Logo BeritaSatu

RUU HPP Disetujui, Ini Poin-poin Pentingnya

Kamis, 30 September 2021 | 19:27 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro, Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kemudian namanya berubah menjadi RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP), untuk disahkan di sidang paripurna DPR RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap RUU ini mampu mewujudkan APBN yang sehat dengan defisit di bawah 3% pada 2023. Berikut adalah sejumlah ketentuan pajak baru dalam RUU HPP, mulai dari pengampunan pajak hingga pajak penghasilan, yang dihimpun Beritasatu.com dan Investor Daily.

Advertisement

1. Tax Amnesty
Program pengampunan pajak atau tax amnesty kini bernama pengungkapan sukarela wajib pajak (WP). Program ini akan dimulai pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Dalam program pengungkapan sukarela wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Harta bersih yang diungkap akan dianggap sebagai tambahan penghasilan sehingga akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, mulai dari kisaran 6% hingga 11%.

2. PPh
Wajib pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35%, naik dari sebelumnya 30%.

Berikut adalah lima lapis PPh dalam RUU HPP:

  • Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta kena tarif 5%
  • Penghasilan Rp 60 juta-Rp 250 juta kena tarif 15%
  • Penghasilan di atas Rp 250 juta-Rp 500 juta dikenakan tarif 25%
  • Penghasilan di atas Rp 500 juta-Rp 5 miliar dikenakan tarif sebesar 30%.
  • Penghasilan di atas Rp 5 miliar dikenakan tarif sebesar 35%

3. PPN Naik Jadi 11%
Pemerintah memutuskan untuk mulai menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan akan dinaikkan bertahap hingga 2025. Saat ini tarif PPN sebesar 10%.

Tarif PPN akan naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski demikian, pemerintah menerapkan PPN multitarif, dari kisaran 5% hingga 15%.

4. PPN Sembako, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial
Barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial bebas dari PPN. Sebelumnya, diusulkan bahwa sembako dan jasa kesehatan, pendidikan, dan sosial akan dikenakan pajak.

5. PPh Badan
PPh badan yang akan diterapkan di tahun depan sebesar 22%, dan tarif ini pun sama seperti tarif PPh badan tahun ini. Sebelumnya dunia usaha berharap PPh badan turun jadi 20%

6. Pajak Karbon
Pajak Karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pasar Kripto Tertahan, Trading Forex Jadi Pilihan Raup Cuan

Trading forex menjadi salah satu solusi bisnis yang paling menjanjikan di tengah ekosistem yang saat ini baru terbentuk.

EKONOMI | 13 Agustus 2022

Setelah Kelapa Gading, 9to9 Store Ekspansi Bisnis di Depok

9to9 Indonesia, pusat brand fashion pria dan wanita melebarkan sayap bisnisnya ke Depok setelah Kelapa Gading.

EKONOMI | 13 Agustus 2022

Erick Thohir Rombak Jajaran Dewan Komisaris Asabri

Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan perombakan susunan anggota dewan komisaris PT Asabri (Persero).

EKONOMI | 13 Agustus 2022

Bundamedik dan FKUI Berkolaborasi Bangun SDM Kesehatan

Bundamedik Healthcare System (BMHS) menjalin kerja sama strategis dengan FKUI dalam inisiatif pengembangan SDM kesehatan yang kompeten.

EKONOMI | 13 Agustus 2022

Restoran McDonald's Akan Buka Gerai Lagi di Ukraina

McDonald's akan mulai membuka kembali beberapa gerai di Ukraina dalam beberapa bulan mendatang.

EKONOMI | 13 Agustus 2022

Indonesia Diharapkan Mampu Berperan Jadi Produsen Kendaraan Listrik

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia bukan hanya menjadi pangsa pasar kendaraan listrik yang besar.

EKONOMI | 13 Agustus 2022

PTPP Luncurkan Inovasi Pengolahan Sampah di Pulau Dewata

PTPP turut berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Pulau Dewata, dengan memberikan solusi berupa teknologi untuk melakukan pengolahan semua jenis sampah.

EKONOMI | 13 Agustus 2022

Anggota DEN Bicara soal Perlunya Sharing the Pain BBM, Simak

Sharing the pain BBM harus dilakukan dari dua sisi, yakni sisi penawaran (supply side) dan sisi permintaan (demand side).

EKONOMI | 13 Agustus 2022

Pemerintah Minta Pertamina Batasi Penjualan BBM Bersubsidi

Pemerintah Indonesia telah meminta PT Pertamina (Persero) membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite dan Solar subsidi.

EKONOMI | 13 Agustus 2022

Program Mangga Petrokimia Gresik Pulihkan Ekonomi Rakyat

Program Mangga atau akronim dari Mitra Kebanggaan Petrokimia Gresik memulihkan ekonomi rakyat sejak Agustus 2021.

EKONOMI | 13 Agustus 2022


TAG POPULER

# OTT Bupati Pemalang


# Brigadir J


# Bharada E


# Putri Candrawathi


# Prabowo Subianto


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
OCS PMI Sektor Domestik di Malaysia Terintegrasi pada 18 Agustus

OCS PMI Sektor Domestik di Malaysia Terintegrasi pada 18 Agustus

NEWS | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings