Hadi Poernomo: DJP Sebaiknya di Bawah Langsung Presiden
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hadi Poernomo: DJP Sebaiknya di Bawah Langsung Presiden

Selasa, 28 September 2021 | 15:24 WIB
Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Dirjen Pajak (periode 2001-2006) Hadi Poernomo mengatakan, pajak saat ini merupakan sebuah instrumen penting dalam jalannya sebuah pemerintahan dan tulang punggung keberlangsungan sebuah negara. Pungutan pajak merupakan sumber utama penerimaan sebuah negara. Hal tersebut berlaku pada negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

“Pungutan pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara dalam APBN. Bahkan, nilai penerimaan pajak dapat mencapai lebih dari 80% dari total penerimaan negara. Ironisnya, dengan peran yang sangat krusial tersebut, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir Indonesia tidak pernah mencapai target penerimaan pajak. Padahal, jika dilihat GDP Indonesia terus mengalami peningkatan. Tidak perlu perhitungan analisis-analisis yang rumit untuk menyatakan bahwa ada yang salah dengan sistem perpajakan di Indonesia,”ungkap Hadi Poernomo pada saat Live Zoom Jaya Suprana Show, Selasa (28/9).

Ia mengutip profesor hukum Lawrence M. Friedman yang pernah mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (substance of the law), struktur hukum (structure of law), dan budaya hukum (legal culture). Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dalam dunia perpajakan, substansi hukum, khususnya hukum perpajakan di Indonesia diatur secara lengkap mulai dari konstitusi dalam UUD 1945 sampai dengan peraturan menteri sebagai bagian politik hukum implementatifnya. DJP sendiri menjalankan 14 regulasi setingkat konstitusi dan undang-undang yakni (1) Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945; (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; (3) UU Pajak Penghasilan; (4) UU PPN & PPnBM; (5) UU Pajak Bumi dan Bangunan; (6) UU Bea Materai; (7) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; (8) UU Pengadilan Pajak; (9) UU Pengampunan Pajak; (10) UU Akses Informasi Keuangan; (11) UU Cipta Kerja; (12) UU Hukum Pidana; (13) UU Hukum Acara Pidana; dan (14) UU APBN.

“Semua UU tersebut memberikan kewenangan atributif kepada DJP. Dengan payung hukum UUD 1945, mengemban amanat dua belas undang-undang dan satu UU APBN yang menetapkan target penerimaan dalam satu tahun, ini tugas berat yang memerlukan kelembagaan yang kuat dan memadai,”ujarnya.

Sedangkan struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum yang menjalankan substansi hukum tersebut. Berbicara mengenai struktur hukum perpajakan, otoritas perpajakan merupakan wakil negara dalam pemungutan pajak atau penerimaan.

Dibatasi

Menurut OECD, kewenangan strategis dan pengawasan langsung oleh Menteri Keuangan lebih dibatasi, seperti hanya pada pengangkatan board of directors dan perancangan kebijakan perpajakan.“OECD menyatakan beberapa kriteria sebuah lembaga otoritas perpajakan yang ideal, yaitu perlu adanya sembilan kewenangan yang idealnya dimiliki otoritas pajak: (1) kewenangan untuk membuat peraturan; (2) kewenangan untuk mengenakan sanksi atau denda; (3) kewenangan untuk mendesain sendiri struktur organisasi internal; (4) kewenangan untuk membuat penganggaran atau pengalokasian anggaran; (5) kewenangan untuk melakukan manajemen atau pengaturan komposisi pegawai; (6) kewenangan untuk merekrut karyawan; (7) kewenangan untuk mempekerjakan atau memecat karyawan; (8) kewenangan untuk melakukan negosiasi penetapan upah karyawan; dan (9) kewenangan untuk menetapkan standar pelayanan. Semakin lengkap kewenangan otoritas pajak, diharapkan semakin baik sistem perpajakan sebuah negara,”kata Hadi Poernomo.

Ia mengatakan, ide reformasi kelembagaan pada reformasi perpajakan sebenarnya bukan hal baru. Pada Oktober 2003, Guru Besar UGM, Prof. Dr. Miftah Toha dan Ekonomi Indef waktu itu, Drajad H Wibowo sempat melakukan penelitian kelembagaan DJP dan melemparkan usul reformasi kelembagaan DJP tersebut. Kemudian, usul tersebut secara eksplisit tercantum pada 9 Desember 2003 dalam UU Nomor 28 Tahun 2003 tentang APBN 2004. Hal tersebut sejalan dengan usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada 2004 yang disampaikan kepada Presiden RI melalui surat nomor B/59/M.PAN/1/2004 tanggal 15 Januari 2004 hal Usul Penyempurnaan Organisasi Departemen Keuangan.

PP Tidak Terbentuk

Sejalan dengan ide tersebut, RUU KUP yang kemudian disahkan dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 secara implisit juga mengatur reformasi kelembagaan tersebut. Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur perlunya dibentuk bank data perpajakan. Dalam pasal tersebut diatur bahwa perlu adanya pengaturan pelaksanaan berbentuk peraturan pemerintah (PP). Hal tersebut memberi arti perlunya sebuah lembaga sui generis yang melaksanakan bank data perpajakan tersebut dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pengelolaan Bank Data Perpajakan yang merupakan rumah yang teramat besar dengan mengelola data dan informasi dari seluruh instansi pemerintah, lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi, dan pihak-pihak Lain (ILAP) yang dikumpulkan untuk tujuan perpajakan yang apabila tidak dipenuhi kewajiban penyampaiannya maka pihak yang tidak memberikan data diancam pidana menjadi tugas berat yang memerlukan kelembagaan yang kuat dan memadai.

Namun, PP tersebut tidak terbentuk, sampai akhirnya Ketua BPK pada 1 Juni 2011 memberikan usul dan saran. Setelah diminta pendapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah akhirnya menerbitkan PP Nomor 31 Tahun 2012 pada 27 Februari 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. PP yang telah terbentuk tersebut tidak serta merta dapat dijalankan. Inkonsistensi pengaturan yang tidak selaras dengan UU diduga menjadi penyebab utama “nyawa” Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 tidak dapat hidup.

Reformasi struktur kelembagaan DJP tersebut kemudian diungkapkan lagi oleh Bapak Joko Widodo dalam visi mengenai reformasi perpajakan pada saat sebelum menjabat sebagai Presiden, yaitu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ide tersebut sejalan dengan kajian AUSAID pada 2014 yang menyatakan bahwa DJP merupakan departemen tradisional yang sifatnya kaku,
multi tafsir, kurang dipercaya dan lain sebagainya. Kajian tersebut dikuatkan dengan kajian dari OECD yang menyebutkan bahwa otoritas pajak Indonesia memiliki kewenangan paling sedikit dibandingkan otoritas pajak negara lain. Konsisten dengan ide yang dilontarkan pasangan Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla dalam janji kampanye mereka, hal tersebut kemudian dituangkan dalam Nawa Cita Jokowi Jusuf Kalla 2014. Nawa cita tersebut kemudian diakomodir ke dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. RPJMN tersebut kemudian diakomodir Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/20015. Merespons hal tersebut, Dirjen Pajak membentuk Kepdirjen Pajak Nomor 95/PJ/2015 tentang Renstra DJP 2015-2019. Reformasi kelembagaan DJP tersebut kemudian diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk diatur dalam undang-undang melalui surat Presiden nomor R-28/Pres/05/2016 tanggal 4 Mei 2016 hal Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, RUU KUP Pasal 95 ayat (2) yang berbunyi “Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden” kepada DPR guna mendapatkan persetujuan. Namun belakangan, Menteri Keuangan mengesahkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 885/KMK.01/2016 yang diduga menganulir jalannya reformasi kelembagaan DJP tersebut.

“Menurut pendapat kami, DJP wajib di bawah langsung Presiden, karena diperkuat antara lain UU Nomor 28 Tahun 2003 Tanggal 9 Desember 2003, Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 Tanggal 17 Juli 2007, Pasal 95 ayat 2 RUU KUP 2016 melalui surat Presiden nomor R-28/Pres/05/2016 tanggal 4 Mei 2016. Juga, Perpres Nomor 2 Tahun 2015 mengenai RPJMN 2015 s/d 2019, Nawa Cita pada Mei 2014, pernyataan Gubernur DKI (calon Presiden RI) pada 22 April 2014, dan empat belas (14) UU yang memberikan kewenangan atributif kepada DJP,”ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

AEON Mall Southgate Residence Jakarta Selatan Mulai Dibuka November

Sinar Mas Land (SML) berencana akan melakukan soft opening atau pembukaan AEON Mall Southgate Residence Jakarta Selatan pada November 2021 mendatang.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

PGN Gandeng Badak NGL Manfaatkan Hub Terminal LNG Bontang

PGN bersinergi dengan PT Badak Natural Gas Liquefaction (PTB) dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan bisnis LNG di lingkup holding migas.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Dukung Ajang MotoGP Mandalika, Kempupera Tuntaskan 300 Sarhunta

Kempupera sulap 300 hunian tidak layak huni menjadi Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta), guna mendukung pelaksanaan ajang MotoGP Mandalika.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Kurs Rupiah Melemah ke Rp 14.110 Pagi Ini

Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi hari ini, Kamis (21/10/2021), terpantau melemah ke kisaran Rp 14.110.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

IHSG Dibuka Menguat 0,3%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,36% ke 6.679,9 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (21/10/2021).

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Pengamat: Naik Pesawat Wajib Tes PCR Bebani Calon Penumpang dan Maskapai

Kewajiban tes PCR bakal memberatkan calon penumpang pesawat mengingat harganya sekitar Rp 400.000 per tes.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

IHSG Rawan Terkoresi, Investor Perlu Cermati Saham Ini

IHSG pada perdagangan hari ini rawan terkoreksi dengan level support berada di 6.573, 6.451 dan level resisten berada di 6.680, 6.690.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Fokus Pasar: Pergerakan IHSG Diselimuti Aksi Profit Taking

Pergerakan IHSG diselimuti oleh aksi taking profit seiring dengan kenaikan yang cukup signifikan dalam 2 pekan terakhir.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Bursa Asia Dibuka Mixed

Nikkei 225 Tokyo turun 0,64%, Topix Jepang turun 0,36%, S&P/ASX 200 Australia datar, Kospi Korsel naik 0,3%.

EKONOMI | 21 Oktober 2021

Stok AS Turun, Harga Minyak Mentah Dunia Naik

Brent naik 0,87% ke US$ 85,82 per barel. WTI naik 1,1% ke US$ 83,37 per barel.

EKONOMI | 21 Oktober 2021


TAG POPULER

# Losmen Bu Broto


# Pedang Perang Salib


# Syarat Perjalanan Domestik


# Aipda Ambarita


# Anies Baswedan



TERKINI
AEON Mall Southgate Residence Jakarta Selatan Mulai Dibuka November

AEON Mall Southgate Residence Jakarta Selatan Mulai Dibuka November

EKONOMI | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings