Indef Sebut Transisi Energi Perlu Kedepankan Kepentingan Nasional
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Indef Sebut Transisi Energi Perlu Kedepankan Kepentingan Nasional

Jumat, 1 Oktober 2021 | 13:51 WIB
Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta memprioritaskan kepentingan nasional dalam menjalankan strategi transisi energi. Upaya mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23% pada 2025, jangan sampai memberikan tekanan pada keuangan negara.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra El Talattov menyatakan, transisi ke energi bersih memang perlu didukung karena ini sudah menjadi komitmen global. Tapi pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mempertimbangkan kondisi pasokan listrik yang sedang berlebih. "Kita semua pasti mendukung ke arah transisi energi, tetapi harus objektif melihat secara utuh, seperti apa kondisi faktual, dalam konteks dinamika energi di Indonesia," ujarnya dalam sesi Road to Energy Day seperti dikutip dalam keterangannya Jumat (1/10/2021).

Saat ini daya mampu listrik PLN mencapai 57 gigawatt (GW), dengan beban puncak 39 GW, sehingga ada cadangan berlebih hingga 18 GW. Kapasitas listrik akan semakin bertambah seiring dengan beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam proyek 35.000 megawatt. "Ini kemudian jadi pertanyaan, dari sisi EBT dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ketika EBT baru jadi sekitar 52% dari awalnya 31%. Nah kalau EBT mau di-push, bagaimana dari fosil?" jelasnya.

Untuk itu, Abra mengingatkan agar pemerintah memperhatikan aspek supply dan demand terlebih dahulu sebelum melakukan penambahan pembangkit berbasis EBT. Penambahan pembangkit EBT yang dipaksakan bakal membuat APBN jebol karena listrik berbasis EBT dikenakan skema feed in tariff. "Perlu dilihat risiko BUMN kita atau APBN. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, subsidi energi tumbuh per tahun 8,6% subsidi energi. Tahun depan subsidi energi mencapai Rp 134 triliun, belum lagi bicara kompensasi, itu menjadi konsekuensi dari komitmen pemerintah untuk menyediakan energi murah, yang merata, tetapi juga komitmen yang sifatnya hijau," ujarnya.

Abra mengingatkan, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada aspek keberlanjutan, tetapi juga berkeadilan. Pemenuhan energi, perlu memperhatikan kepentingan nasional, ketahanan APBN dan menjamin ketersediaan energi untuk generasi mendatang. "Jangan sampai menimbulkan beban baru. Kita anggap mampu beralih ke EBT, tapi nyatanya kita belum selevel ke negara-negara lain. Di sisi global, bauran EBT global 12 persen, kenapa ambisi kita lebih dari situ?," katanya.

Abra mengatakan, negara-negara maju seperti Inggris, Amerika dan Eropa yang selama ini gencar mengkampanyekan EBT pun, saat ini kembali menggunakan PLTU batu bara di tengah krisis energi. Ada dinamika eksternal yang memaksa negara-negara tersebut realistis. Kepentingan nasional lebih penting sehingga komitmen EBT dinomorduakan. Karena ini berhubungan dengan ketahanan energi. Begitu juga di Tiongkok.

"Indonesia mumpung masih proses awal, jangan sampai terjerumus lebih dalam. Kita harus mempersiapkan diri, analoginya pendapatan per kapita kita belum selevel negara maju, tetapi kita ingin merasa tampilan sama seperti negara-negara maju," tutur Abra.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pasar Properti Membaik, Harga Rumah Seken Naik 3,7%

Pergerakan harga rumah seken (bekas) nasional yang diobservasi dari berbagai tren pasar di berbagai kota besar di Indonesia.

EKONOMI | 23 Januari 2022


Menteri ESDM Terbitkan Peraturan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap

Menteri ESDM Arifin Tasrif menerbitkan aturan tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap.

EKONOMI | 23 Januari 2022

Presidensi G-20 Jadi BoosterPertumbuhan Ekonomi

Presidensi G-20 yang diselenggarakan di berbagai kota Indonesia mulai 26 Januari hingga November 2022 bisa menjadi booster atau memperkuat pertumbuhan ekonomi.

EKONOMI | 23 Januari 2022


Kemenhub Minta Pengusaha Truk Utamakan Aspek keselamatan

Kemenhub mengimbau seluruh pelaku usaha khususnya angkutan barang atau pengusaha truk untuk mengutamakan aspek keselamatan.

EKONOMI | 23 Januari 2022

Properti Mulai Bangkit, Synthesis Development Luncurkan Mattlig

PT Synthesis Karya Pratama (Synthesis Development) menghadirkan Mattlig, tipe rumah tapak terbaru di kawasan residensial Synthesis Huis.

EKONOMI | 22 Januari 2022

Menteri Basuki: Pembangunan IKN Bergantung Kesiapan APBN

Menurut Basuki, pembangunan tahap awal Ibu Kota Negara (IKN) semuanya dengan menggunakan APBN.

EKONOMI | 22 Januari 2022

Gapensi Optimistis Industri Jasa Konstruksi Kembali Bergairah

Mukernas Gapensi 2022 diharapkan menjadi momentum bagi pelaku usaha industri jasa konstruksi nasional untuk bangkit.

EKONOMI | 22 Januari 2022

Menteri Basuki Pastikan Pemberian Relaksasi Kebijakan Konstruksi

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan akan memberikan relaksasi terkait izin berusaha berbasis risiko di sektor usaha jasa konstruksi.

EKONOMI | 22 Januari 2022


TAG POPULER

# Gempa Sulut


# Air Tanah


# Pasien Omicron Meninggal


# OTT KPK


# Kripto



TERKINI
Pasar Properti Membaik, Harga Rumah Seken Naik 3,7%

Pasar Properti Membaik, Harga Rumah Seken Naik 3,7%

EKONOMI | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings