Akumindo: Holding Ultra Mikro Bukti Keberpihakan Pemerintah pada UMKM
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Akumindo: Holding Ultra Mikro Bukti Keberpihakan Pemerintah pada UMKM

Rabu, 22 September 2021 | 12:39 WIB
Oleh : Novy Lumanauw / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Kehadiran Holding Ultra Mikro (Umi) yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk, dan PT Pegadaian (Persero), serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, menjadi bukti keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha kecil.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan Ingratubun optimistis kebijakan strategis pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menjadi solusi keuangan yang tepat bagi pelaku usaha ultra mikro pada masa pemulihan ekonomi, pasca pandemi Covid-19.

“Keberpihakan ini secara langsung terlihat pada layanan jasa layanan keuangan untuk pelaku usaha wong cilik, yang semakin variatif, murah, cepat, dan efisien dengan kehadiran holding Umi. Terlebih, BRI adalah bank yang berkomitmen tinggi dalam pemberdayaan UMKM, termasuk UMi,” kata Ikhsan melalui keterangan tertulis, Rabu (22/9/2021).

Dia menilai BRI memiliki cabang terbesar dibantu dengan berbagai agen laku pandai yang menjawab berbagai kebutuhan pelaku usaha di daerah bahkan di tingkat desa. PNM menurutnya memiliki model pembinaan berkelompok yang sangat baik untuk mendorong usaha baru bertahan dan berkembang.

Sementara itu, Pegadaian mampu menjadi solusi pembiayaan yang amat cepat bagi pelaku UMKM yang sudah mulai mampu memiliki agunan untuk gadai. Dia menyebut, integrasi ini akan menjadi strategi yang cukup baik untuk membantu pelaku usaha wong cilik lepas dari jerat rentenir.

"Keunggulan-keunggulan ini yang diintegrasikan. Memang penggabungan menjadi sempurna. Ini bisa memberi opsi solusi keuangan yang lebih bervariasi. Pelaku usaha khususnya di agrikultur pun itu masih banyak sekali yang masih terjebak rente dan sistem ijon. Kalau ini bisa diatasi, maka upaya pengendalian harga pangan pun bisa lebih baik," katanya.

Lebih lanjut, Ikhsan mengatakan saat ini optimisme di masyarakat kembali meningkat. Pemerintah juga kerap memberikan stimulus untuk mendongkrak pemulihan ekonomi dan menggencarkan vaksinasi Covid-19 untuk menekan penularan pandemi.

Hal itu, kata dia, membuat pelaku UMKM merasa cukup leluasa untuk kembali berusaha. Terlebih pemerintah pun mendorong pelaku UMKM untuk melakukan digitalisasi pada usahanya.

"Memang perlu diakui masih belum banyak yang beradaptasi dengan digital. Dengan relaksasi mobilitas, tentuinya optimisme sudah mulai kembali. Kami harap Holding UMi juga bisa lebih cepat menjawab kebutuhan modal kerja," imbuhnya.

Dongkrak Kinerja Ekonomi
Secara terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PSEP) Universitas Trilogi, Setia P. Lenggono mengatakan holding UMi diharapkan mampu mendongkrak kinerja perekonomian rakyat melalui UMKM, yang notabene jumlah pelaku usahanya paling besar di Indonesia.

Selain itu, kata dia, rasio kredit perbankan untuk sektor UMKM kurang dari 20%, sehingga kehadiran holding tersebut diharapkan mampu mendorong penyaluran kredit yang lebih besar terhadap sektor UMKM dan menciptakan iklim usaha yang lebih positif terhadap pelaku usaha di segmen itu.

"UMKM saat ini porsinya paling besar. Diharapkan dengan holding iklim usahanya bisa lebih baik dan ini bukti langsung keberpihakan pemerintah," katanya.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan pada 2019 dari 65 juta usaha mikro atau 98,67% dari total usaha di Indonesia, 46 juta di antaranya membutuhkan pendanaan. Hanya sekitar 20 juta usaha ultra-mikro yang telah memperoleh akses pendanaan dari sumber formal seperti bank, BPR, perusahaan gadai, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya.

Sebanyak 12 juta usaha ultra mikro baru mendapat akses pendanaan dari sumber informal, seperti keluarga, kerabat, dan lembaga lainnya. Masih terdapat sekitar 14 juta usaha ultra mikro yang belum memiliki akses pendanaan sama sekali baik dari sumber formal maupun informal.

Dari jumlah unit usaha itu, bisnis segmen mikro dan UMi di dalamnya mampu menyerap hingga 109,84 juta tenaga kerja di Tanah Air atau menyedot 89,04% dari total pekerja secara nasional. Sementara itu, sumbangsihnya terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sekitar 37,35%.

Lenggono menjelaskan, jika melihat visinya, keberadaan Holding UMi yang difasilitasi Kementerian BUMN diharapkan menjadi mitra yang setara dalam mendongkrak kinerja perekonomian rakyat (UMKM) yang jumlahnya sangat besar tersebut.

Dia menilai hadirnya holding UMi akan mengakselerasi pertumbuhan UMKM dan sangat potensial untuk menciptakan pekerjaan yang lebih produktif dan mandiri dengan pendapatan yang lebih layak. Sehingga pelaku UMKM dapat hidup bermartabat sebagaimana tujuan Sistem Ekonomi Pancasila.

"Sekaligus menjadi landasan kebijakan perekonomian nasional yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dalam rangka memperbesar kemakmuran rakyat secara adil dan merata melalui pembangunan inklusif," ujarnya.

Pasalnya, kata dia, saat ini struktur perekonomian bangsa Indonesia masih seperti yang pernah digambarkan Bung Hatta pada masa penjajahan. Terdiri atas dua entitas, yaitu sistem perekonomian rakyat yang padat karya dan sistem perekonomian kapitalis-kolonial yang padat modal.

"Di antara dua tarikan sistem perekonomian seperti itulah Sistem Ekonomi Pancasila atau sistem ekonomi konstitusi berada. Dan kita harap holding ultra mikro mampu menjadi entitas Sistem Ekonomi Pancasila," imbuhnya.

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Selasa (31/8/2021), manajemen BRI menawarkan sebanyak-banyaknya 28,213 miliar Saham Baru Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp50 per saham atau sebanyak-banyaknya 18,62% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I.

Harga pelaksanaan rights issue BBRI Rp 3.400 per lembar saham, yang ditujukan untuk pembentukan holding Umi. Adapun proses pembentukan Holding UMi telah mencapai tahap final dengan ditandatanganinya pengalihan saham (inbreng) Pegadaian dan PNM kepada BRI selaku induk holding UMi, pada 13 September 2021.

Pemerintah melaksanakan seluruh haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam BRI dengan cara penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang (Inbreng) sesuai PP No. 73/2021. Seluruh saham Seri B milik pemerintah dalam Pegadaian dan PNM dialihkan kepada BRI melalui mekanisme inbreng tersebut.

Nilai total PMHMETD I yang telah memperhitungkan inbreng serta eksekusi hak Pemegang Saham Publik adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 95,92 triliun. Dari total dana tersebut, nilai inbreng sebesar Rp 54,77 triliun dan sisanya Rp 41,15 triliun apabila seluruh pemegang saham publik mengeksekusi haknya sesuai porsi masing-masing. Sekitar 60%-70% dana rights issue akan digunakan mendanai holding Umi Bersama Pegadaian dan PNM dan sisanya untuk pengembangan bisnis mikro dan kecil BRI.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BPJT Catat 1.409 Gerai UMKM Ramaikan Rest Area Jalan Tol

Ketersediaan ruang usaha di rest area diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Heroleads Asia Raih 2 Penghargaan Campaign Agency of the Year 2020

Heroleads Asia, induk dari Heroleads Indonesia, diganjar penghargaan tahunan bergengsi untuk agensi digital “Campaign Agency of the Year Awards 2020”.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

IHSG Ditutup Menguat ke Level 6,658,76, Dekati Rekor All Time High

Saham CAKK, ERAA, BBYB, BABP dan BIPI paling untung pada perdagangan awal pekan, Senin (18/10/2021).

EKONOMI | 18 Oktober 2021

One Hope Dukung Upaya Pemerintah Terapkan Inklusi Keuangan

One Hope senantiasa berkomitmen untuk selalu tunduk dan patuh pada setiap dan semua aturan dan arahan dari OJK, maupun para pembuat kebijakan lainnya.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Kementerian PUPR Evaluasi Kualitas Layanan 63 Ruas Jalan Tol

Penilaian dilakukan terhadap 44 BUJT, 63 ruas jalan tol, dan 123 rest area yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Akselerasi Vaksinasi Covid-19 Percepat Pemulihan Ekonomi

Menurut Chatib Basri, akselerasi vaksinasi yang dilakukan pemerintah Singapura dan Australia sangat luar biasa cepat.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Dipasarkan Terbatas, Unit Terbaru Evara Prime Vasaka Bali Terjual 75% dalam Sehari

Evara Prime didesain khusus untuk para keluarga muda dan milenial yang mendambakan hunian nyaman dengan akses dan fasilitas premium.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Reformasi Struktural dan Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus APBN 2022

Reformasi struktural tetap dilanjutkan dalam pelaksanaan APBN 2022, dengan tujuan menciptakan pemulihan ekonomi berkelanjutan.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

Kesepakatan Baru Perpajakan Internasional Berdampak Positif buat Indonesia

Sistem pajak internasional yang disepakati G-20 terdiri dari dua pilar solusi untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi.

EKONOMI | 18 Oktober 2021

BKF Yakin UU HPP Mampu Tekan Defisit APBN 2022

"UU HPP diyakini mendekatkan kinerja perpajakan ke level potensial dengan perbaikan sisi administrasi dan kebijakan," kata Kepala BKF, Febrio Kacaribu.

EKONOMI | 18 Oktober 2021


TAG POPULER

# Jembatan Gantung


# Merah Putih


# Piala Thomas


# Luhut Pandjaitan


# Kasus Covid-19



TERKINI
Ini Kronologi Penangkapan Jaringan Ganja 1,370 Ton Jaringan Aceh-Jakarta

Ini Kronologi Penangkapan Jaringan Ganja 1,370 Ton Jaringan Aceh-Jakarta

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings