Logo BeritaSatu

Sah! Pemerintah Naikkan Batas Penghasilan Kena Pajak Jadi Rp 60 Juta

Kamis, 7 Oktober 2021 | 20:09 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah resmi menaikkkan batas penghasilan kena pajak (PKP) menjadi Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta dengan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 5%. Kesepakatan ini tertuang dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPR, Kamis (7/10/2021).

“Pemerintah menyepakati usulan fraksi DPR untuk menaikkan lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif PPh terendah 5% dari penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Sementara untuk penghasilan tidak kena pajak Kena Pajak (PTKP) tetap dan tidak berubah yaitu sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun untuk orang pribadi lajang, tambahan sebesar Rp 4,5 juta diberikan untuk WP yang kawin dan masih ditambah Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan, maksimal tiga orang. “Ini artinya masyarakat dengan penghasilan sampai Rp 4,5 juta per bulan tetap terlindungi dan tidak membayar pajak penghasilan sama sekali. Sementara, dengan kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini, justru masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mendapatkan benefit untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya,” tuturnya.

Ia mencontohkan, WP orang pribadi dengan penghasilan Rp 9 juta per bulan yang sebelumnya harus membayar sebesar Rp 3,4 juta setahun, kini cukup hanya membayar PPh sebesar Rp 2,7 juta setahun.

Di sisi lain, pemerintah menambah lapisan (bracket) teratas dengan tarif 35 persen dari yang semula empat layer. Tarif pajak ini dikenakan untuk orang pribadi dengan penghasilan mencapai di atas Rp 5 miliar. "Ini dimaksudkan untuk lebih mencerminkan keadilan bagi orang pribadi yang lebih mampu, harus membayar pajak lebih besar. Hal ini tercermin dalam pengaturan kembali natura fringe benefit dimana kalangan tertentu ditetapkan sebagai pajak penghasilan bagi penerimanya," pungkas Yasonna.

Menurut Yassona, dalam RUU HPP juga menegaskan keberpihakan terhadap pelaku usaha UMKM baik orang pribadi maupun badan, yaitu bagi WP Orang Pribadi UMKM diberikan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak atas bagian dari peredaran bruto Rp 500 juta setahun.

“Artinya para pengusaha kecil tersebut tidak membayar pajak sebagai pemihakan nyata, dan bagi WP Badan UMKM tetap diberikan fasilitas penurunan tarif PPh Badan dalam Pasal 31E,” ujarnya.

Berikut ini lapisan tarif terbaru pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP).

- Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta kena tarif 5%.

- Penghasilan di atas Rp 60 juta - Rp 250 juta kena tarif 15%.

- Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta kena tarif 25%.

- Penghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar kena tarif 30%.

- Penghasilan di atas Rp 5 miliar kena tarif 35%.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Menhub: Jalur KA Solo Balapan-Palur Beroperasi Juli 2022

Menhub menyebutkan, proyek elektrifikasi jalur KA Solo Balapan-Palur saat ini sudah mencapai 84,33% dan ditargetkan beroperasi pada Juli 2022.

EKONOMI | 26 Mei 2022

Kerja Sama IPEF Diluncurkan, Ini Harapan Pelaku Usaha

Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) merupakan upaya untuk memperkuat hubungan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

EKONOMI | 26 Mei 2022

Kebijakan People First Jadi Kunci Utama Pemulihan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia saat ini sudah menuju pemulihan ekonomi.

EKONOMI | 26 Mei 2022

UMKM Binaan Bank Indonesia Catat Nilai Ekspor US$ 61 Juta

Komoditas ekspor yang paling signifikan dari para UMKM binaan Bank Indonesia (BI) antara lain ikan laut, kopi, serta kerajinan tangan.

EKONOMI | 26 Mei 2022

Dukung Platform dan UMKM, Menkominfo: Kami Terus Bangun Infrastruktur Digital

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan pemerintah mendukung platform digital dan UMKM dengan terus membangun infrastruktur digital.

EKONOMI | 26 Mei 2022

Genjot Pemasaran, Synthesis Huis Gandeng Tiga Agen Properti

Selain memperkuat tim sales inhouse, Synthesis Huis berkolaborasi dengan tiga agen properti besar Century 21, ERA Indonesia, dan Promex Indonesia.

EKONOMI | 26 Mei 2022

PLN Insurance Gelar Go Live Pengelolaan ASO PT PLN

Acara go live pengelolaan ASO menandai dimulainya pelayanan pengelolaan administration service only dari PLN Insurance kepada karyawan dan pensiunan PLN.

EKONOMI | 26 Mei 2022

Merck Alokasikan 80% dari Laba Bersih untuk Dividen

PT Merck Tbk (MERK), perusahaan sains dan teknologi global, sepakat membagikan dividen sebesar Rp 240 per saham atau senilai total Rp 107,5 miliar.

EKONOMI | 26 Mei 2022

Reforminer: Daripada Pembatasan, Lebih Baik Naikkan Harga Pertalite Rp 1.000

antinya pembelian Pertalite akan diatur hanya bagi mereka yang berhak sesuai dengan kriteria yang akan ditentukan oleh pemerintah.

EKONOMI | 26 Mei 2022

PLN Dukung Pelaksanaan Sistem Manajemen Antipenyuapan

PLN mendukung pelaksanaan sistem manajemen antipenyuapan dan berupaya mewujudkan kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan andal.

EKONOMI | 26 Mei 2022


TAG POPULER

# Adik Jokowi Menikah


# Yeremia Rambitan


# Joe Biden


# Alex Noerdin


# KRL


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
HUT Ke-22 Apeksi, Momentum Kepala Daerah Bertukar Gagasan

HUT Ke-22 Apeksi, Momentum Kepala Daerah Bertukar Gagasan

NEWS | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings