Logo BeritaSatu

Tanpa Persetujuan PKS, RUU HPP Resmi Diketok

Kamis, 7 Oktober 2021 | 12:25 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi undang-undang (UU) pada hari ini Kamis (7/10/2021).

“Selanjutnya saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang Harmonisasi Perpajakan dapat disetujui jadi Undang Undang?" tanya Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan disambut “setuju” oleh anggota rapat Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Dolfie O.F.P melaporkan bahwa dalam Rapat kerja Komisi XI bersama Pemerintah terdapat delapan fraksi yang menyetujui RUU HPP. Akan tetapi Fraksi PKS belum menerima hasil kerja panja dan menolak RUU HPP untuk dilanjutkan pada tahap pembicaraan tahap II dalam Rapat Paripurna DPR RI .

"Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PPP dan menyetujui agar RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan RUU HPP segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan kepada tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna sehingga dapat disetujui dan ditetapkan sebagai undang-undang," tuturnya.

Poin Penting RUU HPP
Adapun beberapa point klausul dalam RUU HPP yang menjadi perhatian publik, di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini menimbulkan polemik. Dalam RUU HPP, Pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan akan dinaikkan bertahap sehingga menjadi 12% pada 2025.

Tarif tersebut naik dibanding yang berlaku saat ini sebesar 10%. Meski demikian, pemerintah juga menerapkan PPN multitarif untuk objek pajak tertentu, dengan kisaran 5% hingga 15%.

Selanjutnya, Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah menetapkan tarif untuk wajib pajak (WP) orang pribadi sebesar 35% bagi WP dalam negeri yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Dengan demikian, lapisan penghasilan kena pajak bertambah menjadi lima.

Kemudian Pemerintah batal untuk menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan dalam negeri dan bentuk usaha sebesar 20% di tahun 2022. Pasalnya PPh badan yang akan diterapkan di tahun depan sebesar 22%, dan tarif ini pun sama seperti tarif PPh badan tahun ini.

Tak hanya itu, ada pula program pengungkapan sukarela wajib pajak yang akan dimulai pada 1 Januari 2022. Program pelaporan harta ini hanya berlaku enam bulan hingga akhir Juni 2022.

Dalam program ini, wajib pajak harus mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak mulai 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Dalam program pengungkapan sukarela, WP dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

Harta bersih merupakan nilai harta dikurangi nilai utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Harta yang dilaporkan merupakan harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pengelolaan Keuangan Masyarakat Indonesia Makin Digital

Studi Visa mengungkapkan, dengan digitalisasi, kemampuan konsumen dalam pengelolaan keuangan semakin baik.

EKONOMI | 26 September 2022

Keren, Penjualan Rumah Tidak Terpengaruh Kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga BBM tidak berpengaruh banyak terhadap sektor properti. Buktinya, 300 unit rumah di Kartika Residence, ludes terjual dalam kurun waktu sehari.

EKONOMI | 26 September 2022

Transaksi Aset Kripto Agustus Kecil Banget, Cuma Rp 16,9 T

Jumlah transaksi aset kripto bulan Agustus 2022 hanya mencapai Rp 16,9 triliun, atau ambles hingga 80% dibandingkan Agustus 2021.

EKONOMI | 26 September 2022

IHSG Sesi I Babak Belur, Sektor Energi Anjlok Hampir 4%

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 1,22% ke kisaran 7.090,99 pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini, Senin (26/9/2022).

EKONOMI | 26 September 2022

Praktis, Ini Cara Temukan Peluang Trading dengan Mudah

Sinyal trading yang andal dapat mengurangi risiko karena diperbarui secara real time berdasarkan fluktuasi market.

EKONOMI | 26 September 2022

Viral Beda Warna Pertalite Lama dan Baru, Ini Kata Pertamina

Corsec Pertamina Patra Niaga mengatakan warna asli Pertalite adalah bening. Pewarna yang diberikan untuk pembeda, tidak ada kaitannya dengan boros.

EKONOMI | 26 September 2022

Dukung Ekonomi Digital, BUMN Perkuat Sinergi dengan Startup

Kementerian BUMN menggelar BUMN Startup Day dalam rangka memperkuat sinergi antara BUMN dan startup.

EKONOMI | 26 September 2022

Modal Ventura di Bawah BUMN Sudah Investasi di 336 Startup

Erick Thohir mengungkapkan, lima venture capital di bawah BUMN berada di bawah Bank Mandiri, BNI, BRI, Telkom, dan Telkomsel.

EKONOMI | 26 September 2022

Ancaman Resesi Semakin Kuat, Investor Kripto Tersiksa

Pergerakan pasar aset kripto belum kembali pulih sepenuhnya. Sentimen makroekonomi lagi-lagi menjadi batu sandungan utama.

EKONOMI | 26 September 2022

Kemenkeu Buka Pemesanan ORI022, Kupon 5,95%

Pemerintah menerbitkan instrumen Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI022 dengan kupon 5,95% per tahun.

EKONOMI | 26 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Presiden Jokowi Perintahkan Mahfud MD Reformasi Hukum

Presiden Jokowi Perintahkan Mahfud MD Reformasi Hukum

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings