnya.

“Seyogianya hal itu tidak menjadi pertimbangan utama. Yang paling penting untuk ditekankan adalah pembeli produk mengerti risiko berikut penjelasan yang benar dari para agen penjual,” tandas Togar.

Terlepas dari cara penjualan, kata dia, pengaturan juga perlu dilakukan terhadap kebijakan investasi perusahaan asuransi. Apalagi risiko produk unit link ditanggung pemegang polis meski penempatan investasinya tetap dilakukan perusahaan asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, Riswinandi dalam pertemuan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dengan pemimpin redaksi media massa, Kamis (16/9/2021) malam mengungkapkan, aturan baru mengenai PAYDI, khususnya unit link, bakal diterbitkan sebelum akhir tahun.

Dalam beleid baru tersebut, menurut Riswinandi, perusahaan asuransi hanya bisa menjual unit link kepada calon pemegang polis yang mengerti karakteristik produk. Selain itu, perusahaan asuransi harus lebih transparan dalam menempatkan investasi, mengingat risiko produk unit link ditanggung para pemegang polis.

Penempatan Investasi
Togar Pasaribu menjelaskan, dalam ketentuan baru nanti, penempatan investasi juga bisa turut diumumkan kepada para pemegang polis dalam rangka meningkatkan transparansi.

"Complaint-complaint (terhadap perusahaan asuransi) itu kan lebih banyak bukan terkait klaim kematian atau sakit, tapi karena nilai investasi turun. Jadi, penempatan investasi itu dulu yang diselesaikan agar lebih sehat,” ucap dia.

Dari sisi proteksinya pun, menurut Togar, sudah baik. Itu sebabnya, yang mesti diatur lebih lanjut adalah penempatan investasinya supaya hasilnya optimal. “Selama ini yang diatur itu penempatan investasi dari perusahaan asuransi. Sedangkan penempatan investasi unit link belum diatur besarannya pada masing-masing instrumen," papar dia.

Togar mengakui, secara umum penyempurnaan pengaturan PAYDI diperlukan industri sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan penguatan tata kelola (governance) perusahaan. Hal ini tidak akan banyak memengaruhi kinerja industri asuransi jiwa.

"Transparansi perusahaan asuransi memang harus diatur, karena biaya-biaya diambil dari premi yang dibayarkan nasabah. Meski begitu, saya rasa (aturan baru) tidak akan berpengaruh pada pendapatan premi," tandas dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemerintah Diminta Masifkan Uji Coba Kompor Listrik Induksi

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah memasifkan uji coba kompor listrik.

EKONOMI | 26 September 2022

Karabha Digdaya Komitmen Fasilitasi Kemajuan Pelaku UMKM

PT Karabha Digdaya bersama-sama stakeholders meresmikan gerai UMKM di wilayah Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

EKONOMI | 26 September 2022

Green Pramuka City Optimistis Pemerintah Mampu Atasi Pandemi

Green Pramuka City turut merasakan pandemi Covid-19 telah membentuk suatu ketidakpastian dan mendorong turunnya indeks demand properti.

EKONOMI | 26 September 2022

Multifinance Bidik Peluang Pembiayaan Kendaraan Listrik

Inpres 7/2022 terkait Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, menjadi angin segar untuk industri multifinance.

EKONOMI | 26 September 2022

Anson Company dan Mayekawa Perkuat Bisnis Rantai Pendingin

Kerja sama strategis Anson Company dan Mayekawa selama 49 tahun pecahkan rekor pembelian produk dengan 29 unit kompresor rantai pendingin industri.

EKONOMI | 26 September 2022

Proshop Card, Strategi Daikin Perkuat Layanan Konsumen

Ketatnya persaingan bisnis AC di Indonesia memacu PT Daikin Airconditioning Indonesia untuk memperkenalkan Daikin Proshop Card.

EKONOMI | 26 September 2022

Konversi Kompor LPG ke Listrik Dinilai Bisa Sia-sia Jika...

Program konversi kompor LPG ke listrik dengan membagikan kompor induksi gratis tanpa melakukan penarikan tabung LPG 3 kg akan sia-sia.

EKONOMI | 26 September 2022

Sri Mulyani Catat Realisasi PC-PEN Capai Rp 214,9 Triliun

Sri Mulyani menyatakan, program PC-PEN telah terealisasi Rp 214,9 triliun hingga 16 September 2022 atau 47,2% dari pagu anggaran Rp 455,62 triliun.

EKONOMI | 26 September 2022

Ambisius, RHB Sekuritas Targetkan Masuk Peringkat 10 Besar

PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai anak perusahaan dari RHB Investment Bank, memiliki misi menjadi salah satu dari 10 sekuritas terbaik di Indonesia.

EKONOMI | 26 September 2022

Heboh Minuman Berpemanis Kena Cukai? Ini Kata Kemenkeu

Askolani menyampaikan, pemerintah berencana untuk mengenakan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

EKONOMI | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 26 September 2022

NEWS | 2 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings