Tanpa Persetujuan PKS, RUU HPP Resmi Diketok
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tanpa Persetujuan PKS, RUU HPP Resmi Diketok

Kamis, 7 Oktober 2021 | 12:25 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi undang-undang (UU) pada hari ini Kamis (7/10/2021).

“Selanjutnya saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang Harmonisasi Perpajakan dapat disetujui jadi Undang Undang?" tanya Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan disambut “setuju” oleh anggota rapat Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Dolfie O.F.P melaporkan bahwa dalam Rapat kerja Komisi XI bersama Pemerintah terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU HPP. Akan tetapi Fraksi PKS belum menerima hasil kerja panja dan menolak RUU HPP untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tahap II dalam Rapat Paripurna DPR RI .

"Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP dan menyetujui agar RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan RUU HPP segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan kepada tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna sehingga dapat disetujui dan ditetapkan sebagai undang-undang," tuturnya.

Poin Penting RUU HPP
Adapun beberapa point klausul dalam RUU HPP yang menjadi perhatian publik, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini menimbulkan polemik. Dalam RUU HPP, Pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan akan dinaikkan bertahap sehingga menjadi 12% pada 2025.

Tarif tersebut naik dibanding yang berlaku saat ini sebesar 10%. Meski demikian, pemerintah juga menerapkan PPN multitarif untuk objek pajak tertentu, dengan kisaran 5% hingga 15%.

Selanjutnya, Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah menetapkan tarif untuk wajib pajak (WP) orang pribadi sebesar 35% bagi WP dalam negeri yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Dengan demikian, lapisan penghasilan kena pajak bertambah menjadi lima.

Kemudian Pemerintah batal untuk menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dalam negeri dan bentuk usaha sebesar 20% di tahun 2022. Pasalnya PPh badan yang akan diterapkan di tahun depan sebesar 22%, dan tarif ini pun sama seperti tarif PPh badan tahun ini.

Tak hanya itu, ada pula program pengungkapan sukarela wajib pajak yang akan dimulai pada 1 Januari 2022. Program pelaporan harta ini hanya berlaku enam bulan hingga akhir Juni 2022.

Dalam program ini, wajib pajak harus mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak mulai 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Dalam program pengungkapan sukarela, WP dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Harta bersih merupakan nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Harta yang dilaporkan merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kementerian PUPR Percepat Pengembangan Kawasan Perbatasan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, jalan akses perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis.

EKONOMI | 28 November 2021

Ekspansi Bisnis, OHM Buka Hotel Baru di Solo dan Palembang

Sebagai operator hotel, Omega Hotel Management (OHM) telah membuka 2 hotel baru di kota Solo dan Palembang dalam dua bulan terakhir.

EKONOMI | 28 November 2021

Pluang dan Tokopedia Berkolaborasi Perkuat Nilai Tambah

Pluang berkolaborasi dengan Tokopedia sebagai salah satu mitra untuk fitur Tokopedia emas.

EKONOMI | 28 November 2021

PLN: Ekonomi Mulai Pulih, Konsumsi Listrik Tembus Rekor

PT PLN (Persero) mencatat angka konsumsi listrik di Indonesia telah mencapai 210 terawatt jam (TWh) pada Oktober 2021, tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun.

EKONOMI | 28 November 2021

Fasilitas Rusun Pacu Semangat ASN Kemenkeu di Papua

Kementerian PUPR menganggarkan dana Rp 25,5 miliar untuk pembangunan rusun ASN Kemenkeu di Provinsi Papua.

EKONOMI | 28 November 2021

Jasa Marga Lanjutkan Perkerasan Tol Cipularang-Padaleunyi

asamarga Metropolitan Tollroad (JMT) sebagai pengelola Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi kembali melanjutkan pekerjaan rekonstruksi.

EKONOMI | 28 November 2021

Resources Alam Indonesia Rambah Properti di Ibu Kota Baru

PT Resources Alam Indonesia Tbk (KKGI) berencana masuki bisnis properti untuk menangkap peluang bisnis di sekitar ibu kota baru, Kalimantan Timur.

EKONOMI | 28 November 2021

BCA dan AIA Edukasi Literasi Keuangan bagi Tenaga Pendidikan

BCA bersama dengan AIA dan Putera Sampoerna Foundation melakuan edukasi literasi keuangan bagi tenaga pendidikan.

EKONOMI | 28 November 2021

Menkeu Apresiasi Kualitas Gedung Keuangan Negara Jayapura

Menkeu Sri Mulyani mengapresiasi kualitas dan standard tinggi yang dihasilkan PT PP (Persero) Tbk dalam pembangunan Gedung Keuangan Negara Jayapura.

EKONOMI | 28 November 2021

Hubungan Media dan Humas Korporasi Harus Berkelanjutan

Hubungan antara humas dan media massa harus berkelanjutan, karena wartawan adalah teman korporasi dengan koridor profesionalitas tetap yang utama.

EKONOMI | 28 November 2021


TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Bambang Soesatyo


# Pemuda Pancasila


# Penerima Vaksin Covid-19


# Penghinaan Etnis



TERKINI
Singapura Wajibkan Tes Antigen Pelancong dari Malaysia

Singapura Wajibkan Tes Antigen Pelancong dari Malaysia

DUNIA | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings