Logo BeritaSatu

Pemerintah Pastikan Tarif PPh Badan 22% Tetap Menarik untuk Investor

Kamis, 7 Oktober 2021 | 14:27 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah batal menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan pada 2022 menjadi 20% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dengan demikian, tarif pajak korporasi pada 2022 tetap sebesar 22%. Keputusan ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan menjadi Undang Undang melalui rapat paripurna DPR Kamis (7/10/2021).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan alasan pemerintah tidak menurunkan tarif PPh badan karena sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh. Selain itu, sejalan dengan tren pemulihan ekonomi pascapandemi. Meski begitu, ia menegaskan bahwa besaran tarif PPh badan 22% di tahun depan dipastikan tetap dapat menjaga iklim investasi. “Tetap dapat menjaga iklim investasi, maka taraf PPh badan tetap akan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya,” ujarnya Yasonna saat Rapat Paripurna, Kamis (7/10).

Menurutnya, tarif PPh badan di Indonesia lebih rendah dibandingkan PPh badan rata-rata negara ASEAN sebesar 22,17%, negara-negara OECD 22,81%, negara-negara Amerika sebesar 27,16%, dan negara G-20 sebesar 24,17%.

Dia mengatakan RUU HPP akan memberikan payung hukum untuk penerapan pencegahan penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba (GloBE) bagi perusahaan multinasional. “Sebagai implementasi kesepakatan perpajakan internasional dalam rangka mencegah dan mengatasi base erotion and profit shifting (BEPS),” tuturnya.

Sebelumnya Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan aspek yang akan menjadi perhatian investor untuk berinvestasi di suatu negara tidak hanya melalui insentif pajak, tetapi ada pertimbangan lain seperti stabilitas perekonomian, kepastian hukum dan politik, ketersediaan infrastruktur, hingga ketersediaan industri. “Bahkan jika spesifik bicara insentif pajak, selain PPh badan, insentif bisa diberikan melalui tax holiday dan tax allowances,” tuturnya saat dihubungi Investor Daily.

Oleh karena itu, dengan ditunda penurunan pajak untuk PPh badan tidak kemudian akan mengurangi minat investor untuk berinvestasi. Adapun minat investor akan dipengaruhi faktor lain seperti prospek pemulihan ekonomi setelah Covid-19, stabilitas politik dan hukum, dan dinamika politik regional.

Ia menjelaskan bahwa sebelum Covid-19 tren investasi di dalam negeri juga sebenarnya tidak terlalu jelek, meskipun saat itu tarif PPh badan masih berkisar 25%. “Artinya daya saing kita jika dibandingkan negara-negara lain tidak kalah, hanya memang perhatian khusus diberikan kepada investasi di sektor sekunder dalam hal ini industri manufaktur, yang sebelum Covid-19, kecenderungannya melambat,” tuturnya.

Sementara terkait berbagai negara yang berlomba untuk menurunkan tarif pajak ke level yang lebih rendah atau race to bottom dinilainya harus menjadi perhatian pemerintah dan hati-hari. Pasalnya pemerintah saat ini ikut dalam kampanye pajak global BEPS. “Hal ini akan merugikan negara miskin dan berkembang. Menyeimbangkan kebutuhan pemberian insentif pajak dan ikut aktif dalam kampanye pajak global di atas, akan menjadi tantangan tersendiri”ujarnya.

Ada Konsekuensi Batalnya Tarif PPh Badan 20%
Sementara Ekonom Chelios, Bhima Yudhistira mengatakan bahwa keputusan pemerintah yang batal menurunkan tarif PPh badan menjadi 20% di tahun 2022 disebabkan pemerintah mulai menyadari bahwa perusahaan telah banyak mendapatkan keringanan pajak, khsusunya selama masa pandemi Covid-19, dari diskon PPN, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) dan fasilitas pajak lainnya.

Ia mencatat, sebelum pandemi, pemerintah sudah agresif mengobral insentif pajak dalam 16 paket kebijakan seperti tax holiday, tax allowances. “Obral insentif pajak pada akhirnya menurunkan rasio pajak dan ini disadari terlambat,” tuturnya.

Meski begitu, Bhima menilai akan ada konsekuensi perubahan regulasi soal tarif PPh badan. “Problemnya, ketidakpastian regulasi perpajakan yang tinggi akan menurunkan kepercayaan dari pelaku usaha. Ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah dan arah kebijakan dalam jangka panjang masuk dalam komponen penilaian indeks daya saing global,” tuturnya.

Dia menyebut seharusnya pada saat desain kebijakan pajak PPh diturunkan hingga level 20%, pemerintah sudah memikirkan matang-matang. Apalagi pemerintah sudah promosi ke berbagai pihak bahwa tarif PPh akan diturunkan sebagai bentuk dukungan terhadap investasi.

“Dengan tarif yang berkisar 22% maka pemerintah perlu cari jalan lain dengan fokus pada peningkatan komponen daya saing seperti pemberantasan korupsi, adanya sinkronisasi kebijakan pusat daerah pasca-UU Cipta Kerja, sampai integrasi dengan rantai pasok global. Pajak bukan satu-satunya faktor untuk menarik investasi, tapi dengan ketidakpastian regulasi perpajakan justru mengirim sinyal negatif ke pelaku usaha dan investor global,” tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Woilo, Media Sosial Karya Anak Bangsa Go International

Woilo, yang merupakan media sosial anak bangsa dari Surabaya, Jawa Timur, tersebut sudah go international.

EKONOMI | 2 Juli 2022

Dukung Pertumbuhan UMKM Kuliner, Wahyoo Gelar Sayembarasa

Wahyoo bersama Livin by Mandiri kembali menyelenggarakan Sayembarasa batch 2, dalam mendukung pertumbuhan UMKM kuliner di Indonesia.

EKONOMI | 2 Juli 2022

Jalan Lingkar Timur Urai Kemacetan di Ruas Cirebon-Kuningan

Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan untuk mengurangi kemacetan di ruas Cirebon-Kuningan, sehingga lalu lintas bisa lebih lancar.

EKONOMI | 2 Juli 2022

BI: Halal Value Chain Potensial Tingkatkan PDB Indonesia

Halal value chain merupakan strategi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

EKONOMI | 2 Juli 2022

Aplikasi MyPertamina Dinilai Tidak Efisien, Ini Alasannya

Pakar keamanan siber menilai, upaya pengendalian pembelian solar dan pertalite dengan cara mendaftar di aplikasi MyPertamina rawan serangan siber.

EKONOMI | 2 Juli 2022

Begini Penjelasan BNI soal Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Mucharom menegaskan, penyaluran kredit BNI dilakukan secara konservatif dengan memperhatikan semua ketentuan dari kementerian dan lembaga berwenang.

EKONOMI | 2 Juli 2022

Zurich dan PJI Dorong Anak Muda Ciptakan Peluang Ekonomi

Zurich Indonesia meluncurkan Zurich Entrepreneurship Program bagi siswa SMA dan SMK agar dapat menciptakan peluang ekonomi di Indonesia.

EKONOMI | 2 Juli 2022

Program Makmur Petrokimia Gresik dan PTPN X Tingkatkan Hasil Petani Tebu Kediri

Program Makmur dari PT Petrokimia Gresik dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X berhasil meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani tebu di Kediri

EKONOMI | 2 Juli 2022

Penjualan Program Warung Rakyat Jawara US$ 160.000

Jawara, sebuah inisiasi program permodalan yang diadakan PT Jaring Pangan Indonesia telah membukukan penjualan hingga US$ 160.00.

EKONOMI | 2 Juli 2022

Pertalite Tetap Bisa Dibeli meski Belum Daftar MyPertamina

PT Pertamina menjamin masyarakat tetap bisa membeli Pertalite meskipun belum mendaftar di sistem MyPertamina.

EKONOMI | 2 Juli 2022


TAG POPULER

# Malaysia Open


# Rusia


# Roy Suryo


# Tjahjo Kumolo Meninggal


# Ayu Anjani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Epidemiolog Tekankan Pentingnya Vaksin Booster untuk Anak

Epidemiolog Tekankan Pentingnya Vaksin Booster untuk Anak

NEWS | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings